Adakan Operasi Pasar, Mentan: Perintah Presiden, Tidak Boleh Ada Harga Pangan di Atas HET

- Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto agar harga pangan tidak ada yang di atas harga eceran tertinggi (HET). Untuk itu, Pemerintah akan melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga pangan menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Ada pengalaman, tahun sebelumnya itu ada yang menjual di atas HET. Tahun ini, arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, tidak boleh menjual di atas HET,” kata Amran usai memimpin rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Amran mengatakan, operasi pasar dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di Jakarta.

“Kami meminta kepada seluruh pengusaha, khususnya bahan pangan, produser maupun importir, (agar) menjual harga bahan pangannya di bawah HET,” kata Amran.

Melalui operasi pasar, Mentan berharap harga bahan pokok, khususnya MinyaKita, bisa di bawah HET.

“Melalui operasi pasar ini, kami harapkan harganya (MinyaKita) sesuai HET Rp 15.700 (per liter) atau kurang,” kata Amran.

“Maka kami harus melakukan monitoring terhadap bagaimana proses distribusinya, lalu kemudian apakah terjangkau, sama (apakah) bahan pokoknya tersedia di lapangan? Hal-hal seperti ini harus kita koordinasikan dan komunikasikan dengan BUMN,” ujar dia.

Sebelumnya, Mentan Amran menyebutkan, harga dua komoditas strategis, minyak goreng dan gula pasir, mengalami kenaikan menjelang ramadhan dan Idul Fitri.

“Kami memantau ada pergerakan harga naik. Minyak goreng dan gula pasir ini ada pergerakan harga naik,” kata Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Senin (17/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melaporkan bahwa jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga minyak goreng dan gula pasir semakin bertambah.

“Kalau minggu lalu itu, minyak goreng di 162 kota, sekarang naik menjadi 166 kota. Kemudian gula pasir, minggu lalu itu 131 kota, sekarang naik menjadi 148 kota,” kata Bima Arya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memerintahkan seluruh kepala daerah untuk melaksanakan operasi pasar.

“Menelusuri apakah produksinya, distribusinya, dan melakukan operasi pasar,” ujar Bima Arya.

Kemendagri akan berkoordinasi dengan dinas perdagangan daerah dan pasar-pasar raya di seluruh Indonesia.

“Daerah-daerah yang mengalami indikasi kenaikan agar bisa dikendalikan dan dilakukan operasi pasar di sana,” kata Bima Arya.

Tag:  #adakan #operasi #pasar #mentan #perintah #presiden #tidak #boleh #harga #pangan #atas