Bukan Hal Mudah, Ini Alasan Hanoi Tunda Aturan Larangan Motor Bensin

– Pemerintah Kota Hanoi, Vietnam, memutuskan untuk menunda penerapan rencana ambisius terkait pelarangan sepeda motor berbahan bakar bensin. 

Langkah ini diambil setelah munculnya gelombang penolakan dari para pengendara serta keterlambatan dalam penyediaan infrastruktur pendukung kendaraan listrik.

Bulan ini, para pejabat kota menolak untuk mengesahkan rancangan undang-undang larangan tersebut.

Baca juga: ASEAN Percepat Mekanisme Berbagi Energi, Percepat Jaringan Listrik

Mereka memilih untuk mengundurkan pengambilan keputusan hingga Juni mendatang, sebagaimana dilansir AFP, Selasa (19/5/2026).

Hal ini membuat rencana implementasi kebijakan yang semula dijadwalkan berjalan pada 1 Juli menjadi tidak pasti.

Analis Vietnam, Nguyen Khac Giang, menilai bahwa keputusan otoritas kota untuk berbalik arah dari kebijakan semula merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi di negara tersebut.

"Ini jarang terjadi, tetapi memang bisa terjadi," kata Nguyen Khac Giang.

"Pemerintah cenderung mundur ketika legitimasi mereka terancam dan menurut saya hal itulah yang mendorong pelonggaran regulasi larangan sepeda motor bensin," tambahnya.

Baca juga: China Luncurkan Kapal Kontainer Listrik Terbesar Dunia, Kapasitas 10.000 Ton

Rencana tahun lalu

Tahun lalu, pemerintah Komunis Vietnam sempat mengumumkan rencana besar untuk melarang total operasional sepeda motor bensin di area seluas 26 kilometer persegi di pusat bersejarah Hanoi.

Targetnya, kendaraan roda dua konvensional tersebut akan digantikan sepenuhnya oleh kendaraan listrik.

Namun, menghadapi protes dari warga serta belum siapnya fasilitas pengisian daya, pemerintah kota terus memangkas rencana tersebut. 

Aturan itu kini diperkecil hingga hanya mencakup 11 ruas jalan di area seluas 0,5 kilometer persegi.

Baca juga: Hemat Energi, Pakistan Akan Padamkan Listrik 2 Jam Setiap Malam

Bahkan, di zona emisi rendah yang sudah sangat diperkecil itu pun, motor bensin hanya akan dilarang melintas pada Jumat malam dan sebagian akhir pekan. 

Kebijakan ini dinilai sebagai langkah mundur yang luar biasa, sekaligus menggarisbawahi sulitnya memacu transisi ke kendaraan listrik, bahkan di negara otoriter tersebut pun.

Padahal, emisi kendaraan menyumbang lebih dari separuh masalah polusi udara di Hanoi. 

Pada hari-hari tertentu, kualitas udara di ibu kota Vietnam ini bahkan kerap menempati peringkat teratas dunia untuk kategori udara paling berbahaya.

Baca juga: Imbas Perang Iran, Minat Mobil Listrik di Asia Tenggara Meningkat

Hanoi sendiri merupakan kota yang pergerakannya bertumpu pada kendaraan roda dua, di mana sebagian besar dari hampir tujuh juta sepeda motor yang memadati kota masih menggunakan bahan bakar fosil. 

Jumlah sepeda motor di Hanoi mengalahkan jumlah mobil dengan rasio sekitar tujuh banding satu. 

Kondisi ini menjadikan Vietnam sebagai pasar sepeda motor terbesar keempat di dunia, mengingat transportasi umum yang masih terbatas dan daya beli masyarakat terhadap mobil yang masih rendah.

Baca juga: Trump Mendadak Tunda Serang Sektor Listrik Iran, Klaim Teheran Mau Diskusi

Keluhan warga

Hampir seluruh lapisan masyarakat menyuarakan keberatan mereka atas rencana pelarangan ini.

"Saya rasa hampir semua orang menentang larangan ini," ujar Phuong Anh Nguyen (24), seorang peneliti di Hanoi yang sehari-hari mengendarai sepeda motor bensin.

Meskipun Phuong Anh setuju bahwa polusi udara adalah masalah kronis yang kerap mengganggu kesehatannya, dia tetap enggan beralih ke kendaraan listrik. 

Menurutnya, kendaraan listrik memerlukan perawatan yang ekstra dan ada reisiko yang belum dia ketahui.

Untuk mempermudah transisi, pemerintah sebenarnya telah mengapungkan wacana pemberian subsidi hingga 5 juta dong Vietnam (sekitar Rp 3,3 juta) bagi warga yang mau beralih ke motor listrik. 

