Jakarta Tak Lagi Ibukota, Data Sumber Emisi Wilayah Aglomerasi Diperlukan
Ilustrasi. Para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan.
09:45
11 September 2024

Jakarta Tak Lagi Ibukota, Data Sumber Emisi Wilayah Aglomerasi Diperlukan

Masalah polusi udara di Indonesia menjadi sorotan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024 yang berlangsung di Merak 3, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta pada akhir pekan lalu.

Dalam Sesi Tematik yang membahas soal kualitas udara, para pemangku kepentingan dari berbagai sektor berembuk untuk mencari solusi terhadap masalah polusi udara yang kian mengkhawatirkan.

Salah satu isu utama yang diangkat adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara. 

Saat ini, inventarisasi sumber emisi baru dilakukan di Jakarta, padahal polusi udara bersifat lintas batas dan mempengaruhi kawasan aglomerasi Jakarta yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Kondisi ini mendorong perlunya pilot project untuk Inventory Emission dan Source Apportionment di kawasan tersebut.

Baca Juga: Dana BUMD Hanya untuk Uji Coba, Heru Budi Pastikan Anggaran Makan Siang Gratis dari Pemerintah Pusat

IISF 2024 menghadirkan sesi internasional yang berfokus pada pembelajaran dari pengalaman negara lain dalam mengatasi polusi udara. Dalam sesi ini, para ahli dari berbagai negara berbagi strategi sukses mereka. Tanushree Ganguly, Direktur Air Quality Life Index (AQLI) dari Energy Policy Institute di University of Chicago menyampaikan bahwa akses publik terhadap data penting untuk mengawal kebijakan udara bersih.

“Tanpa data dan literasi terhadap data, tidak akan ada kesadaran publik, permintaan kepada pemerintah, dan aksi-aksi udara bersih dari masyarakat. Tanpa masyarakat bergerak, pemerintah tidak akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada perbaikan kualitas udara”, jelas Tanushree dalam keterangannya dikutip Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan yang sama Sigit Reliantoro, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengimbau agar urgensi terhadap data jangan sampai menjadi noise yang tidak menjadi tindakan. 

“Saya usul agar kita memprioritaskan penanganan polusi udara pada daerah-daerah yang sudah teridentifikasi sebagai hotspot seperti Palembang karena kebakaran hutan, ujung Suralaya karena energi, dan area urban greater Jakarta yang lebih kompleks” ujar Sigit. 

Lebih lanjut, Sigit mengusulkan agar penanganan polusi udara Jakarta bersifat lintas daerah yakni Jabodetabek bahkan Karawang. Menurutnya, penanganan polusi udara di greater Jakarta perlu menjadi perhatian diantaranya dari aspek kebijakan berbasis bukti, perencanaan skenario, ketegasan pada penindakan sumber polusi, serta monitoring dan evaluasi. 

Baca Juga: Ahok Ingin Pramono-Rano Perlakukan RT/RW Seperti Ibu Kos, Apa Maksudnya?

Sementara itu, Ratna Kartadjoemena, co-founder Bicara Udara menekankan pentingnya mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara lain. "Kita perlu belajar dari pengalaman global dalam mengatasi polusi udara untuk mempercepat implementasi kebijakan udara bersih di Indonesia," ujarnya.

ISF 2024 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat komitmen dan kerjasama untuk mengatasi polusi udara, dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara efektif di seluruh negeri. Acara ISF ini juga didukung oleh Bicara Udara, sebagai sustainably partner yang mendorong aksi nyata dalam penanganan polusi udara, termasuk edukasi kepada masyarakat serta advokasi kepada para pemangku kepentingan.

Editor: Mohammad Fadil Djailani

Tag:  #jakarta #lagi #ibukota #data #sumber #emisi #wilayah #aglomerasi #diperlukan

KOMENTAR