Pemulihan Ekonomi Masih Rentan, Stimulus Pemerintah Jadi Pijakan

- Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif sepanjang 2025 dinilai menggambarkan pola pemulihan ekonomi yang masih rentan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, pertumbuhan ekonomi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian.

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025, menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani dalam keterangan tertulis, Selasa (16/12/2025).

FREEPIK/PIKISUPERSTAR Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai pengingat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dari 4,87 persen pada kuartal I-2025, naik menjadi 5,12 persen pada kuartal II-2025, kemudian melemah tipis ke 5,04 persen pada kuartal III-2025.

Aviliani menambahkan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) & Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 200 triliun pada kluster pertama dan Rp 76 triliun pada klaster kedua menjadi katalis positif.

Aksi pemerintah tersebut berimplikasi pada menurunnya biaya dana (cost of fund) yang berdampak pada penurunan bunga deposito dan kredit.

Selanjutnya investasi dan konsumsi juga meningkat yang terbuakti dengan adanya 21 kali rekor tertinggi atau all time high (ATH) di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Lebih lanjut, Aviliani menjabarkan, pemerintah juga telah menggelontorkan program paket stimulus 8+4+5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif.

Pasalnya dana sebesar Rp 16,23 triliun akan disalurkan ke masyarakat.

PIXABAY Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. Media asing soroti pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).

Satgas ini bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Satgas ini juga akan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimistis,” ungkap dia.

Secara global, optimisme terhadap pemulihan pertumbuhan ekonomi ditandai dengan International Monetary Fund (IMF) yang merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 sebesar 3,2 persen dari sebelumnya 3 persen pada Juli 2025.

Sedangkan, pada 2026 IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia bisa tembus 3,1 persen.

Peluang sektor asuransi pada 2026

Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026.

Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp 1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39 persen secara tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Direktur Kepatuhan Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi.

SHUTTERSTOCK/TENDO Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp 132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.

Pada 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan.

Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis.

Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen.

Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.

Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp 15,2 triliun hingga kuartal III-2025.

Allianz Indonesia juga terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro.

Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

"Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” tutup dia.

Tag:  #pemulihan #ekonomi #masih #rentan #stimulus #pemerintah #jadi #pijakan