Namun, insentif tersebut dirasa sangat tidak cukup mengingat harga sepeda motor listrik di pasaran bisa mencapai lebih dari 30 juta dong (Rp 20 juta).

"Itu tidak cukup, terutama bagi seseorang seperti saya yang baru saja lulus kuliah. Saya membutuhkan dukungan yang lebih besar," kata Hanh Nguyen (24).

Hanh juga mencemaskan ketersediaan stasiun pengisian daya yang pembangunannya berjalan sangat lambat, meskipun fasilitas tersebut sempat dijanjikan oleh pemerintah.

Baca juga: Iran Balik Ancam AS, Bakal Ratakan Seluruh Pembangkit Listrik Negara Teluk

Tantangan keamanan dan persaingan industri

Faktor lain yang membuat warga enggan beralih adalah maraknya laporan mengenai kerusakan mesin serta insiden kebakaran baterai. 

Media pemerintah melaporkan bahwa beberapa gedung apartemen di Hanoi bahkan telah menerapkan larangan bagi sepeda motor listrik untuk parkir di area mereka.

Meskipun pihak berwenang saat ini tengah berupaya meningkatkan faktor keamanan stasiun pengisian daya serta merancang sistem pertukaran baterai yang dinilai lebih aman, pembangunan infrastruktur semacam ini membutuhkan waktu yang lama.

Di sisi lain, saat larangan ini pertama kali diumumkan pada Juli tahun lalu, penolakan keras juga datang dari pihak pabrikan. 

Produsen besar seperti Honda dan perusahaan lainnya memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik mereka yang beroperasi di Vietnam.

Baca juga: Tertidur 14 Tahun, Raksasa Nuklir Ini Kembali Salurkan Listrik untuk Kali Pertama

Sebaliknya, produsen kendaraan listrik lokal, VinFast, justru mengalami lonjakan penjualan setelah rencana larangan mencuat. 

Sejumlah analis berspekulasi bahwa kebijakan pelarangan motor bensin tersebut sengaja dirancang demi menguntungkan VinFast.

Kendati demikian, dominasi motor bensin masih belum tergoyahkan. VinFast tercatat hanya menjual sekitar 400.000 unit motor listrik tahun lalu, berbanding terbalik dengan Honda yang sukses menjual hingga 2,6 juta unit motor bensin.

Langkah serupa untuk menghapus motor bensin juga direncanakan oleh Ho Chi Minh City, namun dengan target lini masa yang berjalan lebih lambat.

Baca juga: Tesla Tak Berkutik, Mobil Listrik Xiaomi Jadi Raja di Kandang

Peta jalan tidak cocok

AFP/NHAC NGUYEN Para pengendara kendaraan bermotor mengantre untuk mengisi bensin ke kendaraan mereka dan jeriken minyak di sebuah SPBU di Hanoi pada 10 Maret 2026. Vietnam mengumumkan pada 9 Maret bahwa mereka menghapus tarif impor bahan bakar, karena perang AS-Israel dengan Iran mengganggu pasokan minyak dan mendorong harga ke level tertinggi sejak 2022.

Nguyen Minh Dong, mantan insinyur emisi Volkswagen yang kini aktif menjadi penasihat di bidang elektrifikasi, menyebut keputusan terburu-buru pemerintah kota Hanoi untuk melarang kendaraan berbahan bakar fosil sebagai hal yang membingungkan.

"Perubahan ini memerlukan waktu adaptasi yang cukup lama karena keterbatasan infrastruktur," tutur Nguyen Minh Dong. 

"Peta jalan (roadmap) yang ditargetkan oleh Vietnam tidak cocok," lanjutnya.

Kondisi dilematis dalam transisi hijau ini tidak hanya dihadapi oleh Vietnam. 

Tahun lalu, Uni Eropa (UE) juga membatalkan rencana larangan penting terhadap penjualan mobil bensin dan diesel baru yang semula ditargetkan berlaku pada 2035. 

Sementara itu, India menetapkan jangka waktu yang jauh lebih panjang, yakni hingga 50 tahun ke depan, untuk bertransisi sepenuhnya ke kendaraan listrik.

Hingga berita ini diturunkan, Dewan Rakyat Hanoi belum memberikan tanggapan resmi saat dimintai komentar terkait penundaan kebijakan pelarangan tersebut.

Baca juga: Tesla Keok, Mobil Listrik Xiaomi Kini Rajai Jalanan

Tag:  #bukan #mudah #alasan #hanoi #tunda #aturan #larangan #motor #bensin