Hakordia 2025: Meneladani Sosok Mar'ie Muhammad, Penjaga Keuangan Negara Berjuluk 'Mr. Clean'

- Nama Mar'ie Muhammad selalu menempati ruang terhormat dalam sejarah tata kelola keuangan negara Indonesia. Ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan (1993–1998), publik menjulukinya 'Mr. Clean', sebuah pengakuan yang lahir bukan dari kampanye pencitraan, melainkan dari keteladanan, integritas, dan keberanian politik yang jarang ditemukan pada pejabat setingkatnya.

Di era ketika praktik rente, pungutan liar, dan maladministrasi dianggap sebagai 'kebiasaan umum', Mar'ie hadir sebagai anomali yang membalikkan keadaan. Ia bukan sekadar birokrat, tetapi penjaga garda depan fiskal yang memaknai keuangan negara sebagai amanah moral.

Kepemimpinan Mar'ie Muhammad menjadi relevan hari ini karena dunia tengah menghadapi tantangan integritas fiskal yang semakin kompleks: kebocoran penerimaan, fraud pajak lintas negara, risiko moral hazard, hingga tekanan politik dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks seperti itu, menengok kembali masa kepemimpinan Mar'ie bukan nostalgia, tetapi kebutuhan intelektual dan institusional untuk memahami bagaimana negara pernah memiliki figur yang menjadikan kejujuran bukan hanya etika, tetapi strategi kebijakan.

Tulisan ini mengulas keteladanan Mar'ie Muhammad dengan menyoroti empat aspek: integritas pribadi dalam birokrasi, keberaniannya membersihkan institusi perpajakan dan kepabeanan, kontribusinya dalam menyelamatkan keuangan negara, serta perannya dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah turbulensi ekonomi.

Keempat aspek ini menjadi dasar mengapa kepemimpinan Mar'ie penting untuk dijadikan pedoman bagi tata kelola fiskal modern.

Integritas Harga Mati

Salah satu kekuatan terbesar Mar'ie Muhammad adalah integritas personal yang otentik dan konsisten. Ia menolak fasilitas negara yang dianggap berlebihan. Ia tidak menandatangani nota dinas apa pun yang berpotensi mengarah pada pengecualian, dispensasi, atau izin-izin khusus yang dapat menjadi ruang kompromi moral.

Transformasi kebijakan yang ia terapkan selalu dimulai dari disiplin personal: meminta audit ulang atas fasilitas yang dinikmati pejabat kementerian, menolak 'uang pelicin', dan menegaskan bahwa kementerian tidak boleh menjadi pusat keuntungan bagi siapa pun.

Ketika memimpin Kementerian Keuangan, ia menerapkan standar moral yang ketat kepada seluruh jajaran. Tidak ada jabatan yang diberikan tanpa penilaian integritas. Tradisi tanda tangan 'asal cepat' yang sebelumnya dianggap lazim, ia ubah dengan prosedur pemeriksaan berlapis.

Setiap keputusan menyangkut potensi penerimaan negara harus memiliki dasar hukum yang kuat. Beberapa birokrat senior pada masanya mengakui bahwa Mar'ie sering menolak usulan yang 'mudah disetujui' hanya karena secara intuitif terasa janggal.

Integritas pribadi ini kemudian menjadi dasar munculnya julukan 'Mr. Clean', sebuah label publik yang diberikan karena tindakan nyata, bukan oleh promosi pemerintah. Bahkan Presiden Soeharto yang terkenal tegas sekalipun, dikabarkan menghormati independensi moral Mar'ie.

Ia termasuk sedikit pejabat yang berani menyampaikan laporan-laporan fiskal yang tidak populis kepada presiden, termasuk peringatan mengenai defisit struktural dan potensi kebocoran pajak. Integritasnya menjadi tameng moral yang menjaga Kemenkeu dari tekanan kelompok-kelompok bisnis yang ingin mengintervensi kebijakan fiskal.

