Kerusuhan Suporter Terus Berulang, Hukuman Komdis Dinilai Belum Efektif

Kerusuhan suporter kembali terjadi di sepak bola Indonesia jelang berakhirnya kompetisi Super League dan Championship, yang merupakan liga kasta teratas dan kedua di Tanah Air. 

Kerusuhan suporter terjadi usai kekalahan 0-1 Persipura Jayapura kontra Adhyaksa FC di Stadion Lukas Enembe yang membuat tim Mutiara Hitam gagal promosi. 

Imbasnya, Persipura dijatuhi hukuman larangan menggelar laga kandang dengan penonton selama satu musim penuh pada 2026-2027 dan denda total Rp240 juta.

Kondisi itu membuat Persipura kini harus menanggung beban operasional lebih besar karena kehilangan pemasukan dari penjualan tiket dan dukungan penonton di kandang sendiri. 

Belum selesai polemik di Lukas Enembe, insiden kembali terjadi dalam laga PSM Makassar kontra Persib Bandung.

Sejumlah suporter masuk ke lapangan dan membuat situasi pertandingan memanas. 

Baca juga: Inter Miami Disebut Dekati Casemiro, Kans Reuni El Clasico Terbuka

Padahal, Persib juga sudah lebih dulu mendapat hukuman berat dari AFC berupa denda mencapai Rp3,5 miliar akibat aksi suporter turun ke lapangan dalam pertandingan lawan Ratchaburi FC.

Rentetan kerusuhan suporter yang kembali terjadi di sepak bola Indonesia memunculkan pertanyaan soal efektivitas hukuman Komite Disiplin (Komdis) PSSI. 

Denda ratusan juta rupiah, larangan bermain tanpa penonton, hingga hukuman satu musim penuh ternyata belum mampu menghentikan aksi-aksi yang justru merugikan klub sendiri.

Perlu Hukuman Tegas

Ketua Panpel Pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief, menilai hukuman tegas memang perlu diberikan agar kejadian serupa tidak terus menular ke pertandingan lain.

Baca juga: Willem II Kalah di Leg 1 Play Off Promosi, Nathan Tjoe-A-On Main Penuh

"Sebenarnya kalau ada pelanggaran yang berpotensi menular ke pertandingan lain, hukuman itu memang harus cepat diputuskan dan disosialisasikan supaya suporter lain juga berpikir, ‘Kalau mereka kena, kita juga bisa kena’,” ujar Ferry dalam keterangan resmi.

“Tapi kalau ternyata tetap terulang, berarti masih ada yang kurang,” tambahnya.

KOMPAS.com/ADIL NURSALAM Kursi pun melayang dalam kericuhan usai laga Persib Bandung vs Ratchaburi FC (Thailand) pada laga 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2) 2025-2026, Rabu (18/2/2026) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Ferry menilai regulasi selama ini terlalu fokus kepada kepentingan kompetisi dan sponsor, sementara aspirasi suporter sering diabaikan. Akhirnya, banyak ketidakpuasan suporter yang menumpuk.

Contohnya seperti larangan away suporter dan pembatasan kreativitas tribune seperti flare yang menurutnya perlu diatur lebih jelas.

“Kalau memang flare dilarang selama 2x45 menit, ya harus jelas aturannya. Misalnya setelah pertandingan selesai diperbolehkan atau bagaimana,” ujar pria yang akrab disapa Bung Ferry itu.

Baca juga: Aston Villa Juara Liga Europa, Ini Jatah Liga Champions Premier League

Hukuman Berdampak pada Industri Sepak Bola

Di sisi lain, ia mengakui hukuman terhadap klub sangat memberatkan secara finansial dan bisa berdampak terhadap keberlangsungan industri sepak bola.

Ia bahkan mengusulkan agar dana hasil denda supporter digunakan kembali untuk program edukasi suporter.

“Saya pernah usul ke federasi, sebenarnya uang denda supporter itu larinya ke mana? Menurut saya lebih baik dana denda itu dipakai untuk program edukasi suporter. Misalnya jambore suporter, sosialisasi aturan VAR, diskusi regulasi pertandingan, dan sebagainya,” ucap Ferry.

Sementara itu, pengamat sepak bola Haris Pardede atau yang dikenal dengan Bung Harpa, menilai hukuman yang ada sekarang memang belum efektif menghentikan kerusuhan suporter.

“Kalau menjawab apakah efektif atau belum, rasanya sih belum ya. Kenapa? Karena ini terus berulang. Kalau efektif, harusnya kejadian-kejadian seperti ini minimal berkurang,” ujar Bung Harpa.

Baca juga: Final Liga Champions: Enrique Singgung Pengaruh Guardiola ke Arteta

"Kasus Persipura bukan yang pertama. Persela juga pernah mengalami hukuman serupa. Sekarang terjadi lagi di Bandung, terjadi lagi di Makassar. Artinya, langkah-langkah yang dilakukan selama ini belum efektif,” tutur dia.

ANTARA FOTO/Gusti Tanati/nym. Penonton turun ke lapangan saat terjadi kericuhan seusai pertandingan babak play-off Pegadaian Championship 2025-2026 atau Liga 2 antara Persipura Jayapura lawan Adhyaksa FC Banten di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2026).

Lebih lanjut, Bung Harpa menilai hal ini tak sekadar soal hukuman, tetapi juga lemahnya crowd control dan kualitas edukasi suporter.

“Flare itu sudah berkali-kali dilarang, tapi tetap saja dinyalakan. Artinya crowd control-nya belum benar. Steward yang melakukan pemeriksaan juga belum maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya kelompok-kelompok suporter tertentu yang terus melakukan pelanggaran berulang.

“Ketika kelompok seperti ini tidak ditangani serius, akhirnya jadi seperti kanker yang terus hidup dan merusak. Dampaknya klub harus bayar denda miliaran rupiah,” katanya.

Baca juga: Kata Roberto De Zerbi Jelang Laga Penentuan Tottenham di Liga Inggris

Suporter Harus Kena Hukuman

Karena itu Bung Harpa mendorong adanya langkah lebih keras. Menurutnya, hukuman seharusnya tidak hanya dibebankan kepada klub, tetapi juga kepada pelaku langsung.

“Menurut saya dua-duanya harus kena. Klub tetap harus bertanggung jawab karena crowd control-nya, tapi pelaku individunya juga harus dihukum lebih berat, bahkan bisa sampai pidana,” ujar Bung Harpa.

Menurut Bung Harpa, langkah paling penting justru datang dari internal suporter sendiri.

“Suporter harus menghukum suporternya sendiri. Kalau sesama suporter yang menegur atau memberi sanksi sosial, biasanya lebih dihormati,” tutur Bung Harpa.

Tag:  #kerusuhan #suporter #terus #berulang #hukuman #komdis #dinilai #belum #efektif