Efisiensi Anggaran, Kemenperin Hapus Jatah BBM Eselon I dan II

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kini tak lagi memberikan biaya pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Eko SA Cahyanto, hal itu menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah.

"Pejabat eselon I dan eselon II tidak kami berikan lagi alokasi BBM untuk kendaraannya," ujar Eko di Kantor Kemenperin, Kamis (6/2/2025).

Kompas.com/Dian Erika Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko SA Cahyanto memberikan keterangan usai membuka Pameran Halal Indonesia International Industry Expo (Halal Indo) di ICE BSD, Tangerang, Banten, Kamis (26/9/2024).

Berbeda dengan jatah BBM pejabat, menurut Eko fasilitas penjemputan bagi ASN Kemenperin tetap ada.

"(Penjemputan karyawan) Enggak (dihapus), tetap ada. Penjemputan karyawan tetap tersedia," tambahnya.

Untuk diketahui, pagu anggaran Kemenperin pada 2025 sebesar Rp 2,51 triliun. Dari pagu tersebut efisiensi anggaran yang harus dilakukan Kemenperin sebesar 44,3 persen.

Merujuk dari persentase efisiensi, maka anggaran yang dipangkas sekitar Rp 1,11 triliun. Dengan demikian, untuk 2025 ini pagu anggaran Kemenperin sebesar Rp 1,4 triliun.

Sebelumnya, Eko mengatakan, Kemenperin melakukan sejumlah penghematan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Efisiensi salah satunya dilakukan dengan menghemat penggunaan listrik dan air di lingkungan kementerian.

"Karena memang banyak sekali area yang bisa dimanfaatkan dari fungsi-fungsi efisiensi dan penghematan tersebut. Kami di lingkungan Kemenperin sangat mendukung program ini, sehingga prioritas-prioritas yang penting untuk dibiayai bisa dilaksanakan," ujar Eko dalam keterangannya pada Rabu (5/2/2025).

KOMPAS.com/Dian Erika Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Eko SA Cahyanto di CIBIS Park, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

"Hari ini sudah dilaksanakan kebijakan efisiensi ini yang kita bisa lihat, hari ini kami sudah melakukan pengurangan penggunaan daya listrik, air dan juga aspek-aspek lain yang diperlukan dalam rangka penghematan," paparnya.

Meski berhemat, Kemenperin tetap memastikan layanan publik dilaksanakan seperti biasanya. Eko juga memastikan kinerja Kemenperin diupayakan tetap maksimal meski ada efisiensi.

"Yang pertama yang terpenting dari aspek ini adalah kinerjanya (ASN) harus tetap terjaga. Itu nomor satu, itu harus kita lakukan sehingga kinerjanya terjaga, target-target bisa tetap tercapai," ungkapnya.

Kemudian, Kemenperin juga melakukan pembatasan perjalanan dinas, baik ke luar negeri, dalam negeri dan dalam kota.

Tag:  #efisiensi #anggaran #kemenperin #hapus #jatah #eselon