Kasus Korupsi di Pertamina Patra Niaga dan Pertanyaan Kualitas Pertamax

TAHUN 2024, heboh di media sosial, pertamax mengakibatkan kerusakan mesin sejumlah kendaraan.

Pertamina Patra Niaga kemudian turun tangan menanggapi keluhan konsumen dengan mengambil sampel pertamax dan diuji di laboratorium Lembaga Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Meskipun hasilnya dinyatakan memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Kementerian ESDM, permasalahan tersebut masih menyisakan pertanyaan di benak masyarakat, dan mungkin juga aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan mendalam.

Pertamina Patra Niaga adalah subholding Commercial & Trading dari Perusahaan PT Pertamina (Persero) yang menjalankan rantai kegiatan bisnis hilir Pertamina mulai dari penerimaan, penimbunan dan penyaluran produk BBM, LPG, pelumas dan petrokimia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun di luar negeri.

Konsumen juga mengeluhkan soal kualitas pertamax yang seperti pertalite. Lini masa media sosial X (Twitter) tahun lalu, diramaikan dengan unggahan yang menyebut bahan bakar minyak (BBM) pertamax masuk ke dalam BBM kotor seperti pertalite.

Lagi-lagi, pada keluhan konsumen ini, Pertamina Patra Niaga saat itu membantah.

Pada Selasa (25/2/2025), Kejaksaan Agung menetapkan RS, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak mentah.

RS disangka oleh penyidik Kejaksaan Agung mengatur secara bersama-sama dengan tersangka lain, salah satunya SDS (Direktur di PT Kilang Pertamina Internasional), untuk mengimpor minyak mentah pada saat minyak mentah dalam negeri masih mencukupi.

RS bersama tersangka lain juga menetapkan harga lebih tinggi pembelian minyak mentah impor dibandingkan minyak mentah dalam negeri, sehingga negara dirugikan dengan selisih harga tersebut.

Selain itu, RS juga disangka membeli minyak produk kilang dengan standar dan harga RON 92 (Pertamax) tapi kenyataannya minyak produk kilang yang diterima berstandar RON 90 (Pertalite), untuk kemudian dilakukan pengoplosan di kilang milik Pertamina Patra Niaga.

Akibatnya negara dirugikan sebesar Rp 193,7 triliun. Kerugian tersebut berasal dari berbagai komponen, yaitu kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri (sebagai akibat minyak mentah dalam negeri produksi KKKS tidak dibeli oleh Pertamina Patra Niaga), kerugian impor minyak mentah melalui broker swasta, kerugian impor minyak produk kilang melalui broker, dan kerugian dari pemberian kompensasi serta subsidi oleh APBN (Kejaksaan Agung, Kompas.com)

Penetapan tersangka korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun itu seakan mengonfirmasi keluhan masyarakat soal pertamax yang berkualitas buruk dan merusak mesin.

Belajar pada kasus Pertamina Patra Niaga dan keluhan masyarakat soal kualitas pertamax yang seperti pertalite, tinggi sulfur, dan merusak mesin, maka ke depannya setiap keluhan masyarakat hendaknya ditindaklanjuti secara serius.

Dalam demokrasi terdapat adagium, “Vox Populi Vox Dei”, yang berarti “Suara Rakyat adalah Suara Tuhan”.

Oleh karena itu, setiap keluhan masyarakat harus disikapi sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk membenahi apa yang dikeluhkan masyarakat, menyelidiki kemungkinan adanya pelanggaran hukum, serta menjadi rambu-rambu bagi pemerintah.

Termasuk juga dengan suara “Band Sukatani”, suara tagar “Kabur Aja Dulu”, dan suara “Indonesia Gelap”.

Kinerja komisaris dipertanyakan

Komisaris bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan serta memberi nasihat kepada direksi terkait pengelolaan perusahaan.

Pengawasan dilakukan terhadap kepatuhan direksi pada kebijakan perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan (PJPP), rencana kerja dan anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan anggaran dasar, keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dan “ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku”.

Komisaris memberi nasihat kepada direksi meliputi: manajemen risiko, pengelolaan SDM, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan, penerapan good corporate governance (GCG), kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, dan “kepatuhan pada regulasi”.

Tugas dan tanggung jawab tersebut yang penulis beri tanda petik adalah tugas dan tanggung jawab komisaris secara kolegial (Dewan Komisaris) untuk memastikan direksi patuh pada ketentuan hukum dan regulasi negara dan pemerintah yang mengatur pelaksanaan operasi bisnis perusahaan.

Komisaris seharusnya mengawasi kepatuhan Direksi pada ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Perbuatan melawan hukum tersangka RS bersama-sama tersangka SDS, AP, dan YF adalah melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 42 Tahun 2018 tentang prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri.

Perbuatan melawan hukum kedua adalah tersangka RS (Dirut PT Pertamina Patra Niaga), SDS (Direktur di PT Kilang Pertamina Internasional), AP (Feedstock Management PT Pertamina International Shipping), dan YF (Dirut PT Pertamina International Shipping) melakukan permufakatan atau kesepakatan sebelum tender dilaksanakan dengan Broker dari perusahaan swasta, yaitu tersangka MK (Beneficial Owner PT NK), DW (Komisaris PT NK), dan GRJ (Dirut PT OTM) dengan mengatur seluruh persyaratan seolah-olah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tanggung jawab satuan pengawas internal

SPI diangkat oleh Direksi, tapi secara fungsional bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, baik secara langsung maupun melalui Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan tanggung jawab SPI pada pokoknya adalah melakukan pencegahan terjadinya ketidakpatuhan terhadap kebijakan perusahaan, rencana jangka panjang perusahaan (PJPP), rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP), ketentuan anggaran dasar, keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS), dan “ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku” yang dilakukan oleh direksi dan seluruh unsur perusahaan.

Selain itu, SPI juga melakukan mitigasi risiko terhadap potensi risiko yang dapat berdampak buruk bagi Perusahaan.

Meskipun SPI diangkat oleh direksi, sehubungan tugas dan tanggung jawabnya beririsan atau bahkan sama dengan Dewan Komisaris, maka SPI bertanggung jawab secara fungsional kepada Dewan Komisaris.

Perbedaan antara komisaris dan SPI adalah priktek tataran teknis. SPI melakukan pengawasan secara lebih teknis dan mendalam, serta berkaitan dengan seluruh proses bisnis, sistem informasi, dan melaksanakan fungsi konsultatif sebelum direksi atau manajemen lini mengambil keputusan terkait Perusahaan.

Oleh karena itu, dalam setiap kasus hukum yang terjadi di BUMN maupun anak perusahaannya, Dewan Komisaris dan SPI seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab, sekurang-kurangnya pertanggungjawaban kinerja dan moral.

Tag:  #kasus #korupsi #pertamina #patra #niaga #pertanyaan #kualitas #pertamax