Komisi II DPR Sambut Positif Retreat Kepala Daerah yang Digagas Prabowo: Momentum Cegah Korupsi

- Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menyambut baik Presiden Prabowo Subianto yang akan mengadakan retreat atau pembekalan untuk kepala daerah terpilih. 

Menurut Indrajaya, kegiatan itu bisa menjadi sarana untuk menyamakan visi pemerintah pusat-daerah dan mencegah terjadinya korupsi di daerah.

Dia mengatakan, kegiatan retreat yang pernah dilaksanakan untuk para menteri Kabinet Merah Putih di Magelang merupakan program yang bagus. 

Hal itu baik jika dilakukan untuk para kepala daerah terpilih.

"Kami sangat mendukung karena kegiatan itu positif bagi kepemimpinan di tingkat daerah ke depan," kata Indrajaya, kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Legislator PKB Dapil Papua Selatan itu mencatat ada beberapa manfaat dari program retreat. 

Pertama, kegiatan tersebut bisa digunakan untuk menyamakan visi misi presiden dengan para kepala daerah.

Presiden bisa menyampaikan visi dan misi lima tahun ke depan, sehingga para kepala daerah bisa menyamakan arah kepemimpinan dan pembangunan yang akan mereka lakukan dalam lima tahun mendatang di masing-masing daerah.

"Dalam melaksanakan program, kepala daerah terpilih bisa menyesuaikan diri dengan visi-misi presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri," ujarnya.

Kedua, kegiatan retreat bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. 

Hal itu menurutnya sangat penting, karena banyak kepala daerah terpilih yang belum mempunyai pengalaman dalam memimpin daerah.

"Jadi perlu pembekalan kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat. Dari sisi kapasitas, mereka harus siap," ujarnya.

Ketiga, retreat bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan integritas mereka dalam memimpin. 

Peningkatan integritas bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah.

Dalam retreat, Presiden Prabowo bisa menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi, karena tindakan itu akan merusak tatanan pemerintahan dan merugikan masyarakat.

"Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Semua kepala daerah harus mendukung dan meniru komitmen Pak Prabowo," ucap Indrajaya.

Keempat, retreat bisa untuk menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para kepala daerah. 

Dia berharap mereka semakin cinta tanah air, sehingga mau berjuang dan bekerja keras untuk memajukan daerah mereka masing-masing.

"Retreat perlu segera dilaksanakan. Waktunya masih cukup panjang sebelum pelantikan. Kami sangat mendukung ide Presiden Prabowo," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat seperti yang dilakukan para anggota Kabinet Merah Putih.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025).

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril.

Tujuannya kata Yusril agar para Kepala Daerah memiliki perspektif yang sama dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program pembangunan.

"Supaya kita memiliki perspektif yang sama, yang sekarang dihadapi oleh pemerintah," kata Yusril.

Ia mengatakan bahwa harus ada sinkronisasi antara Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Pasalnya banyak program-program pemerintah pusat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

"Apalagi sekarang ini terkait dengan daerah itu, harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program-program pemerintah pusat supaaya juga dilaksanakan pemerintah daerah," katanya.

Oleh karena itu kata Yusril harus ada kepastian mengenai pelantikan Kepala daerah hasil Pilkada 2024. 

Saat ini kata dia ada dua putusan MK mengenai teknis pelantikan Kepala daerah yang menimbulkan keraguan-raguan.

Pertama yakni Putusan Mahkmah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-XXII/2024, serta putusan Putusan Nomor 46/PUU-XXII/2024.

Dua putusan tersebut kata Yusril menimbulkan keraguan-raguan, apakah MK mengingkan para Kepala Daerah hasil Pilkada 2024 dilantik secara serentak setelah sidang sengketa hasil pemilu di MK atau bagi daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu.

"Dan itu kita lihat ada 2 putusan dari MK yang memang perlu mendapatkan klarifikasi dari MK dan pemerintah juga akan membicarakan dengan DPR nantinya. Hanya itu aja yang dibahas," katanya.

Namun pemerintah sendiri, kata Yusril menginginkan agar calon kepala daerah yang telah memenangkan Pilkada dan tidak memiliki sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat dilantik terlebih dahulu.

"Nah pemerintah itu berkeinginan supaya mudah mudahan smooth (mulus) ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril.

Tag:  #komisi #sambut #positif #retreat #kepala #daerah #yang #digagas #prabowo #momentum #cegah #korupsi