Kelas Menengah Bawah Tertekan Jadi PR Pertumbuhan Ekonomi RI

Tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah dinilai menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani mengatakan, struktur pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada konsumsi dan investasi sektor swasta.

Ia menjelaskan, dari total produk domestik bruto (PDB), konsumsi berkontribusi sekitar 57 persen dan investasi sekitar 30 persen. Sementara itu, kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) relatif kecil, hanya berkisar 8,7 persen.

“Yang justru bermasalah adalah kelas menengah bawah. Kontribusinya hanya sekitar 17 persen, padahal jumlahnya mencapai 75 juta orang dan pendapatannya cenderung menurun,” ujar Aviliani dalam acara Kadin: Global & Domestic Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Namun, di balik angka pertumbuhan tersebut, Aviliani menilai terdapat persoalan mendasar pada sisi pemerataan.

Menurut dia, konsumsi nasional masih didominasi oleh kelompok kelas atas dan menengah atas yang menyumbang sekitar 70 persen dari total konsumsi.

Sementara itu, kelompok masyarakat bawah yang jumlahnya sekitar 25 juta orang menyumbang hanya sekitar 13 persen konsumsi nasional.

Aviliani menjelaskan, kelompok kelas menengah bawah inilah yang menjadi titik lemah perekonomian saat ini karena daya belinya terus tertekan, sementara kontribusinya terhadap konsumsi belum optimal.

“PR kita bersama, terutama sektor swasta dan anggota Kadin, adalah bagaimana mendorong penyerapan tenaga kerja agar kelompok 75 juta orang ini bisa naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi nasional,” ujarnya.

Menurut Aviliani, dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian untuk menggerakkan ekonomi.

HARIAN KOMPAS/PRIYOMBODO Karyawan menyeberang Jalan Prof Dr Satrio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, saat jam makan siang, Selasa (27/2/2024). Para karyawan ini adalah potret kelas menengah Indonesia. Kelas menengah dengan gaji terbatas bersiasat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan menabung untuk masa depan. Menurutnya optimalisasi penerimaan pajak dari aktivitas sektor swasta menjadi kunci untuk menopang berbagai program sosial tersebut secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah terus memperkuat arah kebijakan perekonomian nasional untuk menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan kualitas pertumbuhan di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Tekanan eksternal, mulai dari fragmentasi perdagangan global hingga perlambatan ekonomi dunia, mendorong perlunya kebijakan yang adaptif, konsisten, serta berorientasi jangka menengah dan panjang agar momentum pertumbuhan nasional tetap terjaga.

Airlangga menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih relatif kuat.

“Saya rasa di tengah ketidakpastian global yang berasal dari perlambatan ekonomi dan peningkatan tensi geopolitik, ekonomi Indonesia tetap resilien dengan tingkat risiko resesi relatif rendah, berdasarkan Bloomberg, dibandingkan dengan AS, China, dan Jepang,” ujarnya.

Airlangga memaparkan, selama tujuh tahun terakhir Indonesia secara konsisten mencatatkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, yang mencerminkan akumulasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga sekitar 35 persen.

Stabilitas makroekonomi juga tetap terjaga dengan inflasi Desember 2025 berada di level 2,92 persen.

Dari sisi pasar keuangan, kinerja dinilai positif dengan indeks saham yang terus mencetak rekor, nilai tukar rupiah yang relatif stabil, serta aktivitas sektor riil yang masih ekspansif, tercermin dari PMI manufaktur sebesar 51,2 dan indeks kepercayaan konsumen yang meningkat ke level 123,5.

Sementara itu, posisi eksternal Indonesia tetap solid, ditopang oleh surplus neraca perdagangan dan cadangan devisa yang mencapai 156,1 miliar dollar AS.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4 persen, yang didukung oleh penguatan sektor riil, paket kebijakan ekonomi, serta 8 program prioritas nasional.

Fokus utama diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diharapkan mampu menciptakan jutaan lapangan kerja baru setiap tahunnya.

Tag:  #kelas #menengah #bawah #tertekan #jadi #pertumbuhan #ekonomi