Bank Dunia Revisi Garis Kemiskinan, Pemerintah Siapkan Metode Baru BPS

— Pemerintah bersama Badan Pusat Statistik (BPS) tengah menyusun ulang metode penghitungan garis kemiskinan nasional. Langkah ini diambil menyusul revisi standar garis kemiskinan internasional oleh Bank Dunia serta kritik sejumlah ekonom yang menilai standar BPS sudah tak lagi mencerminkan realitas hidup masyarakat Indonesia saat ini.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, indikator garis kemiskinan BPS yang digunakan sejak 1976 sudah ketinggalan zaman. Ia mengingatkan risiko nyata jika data ini tidak segera diperbarui.

“BPS perlu segera melakukan revisi garis kemiskinan dengan mengajak akademisi independen dan lembaga internasional. Kalau tidak, jumlah orang miskin yang sebenarnya bisa understated, sehingga bansos tidak meng-cover penduduk yang mestinya berhak,” kata Bhima kepada Kompas.com, Selasa (10/6/2025).

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengingatkan bahwa standar garis kemiskinan BPS terlalu rendah, sehingga pemerintah bisa terkesan telah menurunkan angka kemiskinan padahal realitasnya belum tentu demikian.

“Benchmark yang terlalu rendah ini membuat kita complacent, tidak all out memberantas kemiskinan. Cukup dengan memberikan bansos sedikit saja, puluhan juta orang terangkat ke atas garis kemiskinan tersebut,” ujar Wijayanto.

Sebagai pembanding, Bank Dunia telah merevisi standar garis kemiskinan global dari PPP 2017 ke PPP 2021 mulai Juni 2025. Imbasnya, jumlah penduduk miskin Indonesia melonjak dari 60,3 persen menjadi 68,25 persen dari total populasi. Sedangkan BPS mencatat tingkat kemiskinan per September 2024 hanya 8,57 persen atau 24,06 juta jiwa.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengonfirmasi pemerintah dan BPS tengah memfinalisasi metodologi baru. Targetnya, penyempurnaan ini rampung tahun ini. “Harapannya, dalam waktu dekat kita akan memiliki acuan yang baru dan lebih mencerminkan realitas,” katanya.

Arief menegaskan, revisi ini penting untuk menghindari bias kebijakan. “Indikator yang terlalu rendah dapat menciptakan ilusi kemajuan dan mengaburkan arah kebijakan. (Revisi) ini akan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat dan membuka ruang kebijakan yang lebih akurat,” ujarnya.

Sementara itu, pemerintah masih menggunakan standar lama dari BPS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, "Kan kita menggunakan standar yang ada di kita. Kita ikut standar BPS," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Meski metodologi belum diubah, pemerintah tetap berkomitmen menurunkan kemiskinan melalui bansos yang merata dan tepat sasaran. Namun, para ekonom berharap data baru segera tersedia agar penyaluran bantuan benar-benar menyentuh warga miskin yang membutuhkan.

Tag:  #bank #dunia #revisi #garis #kemiskinan #pemerintah #siapkan #metode #baru