Amran Sebut Beras Dalam Negeri Bisa Penuhi Kebutuhan Kepri, Tak Perlu Impor

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menyebut kebutuhan beras Kepulauan Riau (Kepri) bisa dipenuhi beras hasil produksi dalam negeri.

Adapun Amran sebelumnya menggelar inspeksi mendadak (Sidak) dan menemukan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepri pada Senin (19/1/2026).

Ia menyatakan pemerintah berkomitmen mensuplai kebutuhan Kepri yang diketahui bukan wilayah penghasil beras.

"Kita supply di sini. Kita sudah komitmen men-supply. Kita akan bangun gudang di sini. Ini Bulog yang bertanggung jawab, tidak boleh kekurangan beras. Kenapa? (karena) sekarang (stok) nasional kita surplus,” kata Amran dalam keterangan resminya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Amran, stok Beras Cadangan Pemerintah (CBP) di gudang PT Perum Bulog mencapai 3,2 juta ton, paling tinggi sepanjang sejarah.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, pada 15 Januari stok beras di Bulog bahkan mencapai 3,35 juta ton.

Ia memastikan, Bulog siap memenuhi kebutuhan pasokan beras Kepri, sebagaimana kesepakatan dalam rapat koordinasi di Batam pada Kamis (15/1/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Provinsi Kepri menyebut, kebutuhan beras konsumsi di wilayahnya sekitar 202,6 ribu ton atau 16,9 ribu ton per bulan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah meminta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) membantu distribusi beras ke Kepri.

Bertolak pada kondisi beras yang surplus itu, Amran menegaskan Indonesia tidak membutuhkan impor beras pada 2026 sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, stok beras nasional bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Stok (beras) di horeca, hotel restoran katering, itu 12,5 juta ton Tertinggi selama merdeka. Tidak ada alasan kekurangan beras. Jadi kami minta, ini dikirim terus (pasokan beras), gudangnya harus penuh, agar tidak ada alasan kekurangan beras," tegas Amran.

Menteri Pertanian itu mengatakan, stok 12,5 juta ton beras itu merupakan jumlah keseluruhan beras dalam negeri, termasuk di gudang Bulog.

Stok tersebut melonjak tajam hingga 203,05 persen dibandingkan dua tahun terakhir.

Bapanas mencatat, pada stok awal beras 2024 berada di angka 4,1 juta ton.

Sementara, stok awal 2025 8,4 juta ton.

"Yang jelas, Bapak Presiden itu melaksanakan apa yang terbaik untuk rakyat. Itu yang dilakukan presiden kita sekarang. Luar biasa, perhatiannya sektor pertanian. Luar biasa, HPP (Harga Pembelian Pemerintah) naik, itu mensejahterakan pertanian," tutur Amran.

Keganjilan Beras Ilegal Kepri

Sebelumnya, Amran Amran mengendus keganjilan dalam temuan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepri.

Ribuan ton beras itu dikirim dari Free Trade Zone (FTZ) Tanjungpinang.

Adapun Tanjung Balai Karimun juga merupakan kawasan FTZ di Batam, Kepri.

Pola distribusi 1.000 ton beras itu ganjil karena dikirim dari Tanjung Pinang yang tidak memiliki sawah sehingga bukan produsen beras ke daerah pusat penghasil beras seperti Riau dan Palembang.

Hasil pemeriksaan Kementerian Pertanian, 1.000 ton beras ilegal itu tidak melalui prosedur karantina.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Senin.

Amran pun memastikan, penanganan temuan 1.000 ton beras ilegal itu akan melibatkan Satgas Pangan dari Mabes Polri, Polda Kepri, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia.

Penindakan kepada mafia pangan, kata dia, merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan jaga petani, jaga pangan, dan jaga negara. Tidak ada toleransi untuk praktik ilegal seperti ini,” ucap Amran.

Tag:  #amran #sebut #beras #dalam #negeri #bisa #penuhi #kebutuhan #kepri #perlu #impor