Di era ketika hubungan pengusaha dan negara sangat cair, keberanian Mar'ie untuk menjaga jarak adalah prestasi tersendiri. Integritas baginya bukan sekadar karakter, tetapi instrumen kebijakan untuk menyelamatkan uang negara.

Membersihkan Sistem

Di bawah kepemimpinan Mar'ie Muhammad, Kementerian Keuangan menjalankan salah satu operasi bersih-bersih terbesar dalam sejarah fiskal Indonesia. Dua direktorat yang paling rentan terhadap praktik rente —Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai— menjadi fokus pembenahan.

Pada awal masa jabatannya, laporan internal menunjukkan bahwa kebocoran penerimaan pajak dan bea cukai telah mencapai angka signifikan. Sejumlah studi perguruan tinggi pada tahun 1993–1995 memperkirakan potensi kebocoran penerimaan mencapai 2–3 persen dari PDB, atau setara dengan Rp 12–18 triliun pada nilai rupiah saat itu. Angka ini sangat besar, bahkan sebelum munculnya konsep tax gap modern.

Mar'ie memulai pembenahan dengan restrukturisasi jabatan, rotasi besar-besaran pejabat kantor pajak, serta pengetatan sistem distribusi dokumen pabean. Pada masa itu, praktik 'pintu belakang' di pelabuhan dan bandara masih jamak.

Ketika audit internal menemukan modus undervaluation yang menyebabkan kerugian miliaran rupiah per bulan, Mar'ie memerintahkan penindakan tegas. Pencopotan pejabat bea cukai yang terlibat pungli menjadi berita nasional, dan menjadi sinyal bahwa era kompromi telah berakhir.

Salah satu keberhasilan besar yang tercatat adalah pengungkapan jaringan manipulasi pajak penghasilan dan PPN yang merugikan negara hingga Rp1,3 triliun pada pertengahan 1990-an. Kasus ini melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkan celah restitusi PPN fiktif.

Mar'ie tidak hanya membuka kasus tersebut, tetapi mendorong pengungkapan hingga ranah hukum, sekaligus memperbaiki regulasi restitusi agar tidak mudah dimanipulasi.

Di Bea Cukai, operasi 'clean port' yang ia canangkan berhasil mengurangi waktu bongkar muat hingga 25–30 persen, sekaligus meningkatkan efektifitas pengawasan barang impor. Laporan Kemenkeu tahun 1996 mencatat bahwa peningkatan pengawasan di 12 pelabuhan utama berhasil menyelamatkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 4,2 triliun dari praktik undervaluation dan penyelundupan. Nilai ini setara dengan sekitar 10 persen penerimaan bea masuk dan cukai saat itu.

Pembenahan yang dilakukan Mar'ie juga melahirkan cikal-bakal sistem modernisasi administrasi perpajakan dan kepabeanan yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Ia adalah pionir dalam mendorong transparansi, meski pada masa itu teknologi digital belum memungkinkan reformasi besar seperti sekarang. Namun, fondasi etika dan pengawasan yang ia bangun menjadi dasar lahirnya reformasi pajak tahun 2002 dan 2008.

Menyelamatkan Keuangan Negara

Salah satu capaian paling monumental Mar'ie Muhammad adalah kemampuannya menjaga stabilitas keuangan negara di masa paling krusial menjelang krisis Asia 1997–1998. Ketika ketidakseimbangan fiskal mulai membesar, ia menjadi salah satu pejabat pertama yang menyampaikan peringatan mengenai 'overheating' ekonomi dan potensi defisit anggaran.

Pada 1996, Kemenkeu mencatat defisit fiskal yang membesar hingga mendekati 1,3 persen PDB, dan Mar'ie menolak berbagai usulan belanja non-prioritas yang dianggap memperburuk posisi fiskal negara. Keberaniannya menolak proyek-proyek besar yang dianggap membebani keuangan negara membuatnya sering berseberangan dengan kepentingan politik atau elite bisnis.

