Prabowo Siap Keluarkan PP soal Penyerapan Harga Gabah Rp 6.500 Per Kg

Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait penyerapan harga gabah kering panen (GKP) Rp 6.500 per kilogram.

Hal itu dinyatakan Prabowo saat mengunjungi kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo melaksanakan teleconference bersama petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) serta jajaran terkait lainnya di ruang SAS, Kementan.

PIXABAY/PIXABAY Ilustrasi gabah.

“Saya siap keluarkan Peraturan Pemerintah (PP). Saya tidak main-main. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak boleh seenaknya. Semua pihak harus menang, mulai dari produsen, petani, pengusaha, hingga konsumen,” kata Prabowo, dikutip dari siaran pers Kementan.

Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan.

Adapun pemerintah telah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen sebesar Rp 6.500 per kilogram.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terbatas (ratas) terkait pangan yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, 30 Desember 2024 lalu.

Pemerintah juga memutuskan akan menyerap seluruh produksi gabah dan jagung dari petani, berapa pun jumlah produksinya.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) juga mewajibkan perusahaan swasta menyesuaikan HPP gabah kering panen (GKP).

“Karena sudah diputuskan oleh pemerintah harga Rp 6.500 (per kilogram). Jadi swasta pun membeli harus dengan harga Rp 6.500, termasuk pabrik-pabrik besar,” kata Zulhas usai rapat bidang pangan di kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Zulhas mengatakan, akan ada sanksi bagi perusahaan swasta yang membeli gabah tidak sesuai HPP.

“Tentu kalau yang melanggar harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan ada langkah-langkah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum,” kata Zulhas.

“Karena itu harga tidak boleh ditawar-tawar,” ucap Zulhas.

Presiden Prabowo Subianto juga meminta Perum Bulog menyerap tiga juta ton beras dari petani hingga April 2025. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 16 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk target penyerapan ini.

Tag:  #prabowo #siap #keluarkan #soal #penyerapan #harga #gabah #6500