Menakar Potensi AD/ART Golkar Bisa Diubah saat Munas, Jokowi Bisa Jadi Ketum?

Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman, berbicara tentang potensi bisa berubahnya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partainya pada saat Musyawarah Nasional (Munas) yang bakal dihelat pada 20 Agustus 2024 mendatang.

Maman mengatakan hal tersebut bisa saja terjadi karena Munas merupakan forum resmi dan tertinggi dari partai.

"Apa AD/ART bisa berubah, sangat mungkin. Forum ini forum yang legitimate," katanya saat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar pada Selasa (13/8/2024) dikutip dari Kompas.com.

Sehingga, jika mengutip pernyataan Maman, potensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam bursa Ketua Umum Golkar semakin besar.

Diketahui, dorongan agar Jokowi untuk menjadi ketua umum partai beringin tersebut sempat disampaikan anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam, saat diwawancarai oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra dalam program Wawancara Eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews pada Selasa (13/8/2024).

Senada dengan Maman, Ridwan juga sempat menyinggung bahwa AD/ART Partai Golkar bisa diubah.

Dia membandingkan hal tersebut ketika sebuah undang-undang seperti UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) juga bisa diubah, apalagi hanya AD/ART partai.

"Undang-Undang MD3 saja bisa diubah. Iso-iso engko sesuk (jangan-jangan besok) 15 Agustus masuk (usulan perubahan), berubah nanti MD3. Apalagi cuma AD/ART," katanya.

Ridwan: Tidak Ada Kader Paling Baik selain Jokowi Jadi Ketum Golkar

Ridwan menegaskan bahwa Jokowi merupakan sosok yang paling baik menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Saya sudah ngomong dari awal, tidak ada kader paling baik selain Jokowi," kata Ridwan.

Dia juga menegaskan bahwa Jokowi merupakan kader Golkar dengan alasan dia merupakan seorang pengusaha dan pernah menjadi Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) cabang Solo.

"Sejak '97, yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Saat itu, saya Ketua Umum HIPMI 1990-1995, habis itu ketua real estate."

"Jokowi itu HIPMI di Solo, Ketua Asosiasi Mebel Indonesia atau Asmindo Solo Raya 1997-2002, nggak ono (tidak ada) zaman ketua organisasi itu kalau nggak (anggota) Golkar," jelasnya.

Tak cuma itu, Ridwan juga menyebut Jokowi adalah kader Golkar ketika dia meminta rekomendasi untuk menjadi calon Wali Kota Solo pada tahun 2005 silam, meski ditolak karena partai beringin mau mengusung calon lainnya.

"Terakhirlah baru dapat (surat rekomendasi) dari PDIP dengan syarat harus F.X. Rudy menjadi wakil. Maka jadilah dicalonkan PDIP," ujar dia.

Adapun maksud dari cerita Ridwan terkait pencalonan Jokowi adalah ketika dia merupakan kader PDIP, mengapa dia terlebih dahulu meminta rekomendasi dari partai lain, yaitu Golkar.

Selanjutnya, Ridwan juga mengklaim Jokowi adalah kader Golkar karena kabinet saat dirinya menjadi Presiden RI di periode pertama adalah Kabinet Kerja.

Dia menyebut istilah Kabinet Kerja itu merepresentasikan akronim Golkar, yaitu Golongan Karya.

"Kerja, kerja, kerja itu sopo (siapa)? Ya, Golkar," ucapnya.

Dengan ceritanya tersebut, Ridwan kembali menegaskan Jokowi adalah kader Golkar meski tidak memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) partai beringin.

Dia mengungkapkan syarat seseorang memiliki KTA di Partai Golkar hanya ketika ingin mencalonkan diri menjadi calon legislatif (caleg) atau pengurus.

"Di Golkar, KTA itu lima menit jadi," jelasnya singkat.

Ridwan mengatakan hanya ada satu syarat yang harus dipenuhi Jokowi untuk bisa menjadi Ketua Umum Golkar yaitu prestasi, dedikasi, dan loyalitas.

"Dari tiga syarat itu kan sudah terbukti kan Pak Jokowi," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Tatang Guritno)

Artikel lain terkait Partai Golkar dan Dinamikanya

Tag:  #menakar #potensi #adart #golkar #bisa #diubah #saat #munas #jokowi #bisa #jadi #ketum