Pengusaha Mengadu Soal Impor Baja hingga TPT, Dorong Purbaya Cari Solusi

Sejumlah pengusaha dari sektor baja, alas kaki, serta tekstil dan produk tekstil (TPT) mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Kamis (11/12/2025). Pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan persoalan impor dan hambatan usaha yang dinilai mengganggu industri dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pihaknya membawa masukan dari tiga sektor tersebut.

Ia menjelaskan, Menkeu Purbaya ingin mengetahui langsung persoalan yang terjadi di lapangan untuk kebutuhan kerja Satgas Debottlenecking.

“Memang Pak Menkeu mau tahu hubungannya dengan task force (satgas) for debottlenecking,” ujar Shinta kepada wartawan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (11/12/2025).

Sebagai informasi, Task Force Debottlenecking dibentuk Purbaya sebagai upaya guna menyelesaikan masalah investasi yang menghambat aktivitas perekonomian.

Purbaya sebelumnya dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12/2025) lalu mengatakan bahwa Task Force Debottlenecking disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala nyata di lapangan, yang akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.

Menurut Shinta, satgas itu dibentuk untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hambatan yang mengganjal investasi dan kegiatan bisnis. Upaya tersebut dilakukan agar iklim usaha membaik dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Jadi memang beliau sekarang ini lagi mendengarkan dari berbagai sektor, bagaimana hubungannya dengan (satgas) debottlenecking tadi, untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan,” kata Shinta.

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan nantinya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merumuskan penyelesaian masalah.

Dari Kadin Indonesia, Ketua Umum Anindya Novyan Bakrie juga hadir dalam pertemuan. Ia menegaskan bahwa sektor baja, alas kaki, dan TPT membutuhkan pengawasan impor yang lebih ketat.

“Banyak anggota kami meminta agar impor benar-benar dilihat kembali, terutama soal legal dan ilegal,” ujar Anindya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Anindya juga menyampaikan kondisi industri baja yang sedang tertekan akibat masuknya 1 juta ton produk baja ke Indonesia. Ia menilai kondisi tersebut dapat membahayakan industri karena konstruksi baja merupakan sektor padat karya.

“Kita datang hari ini ke Pak Purbaya untuk lebih mempertegas bagaimana soal impor ini. Kita sebagai pengusaha dalam negeri, mestinya kan bisa dibikin di dalam negeri. Itu kan kerjaan mudah, kerjaan tukang las. Karena konstruksi baja ini bahaya, karena ini kan industri padat karya, ribuan orang yang bekerja di industri itu,” katanya.

Para pengusaha berharap masukan mereka dapat menjadi dasar kebijakan untuk menjaga industri dan tenaga kerja di dalam negeri.

Sebelumnya, dalam acara Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Indonesia atau Kadin Indonesia, Jakarta, Senin, (1/12/2025), Ketua Umum Indonesian Society of Steel Construction (ISSC) atau Masyarakat Baja Konstruksi Indonesia, Budi Harta Winata, melaporkan derasnya masuk produk baja konstruksi siap pasang dari Tiongkok dan Vietnam.

Merespons hal itu, Purbaya kemudian meminta Budi bersama asosiasinya menghadap untuk melaporkan secara detail impor baja ilegal yang mudah masuk ke dalam daerah pabean. Sebab menurut dia, bila menanyakan ke anak buahnya di Bea Cukai, justru diinformasikan tak ada masalah.

Purbaya juga memastikan akan lebih detail mempelajari masalah impor baja itu ke depannya. Ia meyakini, pemerintah sudah seharusnya tidak membuka keran impor bagi produk-produk yang bisa diproduksi di dalam negeri.

"Kalau di dalam negeri sudah ada suplai-nya, ngapain kita buka untuk impor. Nanti akan saya cari segala cara untuk memastikan itu. Tapi saya harus tahu betul yang masalahnya di Bea Cukai, karena selama ini kan dikenalnya sering main-main," jelas Purbaya.

Tag:  #pengusaha #mengadu #soal #impor #baja #hingga #dorong #purbaya #cari #solusi