Rusia Batasi Akses WhatsApp, Siap Blokir Total
- Pemerintah Rusia membatasi akses WhatsApp dan berencana memblokir aplikasi pesan insan buatan Meta itu secara total. WhatsApp mengonfimasi hal ini lewat unggahan di X (Twitter).
"Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya sebagai upaya mendorong warganya beralih ke "aplikasi pengawasan buatan dalam negeri"," kata WhatsApp.
WhatsApp menambahkan bahwa upaya isolasi ini adalah langkah mundur bagi 100 juta penggunanya di Negeri Beruang Merah.
"Kami terus melakukan segala yang kami bisa utnuk menjaga pengguna tetap terhubung," imbuh WhatsApp.
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…
— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
Financial Times melaporkan bahwa aplikasi WhatsApp telah dihapus dari direktori online Roskomnadzor, yakni semacam badan pengawas komunikasi negara di Rusia.
Baca juga: Rencana Besar Rusia Lenyapkan WhatsApp dan Telegram
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov angkat bicara soal pemblokiran ini. Ia mengatakan apabila Meta selaku induk perusahaan WhatsApp bersedia mematuhi undang-undang Rusia, WhatsApp kemungkinan bisa diakses normal lagi sepenuhnya.
"Jika perusahaan (Meta) tetap tidak mau kompromi, bisa saya katakan, (Meta) menunjukkan ketidaksiapan dan menjalin dialog dengan pemerintah Rusia, maka tidak ada peluang (pemulihan)," jelas Peskov, dikutip dari Reuters.
Pemblokiran WhatsApp di Rusia sudah mulai dilakukan akhir tahun lalu. Sekitar akhir Desember jelang perayaan Natal, akses WhatsApp di Rusia mulai dibatasi pemerintah.
Alasannya sama seperti yang dijelaskan Peskov, yakni Rusia menuding WhatsApp tidak patuh dengan regulasi setempat.
"WhatsApp terus melanggar hukum Rusia. Aplikasi perpesanan itu digunakan untuk mengorganisasi dan melakukan aksi teror di wilayah negara, merekrut pelakunya, serta melakukan penipuan dan kejahatan lain terhadap warga kami," kata juru bicara Roskomnadzor, dikutip KompasTekno dari Straits Time.
Ribuan pengguna WhatsApp di Rusia pun mengeluh akibat pembatasan komunikasi di saat momen Natal dan Tahun Baru.
Sebelum WhatsApp, pemerintah Rusia lebih dulu membatasi akses Telegram baru-baru ini. Aplikasi ini juga jadi salah satu yang populer di sana.
Ilustrasi logo aplikasi WhatsApp dan Telegram.
Alasannya sama seperti WhatsApp, pemerintah mengatakan pembatasan ini dilakukan demi melindungi masyarakat dari kejahatan "kriminal dan terorisme".
"Data pribadi tidak terlindungi dan tidak ada langkah efektif untuk menangkal penipuan atau penggunaan layanan pesan untuk tujuan kriminal dan terorisme," kata juru bicara Roskomnadzor.
Roskomnadzor juga mengatakan pembatasan akan dilonggarkan jika Telegram patuh terhadap regulasi dan hukum yang berlaku di Rusia.
Baca juga: Rusia Siapkan Aplikasi Pengganti WhatsApp dan Telegram
Melansir BBC, pemerintah Rusia sebenarnya mendorong WhatsApp dan Telegram untuk menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku. Tampaknya, keengganan Meta dan Telegram untuk mematuhi hal ini lah yang membuat pemerintah geram.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 lalu, perselisihan perusahaan teknologi dengan pemerintah memanas.
Bahkan, tahun 2023 Rusia membatasi akses layanan Google dan Zoom, terutama di wilayah Oblast Donetsk, Ukraina Timur.
Diminta beralih ke Max, aplikasi buatan anak bangsa
Seperti yang disebutkan WhatsApp, pemerintah Rusia memang mendorong warganya untuk beralih menggunakan aplikasi dalam negeri bernama Max. Max dirancang sebagai aplikasi serba ada alias super-app, mirip WeChat di China.
Sejak tahun 2025, pemerintah mewajibkan aplikasi Max untuk terinstal secara bawaan di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia.
Pegawai sektor publik yang bekerja untuk pemerintah, guru, dan siswa wajib menggunakan aplikasi Max.
Baca juga: Rusia Bikin Konsol Game Sendiri, Pakai Chip Khusus Militer
Pavel Durov, CEO Telegram yang juga kelahiran Rusia, mengatakan bahwa pemblokiran Telegram di Rusia adalah strategi pemerintah untuk memaksa warganya menggunakan aplikasi dalam negeri, dengan tujuan pengawasan dan sensor politik.
Iran disebut menggunakan strategi yang sama ke Telegram dan mewajibkan warganya menggunakan aplikasi buatan lokal. Namun, masyarakat Iran mencari cara agar tetap bisa menggunakan layanan Telegram.
"Membatasi kebebasan warga tidak akan pernah mejadi jawaban yang tepat," kata Durov.