Direktur Utama BPJS Kesehatan: Biaya Perawatan DBD Naik, Capai Rp 1,3 Triliun

-- Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, telah terjadi peningkatan biaya perawatan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditanggung oleh pihaknya.

Ghufron menyebut, beban biaya yang kian tinggi ini disebabkan kasus DBD yang terus tinggi.

"Di tahun 2022 pembiayaan untuk penyakit DBD sekira Rp626 miliar. Lalu naik di tahun 2023 ini Rp1,3 triliun," tutur dia dalam diskusi publik Peran Masyarakat dalam Perlindungan Keluarga dari Ancaman Dengue yang digelar FNM Society, Bio Farma dan Takeda di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Dari catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), dalam 47 pekan tahun 2023 (periode Bulan Januari – November), terdapat 83.302 kasus DBD di 465 Kab/Kota di 34 Provinsi dengan angka kematian 574 kasus. 

Ketua Satuan Tugas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Hartono Gunadi menerangkan, kasus DBD di Indonesia tidak mengenal usia, mulai dari anak usia 5 tahun sampai usia produktif yakni 44 tahun.

"DBD dapat mengakibatkan kematian dan yang terbanyak didapati pada anak usia sekolah, yakni 5-14 tahun. Sementara itu untuk anak-anak dibawah 5 tahun data menunjukan 66-79 persen paling menderita jika terkena DBD," ujar Prof Hartono.

Karena itu pihaknya merekomendasikan vaksin Dengue untuk mencegah keparahan pada individu yang berisiko.

Dalam rekomendasi IDAI, vaksin dengue diberikan pada anak mulai usia 6 tahun sampai dengan dewasa 45 tahun.

Adapun salah satu vaksin yang direkomendasikan oleh BPOM adalah vaksin QDENGA yang diproduksi Takeda.

Pemberian vaksin ini tanpa mempertimbangkan riwayat infeksi demam berdarah sebelumnya dan vaksin diberikan 2 dosis.

Direncanakan Masuk Program Nasional

Direktur Jenderal Pencegahan Penyakit (P2P) Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM., MARS, menyebut, vaksin dengue masih menjadi cara efisien paling efektif untuk mencegah DBD. 

Saat ini berapa vaksin yang telah mendapat izin edar dari Badan POM dan sudah beredar di pasaran.

"Untuk menjadi program nasional tentu kita akan bicara dengan ITAGI. Kita akan diskusikan lagi," ungkap dia dikesempatan yang sama.

Ia mengatakan, sebelum menjadi program nasional, pihaknya memiliki rencana untuk introduksi vaksinasi dengeu di sekitar 4-5 kabupaten/kota yang memiliki kasus DBD tinggi.

"Tahun ini belum bisa. Kita harus rencanakan. Saat ini ada vaksin yang sudah direkomendasikan dan sudah dipakai di swasta. Sudah banyak yang pakai seperti di pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Kita dorong daerah yang memiliki dana yang cukup dan APBD untuk bisa membeli vaksin sendiri," ujar dr Maxi.

Tag:  #direktur #utama #bpjs #kesehatan #biaya #perawatan #naik #capai #triliun