Wamendiktisaintek Fauzan Soroti Wacana Kampus Kelola Tambang: Siapkah Perguruan Tinggi?

   
  Wacana mengenai perguruan tinggi yang diberi kewenangan untuk mengelola tambang berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) saat ini tengah bergulir di DPR. Namun, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengaku belum secara resmi membahas isu tersebut.  

  Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Peof. Dr. Fauzan, menegaskan bahwa internal kementerian belum mengadakan diskusi formal terkait rencana ini.   "Secara formal, internal Kementerian belum pernah membahas tentang itu. Jadi, ini masih di tingkat DPR. Kalau terkait dengan kesiapan seperti apa, kami belum melakukan pembahasan secara khusus," ujar Fauzan saat ditemui di Surabaya.   Fauzan menilai bahwa sebelum kementerian menyatakan sikap setuju atau tidak setuju terhadap wacana tersebut, perlu ada kajian mendalam. Menurutnya, keputusan terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi tidak bisa diambil secara terburu-buru.   "Persoalannya bukan sekadar setuju atau tidak. Tentu harus ada kajian yang lebih komprehensif. Baru setelah itu kami bisa mengeluarkan satu pernyataan. Tetapi yang jelas, secara internal, Pak Menteri belum mengadakan konsolidasi atau pertemuan terkait Minerba itu," tegasnya.   Kajian ini, menurut Fauzan, menjadi sangat penting karena menyangkut banyak aspek, termasuk kemampuan perguruan tinggi dalam menjalankan fungsi pengelolaan tambang.   Fauzan juga menyoroti tantangan besar yang harus dihadapi perguruan tinggi jika benar-benar diberikan wewenang untuk mengelola tambang. Salah satu tantangan utama adalah kemampuan finansial dan tata kelola.   "Kalau dilihat secara umum, apakah perguruan tinggi mampu atau tidak? Pengertian mampu ini yang harus kita terjemahkan. Kalau yang dimaksudkan mampu itu adalah mandiri, tentu investasi yang dibutuhkan juga tidak sedikit," jelasnya.   Selain investasi finansial, Fauzan juga menekankan pentingnya kesiapan dalam tata kelola. Menurutnya, pengelolaan tambang memerlukan adaptasi besar dari perguruan tinggi, yang saat ini umumnya belum memiliki pengalaman di bidang tersebut.   "Tata kelola ini kan perlu adaptasi juga. Makanya, itu menjadi bagian dari materi kajian yang harus kami lakukan," tambah Fauzan.   Meski wacana ini sudah menjadi pembahasan di tingkat DPR, Fauzan kembali menegaskan bahwa kementerian belum menyatakan sikap resmi. Keputusan terkait kebijakan ini akan sangat bergantung pada hasil kajian mendalam dan konsolidasi internal yang melibatkan berbagai pihak terkait.   "Kami perlu waktu untuk memastikan semua aspek, baik itu dari sisi finansial, tata kelola, hingga dampak yang mungkin timbul bagi perguruan tinggi. Hal ini tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa," paparnya. (*)   

Tag:  #wamendiktisaintek #fauzan #soroti #wacana #kampus #kelola #tambang #siapkah #perguruan #tinggi