Polemik Tambang Nikel di Raja Ampat, Bahlil: Hasil Evaluasi PT Gag Bagus Sekali...

- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa hasil evaluasi tim terkait kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya sangat bagus.

Sehingga, Bahlil pun memastikan bahwa pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag ke depannya tetap bisa berjalan.

"Untuk PT Gag, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut hasil evaluasi tim kami itu bagus sekali, dan tadi kalian sudah lihat foto-fotonya," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa (10/6/2025).

"Itu alhamdulillah sesuai dengan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), sehingga karena itu juga adalah bagian dari aset negara, selama kita awasi betul. Arahan Bapak Presiden kita harus awasi betul lingkungannya. Sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan," jelasnya.

Bahlil juga sempat merespons soal kabar yang mengaitkan izin tambang di Raja Ampat dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Kabar yang beredar di media sosial menyebut ada sejumlah kapal pembawa hasil tambang dengan inisial nama Jokowi dan mantan Ibu Negara Iriana Jokowi yang beroperasi di Raja Ampat.

Bahlil membantah adanya isu tersebut. Sebab menurut dia, izin lima tambang perusahaan nikel di Raja Ampat terbit sebelum masa pemerintahan Jokowi.

Lima perusahaan yang dimaksud yakni PT Gag Nikel, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham.

Resmi Cabut IUP 4 Perusahaan

Pemerintah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Prakasa, dan PT Nurham. Namun, pencabutan IUP tidak berlaku untuk PT Gag Nikel.

"Itu enggak ada itu. Itu izin-izinnya keluar jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi. Yang empat IUP kita cabut itu kan, IUP-nya keluar 2004, 2006 masih rezim undang-undang izinnya dari daerah," jelas Bahlil.

"Sementara kalau PT Gag sejak tahun 72, kontrak karya. Sejak tahun 98 kontrak karyanya, di zaman Orde Baru. Jadi enggak ada sama sekali," tegasnya.

YouTube Sekretariat Presiden Bahlil Lahadalia mempresentasikan soal Raja Ampat yang disorot karena tambang nikel. (YouTube Sekretariat Presiden)Adapun sebelumnya, pada Sabtu (7/6/2025), Menteri Bahlil telah meninjau langsung kegiatan tambang nikel milik PT Gag Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hasil pantauan awal menyebutkan tidak ditemukan masalah signifikan di lokasi tambang.

Namun, keputusan final terkait operasional tambang masih menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari Kementerian ESDM.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa sebagian besar lahan tambang telah direklamasi. "Secara total bukaan lahannya juga enggak terlalu besar-besar amat. Dari total 263 hektar, 131 hektar sudah dilakukan reklamasi dan 59 hektar sudah dianggap berhasil penilaian reklamasinya,” ujar Tri.

Berdasarkan hasil pemantauan udara menggunakan helikopter, Kementerian ESDM menyatakan tidak terlihat sedimentasi di area pesisir, yang biasanya menjadi indikator gangguan lingkungan akibat aktivitas tambang.

“Kita lihat juga dari atas tadi bahwa sedimentasi di area pesisir juga tidak ada. Jadi secara keseluruhan, sebetulnya tambang ini enggak ada masalah,” kata Tri.

Meski demikian, Tri menekankan bahwa kesimpulan tersebut belum bersifat final.

Kementerian ESDM masih menunggu laporan lengkap dari tim inspektur tambang yang kini sedang melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat.

“Inspektur tambang akan memberikan laporan, kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Mudah-mudahan enggak terlalu lama kita bisa eksekusi, apa pun nanti eksekusinya,” jelasnya.

"Keputusan akhirnya tetap akan diambil oleh Menteri ESDM setelah evaluasi lengkap selesai,” tegas Tri.

Tag:  #polemik #tambang #nikel #raja #ampat #bahlil #hasil #evaluasi #bagus #sekali