Wakil Presiden Maruf Amin Turun Gunung, Siap Jadi Juru Damai Konflik Panas PKB-PBNU

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menegaskan dirinya siap menjadi penengah atau juru damai atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini diutarakan Maruf Amin dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu (7/8).

Maruf Amin mulanya merespons mengenai rencana PBNU yang akan sowan menghadap dirinya menyangkut konflik antara organisasi tersebut dengan PKB.

"Kalau keinginan mereka (PBNU) itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengislahkan, mendamaikan ya dengan tulus, dengan ikhlas, saya sangat bersedia, bersedia tentu," kata Ma'ruf.

Bukan tanpa alasan ia bersedia menjadi juru damai. Menurut Maruf Amin, urusan mendamaikan ini adalah perintah agama.

Selain, Ma’ruf menyebut dirinya adalah salah satu tokoh yang ikut membidani lahirnya PKB.

Ia bahkan pernah menjadi Ketua Dewan Syuro PKB angkatan pertama. Sementara di PBNU, Ma’ruf pernah jadi Rais Aam.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian [PKB], bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya [kedekatan],” sebutnya.

Namun demikian, Ma'ruf juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai jika kedua belah pihak, yakni PBNU ataupun PKB, mendekatinya sekadar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” tegasnya.

Karena dengan begitu, menurut Ma'ruf, sama saja dirinya justru memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” kata Ma'ruf.

Perseteruan PKB dan PBNU saat ini kian memanas usai kedua pihak saling lempar pernyataan ke publik.

Situasi panas terjadi beberapa bulan terakhir. Cekcok dimulai saat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memimpin Tim Pengawasan Haji DPR.

Cak Imin mengkritik penyelenggaraan haji, mulai dari lokasi bermalam yang sempit hingga keterlambatan pelayanan transportasi.

Dia membentuk Panitia Khusus Haji di DPR untuk memeriksa pekerjaan Kementerian Agama.

Kemenag dipimpin oleh Menteri Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut adalah eks Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan adik Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf.

PBNU kemudian membalas dengan membentuk Tim khusus untuk mengkaji ulang hubungan PBNU dan PKB.

Tim itu sudah meminta keterangan dari mantan Sekjen DPP PKB, Lukman Edy, dan mantan politisi PKB yang kini menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem, Effendy Choirie atah Gus Choi.

Dalam keterangannya kepada Tim khusus PBNU, Gus Choi menceritakan soal sejarah berdiri lahirnya PKB yang merupakan bagian dari aspirasi warga Nahdliyin atau NU.

Maka itu menurut Gus Choi, PBNU berhak mengevaluasi PKB.

"PKB bisa menjadi besar seperti ini, itu ada, besar itu karena PBNU dan Gus Dur. Apa kita bisa menyatakan tanpa NU tanpa Gus Dur PKB ada?" kata Gus Choi di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur jadi Ketua Umum PBNU, banyak warga NU yang meminta agar NU punya partai, meskipun NU tetap berdiri sebagai ormas keagamaan.

Singkat kata, Gus Choi yang mengaku sebagai orang pertama yang mendirikan PKB menilai bahwa hubungan PKB dan PBNU tak hanya sebatas soal struktural.

"Tapi juga kultural, karena NU memiliki kekayaan tradisi keagamaan, tradisi pemikiran, tradisi sopan santun, adab akhlak dan segala macem, kemudian aspiratif, pergerakan partai yang didirikan NU ketika dia memperjuangkan gerakan politiknya di luar, harus mencerminkan aspirasi NU," kata Gus Choi.

Karena itulah, Gus Choi mengatakan bahwa kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NU.

"Nah, NU sebagai pendiri, dengan tadi yang saya jelaskan tadi, maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NU, berarti PBNU yang merepresentasikan warga NU," kata dia.

"Maka dengan demikian NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB. Punya hak untuk mengoreksi, bukan ikut campur, bukan ikut campur, karena memang sejarahnya begitu. Punya hak evaluasi, koreksi, atau menata ulang. Di sinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain," kata Gus Choi.

Gus Choi juga sempat mengutip pernyataan Gus Dur yang mengatakan bahwa PKB dicuri oleh Muhaimin Iskandar yang sekarang menjadi Ketua Umum PKB. "Yang mengatakan itu bukan saya, tapi Gus Dur. Kalau Gus Dur yang mengatakan, ya Insya Allah kebenarannya 100 persen," kata Gus Choi.

Mantan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendy Choirie atau Gus Choi, datangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024). (Tribunnews.com/Rahmat Fajar Nugraha)

Menurut Gus Choi, PKB tidak akan ada tanpa NU atau Gus Dur.

Karena itulah, Gus Choi menilai PBNU berhak mengevaluasi dan mengoreksi PKB.

"Jadi memang hubungan struktural dengan pengertian tertulis tidak ada, tetapi hubungan yang mengacu lebih dari struktural itu kan hubungan historis, struktural itu kan bermacam-macam, struktural itu kan bisa diubah, tapi kalau historis itu kan enggak bisa diubah,” ujarnya.(tribun network/riz/den/dod)

Tag:  #wakil #presiden #maruf #amin #turun #gunung #siap #jadi #juru #damai #konflik #panas #pbnu