Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun ini Bisa Dijaga 5 Persen, Airlangga Bocorkan Strategi Pemerintah

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5 persen sampai akhir tahun 2024.

"Kemudian untuk capaian 5 persen sampai di akhir tahun, tadi disampaikan juga untuk kita menggenjot belanja dari kementerian dan lembaga," kata Airlangga usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (13/9).

Selain mendorong belanja K/L, pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang langsung ke masyarakat, khususnya kelas menengah. Contohnya, melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan juga untuk sektor otomotif dalam hal ini untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan berbasis bus tertentu.

"Semuanya diharapkan bisa digenjot di kuartal IV (2024) ini, sehingga pertumbuhan bisa kita jaga di 5 persen," ucap Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, juga ada kebijakan-kebijakan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. "Terkait dengan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu akan direvisi sehingga mereka yang bisa eligible untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, itu bisa ditingkatkan," kata dia.

"Kemudian benefit kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua ke 45 persen," ungkap Airlangga.

Untuk diketahui, JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun, untuk bantuan uang tunai berlaku bulanan hingga 6 bulan, yakni sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

"Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan sehingga diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi RI tetap 5,1 persen pada semester II Tahun 2024 tidaklah mudah karena perekonomian global yang melemah.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus melihat faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor demi menjaga pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,1 persen, bahkan 5,2 persen pada kuartal III dan IV.

"Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami pelemahan dan fragmentasi," kata Menkeu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8).

Oleh karena itu, Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan arahan dari Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah langkah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di angka 5 persen sampai akhir tahun 2024.

"Kemudian untuk capaian 5 persen sampai di akhir tahun, tadi disampaikan juga untuk kita menggenjot belanja dari kementerian dan lembaga," kata Airlangga usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat.

Selanjutnya, kata Airlangga, pemerintah juga menggenjot kebijakan-kebijakan yang langsung ke masyarakat, khususnya kelas menengah, yakni melalui insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk sektor properti dan juga untuk sektor otomotif dalam hal ini untuk kendaraan listrik berbasis baterai roda empat tertentu dan berbasis bus tertentu.

"Semuanya diharapkan bisa digenjot di kuartal IV (2024) ini, sehingga pertumbuhan bisa kita jaga di 5 persen," ucap Airlangga.

Selain itu, lanjut Airlangga, juga ada kebijakan-kebijakan lain seperti jaminan kehilangan pekerjaan dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Terkait dengan kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) di dalam BPJS Ketenagakerjaan, itu akan direvisi sehingga mereka yang bisa eligible untuk mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, itu bisa ditingkatkan," kata dia.

"Kemudian benefit kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, yang biasanya 45 persen 3 bulan dan 25 persen 3 bulan berikutnya, itu disamakan semua ke 45 persen," ungkap Airlangga.

Untuk diketahui, JKP merupakan jaminan sosial berupa uang tunai, konseling, informasi pasar kerja, dan pelatihan untuk pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Adapun, untuk bantuan uang tunai berlaku bulanan hingga 6 bulan, yakni sebesar 45 persen dari upah sebelumnya untuk 3 bulan pertama dan 25 persen untuk 3 bulan selanjutnya.

"Jadi, dengan perbaikan-perbaikan dan kita minta juga mereka yang PKWT bisa mengambil jaminan kehilangan pekerjaan sehingga diperluas lagi kriterianya dan ini akan disiapkan dalam PP dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan," tutur Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai bahwa menjaga pertumbuhan ekonomi RI tetap 5,1 persen pada semester II Tahun 2024 tidaklah mudah karena perekonomian global yang melemah.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan terus melihat faktor konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan impor demi menjaga pertumbuhan ekonomi berada pada tingkat 5,1 persen, bahkan 5,2 persen pada kuartal III dan IV.

"Tentu ini tidak mudah pada saat perekonomian global sekarang ini justru cenderung mengalami pelemahan dan fragmentasi," kata Menkeu saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8).

Oleh karena itu, Menteri Keuangan bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan arahan dari Presiden Joko Widodo akan melakukan sejumlah langkah kebijakan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.