Indonesia Bidik Stop Impor Solar April 2026, RDMP Balikpapan Jadi Kunci

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan target pemerintah menghentikan impor solar mulai April 2026. Target ini sejalan dengan rampungnya proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan.

Proyek tersebut diproyeksikan membuat pasokan solar domestik berlebih. Bahlil menyebut produksi solar nasional berpotensi surplus sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter jika kilang beroperasi penuh pada 2026.

Surplus itu menjadi dasar penetapan target penghentian impor. Pemerintah ingin kebutuhan solar nasional sepenuhnya dipenuhi dari produksi dalam negeri.

“Solar pada 2026, kalau RDMP Balikpapan sudah jadi, itu surplus sekitar 3–4 juta KL. Agenda kami 2026 itu tidak ada impor solar lagi,” ujar Bahlil Minggu malam (28/12/2025).

Meski begitu, Bahlil membuka kemungkinan impor terbatas pada awal 2026. Opsi ini bergantung pada kesiapan operasional kilang Balikpapan.

Ia menjelaskan, jika kilang baru beroperasi penuh sekitar Maret 2026, impor masih mungkin terjadi pada Januari hingga Februari. Impor tersebut disebut bersifat sementara.

“Tergantung kesiapan kilang. Kalau baru bisa Maret, berarti Januari–Februari mungkin masih ada impor sedikit. Tapi kalau tidak perlu impor, ya tidak usah. Ngapain impor kalau kita sudah siap,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyampaikan kebijakan penghentian impor solar oleh badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum mulai berlaku April 2026. Sejak saat itu, seluruh kebutuhan solar nasional, termasuk untuk SPBU swasta, harus dipenuhi dari kilang dalam negeri atau melalui Pertamina.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung memaparkan kapasitas kilang nasional saat ini mencapai sekitar 1,18 juta barel per hari. Sementara kebutuhan bahan bakar minyak nasional berada di kisaran 1,6 juta barel per hari. Kekurangan selama ini ditutup melalui impor.

Kapasitas kilang tersebut tersebar di berbagai fasilitas. Kilang Cilacap memiliki kapasitas 348.000 barel per hari. RDMP Balikpapan mencapai 360.000 barel per hari. Kilang Dumai berkapasitas 170.000 barel per hari. Balongan 125.000 barel per hari. Plaju 134.000 barel per hari. Kilang Kasim di Sorong 10.000 barel per hari.

“Keseluruhan kilang bisa di-setting produksinya sesuai kebutuhan. Diharapkan produksi solar dan avtur dapat dipenuhi dari kilang dalam negeri,” kata Yuliot.

Dari sisi operator, Pertamina menyatakan kesiapan mendukung kebijakan tersebut. Pjs Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Milla Suciyani menyebut produksi solar siap disesuaikan dengan kebutuhan nasional.

Rencana penghentian impor ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pengelola SPBU swasta. Praktisi industri migas sekaligus Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana Hadi Ismoyo menilai kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak swasta di sektor hilir migas.

“Terus terang kami prihatin karena ruang gerak SPBU swasta semakin terbatas. Padahal Indonesia menganut sistem terbuka. Dalam Perpres Nomor 96 Tahun 2024, konsep penyangga energi nasional juga melibatkan swasta,” kata Hadi.

Ia melihat potensi munculnya persepsi pasokan bahan bakar minyak berasal dari satu pintu. Dalam skema ini, Pertamina menjadi pemasok utama.

Hadi juga menyoroti aspek teknis pasokan. Kapasitas kilang nasional pasca-RDMP Balikpapan dinilai relatif cukup secara kuantitas. Namun, persoalan spesifikasi dan mutu produk masih menjadi catatan.

“Cukup dari sisi kapasitas, tetapi belum tentu dari sisi spesifikasi dan mutu sesuai kebutuhan SPBU swasta,” ujarnya.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Menteri ESDM Bahlil Buka Suara Rencana Stop Impor Solar Mulai April 2026

Tag:  #indonesia #bidik #stop #impor #solar #april #2026 #rdmp #balikpapan #jadi #kunci