Namun, langkah ini justru menyelamatkan APBN dari tekanan yang lebih berat. Laporan Bappenas dan Bank Dunia pada 1998 mencatat bahwa kebijakan pengetatan fiskal pada tahun 1996–1997 yang dilakukan Kemenkeu di bawah Mar'ie berkontribusi menyelamatkan negara dari tambahan defisit sekitar Rp 8–10 triliun, angka yang besar pada masa itu.

Mar'ie juga menjalankan kebijakan efisiensi belanja pusat yang memotong sejumlah pos non-prioritas hingga Rp 2,7 triliun. Di sisi penerimaan, rasio pajak meningkat dari sekitar 9,4 persen PDB pada 1993 menjadi 11,3 persen PDB pada 1996. Kenaikan ini tidak hanya berasal dari perluasan basis pajak, tetapi dari pengetatan pengawasan dan pengurangan kebocoran.

Salah satu kebijakan vital lainnya adalah pengendalian utang. Mar'ie dikenal sangat hati-hati dalam menanggung utang luar negeri pemerintah. Ia menolak beberapa pinjaman komersial berisiko tinggi, dan memprioritaskan pinjaman konsesional dari mitra bilateral.

Ketika krisis 1997 meledak, kehati-hatian ini menyelamatkan Indonesia dari beban utang komersial yang bisa memperparah krisis fiskal. Tidak ada keraguan bahwa kebijakan fiskal Mar'ie telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlanjutan APBN, terutama pada masa ketika tekanan eksternal meningkat dan sektor swasta mulai goyah.

Mengawal Pembangunan

Meskipun dikenal sangat ketat dalam pengelolaan anggaran, Mar'ie bukan tipe menteri yang hanya berpikir soal penghematan. Ia memahami bahwa pembangunan nasional membutuhkan alokasi fiskal yang kuat dan tepat sasaran.

Karena itu, perannya dalam mengawal pembangunan era 1990-an sangat strategis. Ia memastikan bahwa proyek-proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur prioritas berjalan dengan disiplin anggaran yang tinggi.

Mar'ie memandang pembangunan bukan sekadar ekspansi fisik, melainkan akuntabilitas moral. Ia tidak pernah ingin anggaran pembangunan menjadi ladang rente.

Baginya, pembangunan yang baik hanya mungkin jika uang negara dikelola secara jujur. Prinsip ini yang membuatnya dicintai publik dan dihormati koleganya, meskipun ia sering membuat risih pihak-pihak yang ingin bermain kotor.

Di tengah tantangan ekonomi modern —mulai dari kebocoran penerimaan, pengaruh oligarki terhadap kebijakan publik, hingga tekanan fiskal global— Indonesia membutuhkan lebih banyak teladan seperti Mar'ie Muhammad. Ia bukan hanya menteri yang berhasil meningkatkan penerimaan dan menjaga APBN, tetapi tokoh moral yang menempatkan integritas sebagai bagian tak terpisahkan dari kebijakan publik.

Kepemimpinannya mengajarkan bahwa pengelolaan keuangan negara bukan sekadar teknokrasi, melainkan amanah etis. Bahwa anggaran bukan hanya angka, tetapi kepercayaan rakyat. Dan bahwa pembangunan hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan bila dijaga oleh pejabat yang bersih, tegas, dan berani seperti Mar'ie.

Warisan Mar'ie Muhammad bukan hanya reformasi kecil di tahun 1990-an, tetapi inspirasi besar bagi generasi pembuat kebijakan hari ini. Sudah saatnya keteladanan itu kembali dihidupkan bukan dengan sekadar mengenangnya, tetapi dengan menirunya.

sumber: Antara *)

*) Dr. M. Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak - Kemenkeu

Tag:  #hakordia #2025 #meneladani #sosok #marie #muhammad #penjaga #keuangan #negara #berjuluk #clean