Momen Zulhas Bela Bahlil soal Tambang Raja Ampat: Bukan Beliau yang Keluarkan Izin...

- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), melontarkan candaan soal izin tambang nikel di Raja Ampat di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada acara peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Gedung Smesco, Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Gurauan itu disampaikan saat Zulhas memulai sambutannya untuk acara tersebut. Mula-mula, Zulhas menyapa semua hadirin yang hadir di Auditorium Smesco pada Selasa sore.

"Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya tidak panggil semua, tapi semua yang saya hormati. Terutama Pak Bahlil," ujar Zulhas.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas menyinggung soal tepuk tangan hadirin yang ramai ditujukan kepada Bahlil.

Menurut Zulhas, tepuk tangan itu ada kaitannya dengan persoalan izin tambang nikel di Raja Ampat yang saat ini sedang menjadi sorotan nasional.

Zulhas bilang, Bahlil bukan orang yang menerbitkan berbagai izin tambang nikel di Raja Ampat.

"Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak. Rame tadi saya dengar. Padahal izin-izin itu, bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini tidak salah sebenarnya," ungkap Zulhas yang disambut tepuk tangan hadirin.

"Lho betul memang bukan Pak Bahlil kok. Cuma Pak Bahlil orang baik, semua dibela," tambah Zulhas.

Ia kemudian melanjutkan dengan menyapa Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra dan para hadirin lainnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, persoalan izin tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, tidak ada kaitannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, izin usaha pertambangan (IUP) lima perusahaan sudah terbit jauh sebelum pemerintahan Jokowi.

"Itu enggak ada itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

Lima perusahaan tambang yang dimaksud yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Adapun IUP empat dari lima perusahaan tambang di atas, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham, sudah resmi dicabut pada Selasa.

Bahlil bilang, IUP empat perusahaan itu terbit pada 2004-2006 atau saat aturan perundangan masih mengamanatkan pengurusan IUP kepada pemerintah daerah.

"Sementara kalau PT Gag sejak tahun 1972 kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, di zaman Orde Baru. Jadi enggak ada sama sekali (hubungan dengan Jokowi)," tutur Bahlil.

Adapun kabar keterkaitan Jokowi dengan izin tambang di Raja Ampat menjadi pembahasan di media sosial setelah adanya video yang memperlihatkan sejumlah kapal dengan inisial Presiden ke-7 RI, Jokowi, dan mantan Ibu Negara, Iriana Jokowi.

Kapal-kapal itu disebut-sebut menjadi pengangkut hasil tambang di Raja Ampat.

Tag:  #momen #zulhas #bela #bahlil #soal #tambang #raja #ampat #bukan #beliau #yang #keluarkan #izin