



Mendag Gerebek SPBU Curang di Sukabumi, Takaran BBM Dikurangi 3 Persen
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menggerebek Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-43111 Baros di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat.
SPBU tersebut disebut mengurangi takaran bahan bakar minyak (BBM) sebesar tiga persen per liter.
"Kami menindak SPBU ini setelah menerima laporan masyarakat yang merasa dirugikan. Modusnya, mereka mengurangi takaran BBM," kata Budi di Sukabumi, Rabu (19/2/2025), seperti dilansir Antara.
Dalam inspeksi bersama Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin, Dirut Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sukabumi, tim memeriksa dispenser SPBU satu per satu dan melakukan tera ulang.
Hasilnya, SPBU ini diketahui memasang alat elektronik khusus pada dispenser untuk mengurangi volume BBM yang masuk ke kendaraan pelanggan.
Empat Dispenser Dimodifikasi
Budi mengungkapkan empat dispenser di SPBU Baros telah dimodifikasi dengan alat tersebut. Namun, masih diselidiki sejak kapan praktik kecurangan ini dilakukan.
"SPBU ini sudah kami segel. Untuk sanksi masih didalami, tapi jelas mereka melanggar aturan," ujar Budi.
SPBU Baros diduga melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Budi mengajak masyarakat untuk segera melapor jika menemukan indikasi kecurangan di SPBU.
Laporan bisa disampaikan ke kepolisian, dinas terkait, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
"Dengan adanya laporan, kita bisa segera bertindak agar tidak semakin banyak konsumen dirugikan. Oknum pengusaha nakal bisa dikenakan sanksi, mulai dari teguran, denda, penutupan usaha, hingga kurungan penjara," tegasnya.
Tag: #mendag #gerebek #spbu #curang #sukabumi #takaran #dikurangi #persen