Mensesneg Akui Ada Perbedaan Pemahaman soal Efisiensi Anggaran

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengakui masih ada perbedaan pemahaman di kalangan kementerian dan lembaga (K/L) terkait kebijakan efisiensi anggaran.

Menurutnya, hal ini wajar karena efisiensi anggaran belanja pemerintah baru pertama kali diterapkan tahun ini. Setiap K/L memiliki interpretasi berbeda terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Banyak teman-teman di K/L bukan salah tafsir, tetapi memahami masih agak berbeda. Menurut saya sih wajar,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Meski begitu, pemerintah terus memberikan penjelasan kepada K/L agar kebijakan ini bisa diterapkan dengan tepat.

“Kami terus memberikan penjelasan, seperti yang sekarang dilakukan,” tambahnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari jumlah itu, Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja K/L, sementara Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Instruksi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Dalam kebijakan tersebut, efisiensi anggaran K/L tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos).

Namun, dalam pelaksanaannya, banyak K/L mengalami kekurangan anggaran sehingga harus memangkas belanja pegawai.

Pemerintah kemudian melakukan rekonstruksi efisiensi anggaran untuk menyeleksi pos belanja yang seharusnya tidak terkena pemangkasan.

Tag:  #mensesneg #akui #perbedaan #pemahaman #soal #efisiensi #anggaran