Fraksi Gerindra Nilai Keanggotaan Indonesia di BRICS Wujud Politik Bebas Aktif

- Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh organisasi kerja sama ekonomi antanegara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menilai pemerintah telah mampu membuka lebih banyak peluang kolaborasi dan kerjasama dengan negara berkembang lainnya.

“Fraksi Gerindra tentu menyambut gembira keanggotaan Indonesia dalam BRICS. Karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto,” ujar Budisatrio, dalam keterangan pers, Kamis (9/1/2025).

Budisatrio yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI tersebut menilai, keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Terutama, di tengah tren geopolitik global yang saat ini cenderung berorientasi pada kepentingan dalam negeri masing-masing negara (inward-looking), alih-alih mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.

“Untuk memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global, politik luar negeri kita harus mampu mendorong kolaborasi, bukan konfrontasi. Kita punya kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan, ” ujarnya.

Budisatrio tidak sependapat apabila keanggotaan Indonesia di BRICS dinilai sebagai langkah konfrontatif terhadap blok ekonomi Barat.

Ia mengatakan, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa semangat politik bebas aktif, terbukti dengan keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional, seperti OECD, APEC, G20, OKI, dsb.

“Kita juga terlibat aktif dalam forum lain. Artinya, keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak manapun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa ‘seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,’ hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia dimanapun nantinya,” ujar Budisatrio.

Ia juga menegaskan, kepentingan nasional Indonesia merupakan agenda utama yang diperjuangkan oleh Indonesia dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun.

“Kepentingan nasional adalah yang utama. Bahkan ketika kita turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita perlu tetap menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri. Semangat ini yang tercermin dari keanggotaan Indonesia di BRICS, ” tegasnya.

Gabung BRICS Buka Peluang Indonesia Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS dinilai mampu membuka peluang strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi multilateral yang lebih kuat dan inklusif.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menyatakan BRICS dapat menjadi media untuk terus memperjuangkan isu Palestina, mengingat kemerdekaan Palestina merupakan salah satu tema yang menjadi perhatian dalam KTT BRICS.

Merespon hal ini, Budisatrio mengatakan bahwa Fraksi Gerindra senantiasa tegak lurus dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di dunia.

“Tentu amanat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina akan kita lanjutkan. Ini juga yang selalu ditegaskan Presiden Prabowo dalam setiap forum internasional. Kami akan mendorong pemerintah untuk terus menyuarakan hal ini di BRICS, ” ujar Budisatrio.

Ia mengatakan, Indonesia disegani di mata dunia. Sebagai negara besar dengan perekonomian yang terus bertumbuh, posisi Indonesia di forum-forum internasional menjadi semakin strategis. Maka dari itu, bergabungnya Indonesia dengan BRICS berpotensi menambah pengaruh diplomatik Indonesia, termasuk dalam konteks menyuarakan kemerdekaan Palestina.

“Pengaruh diplomatik Indonesia juga perlu kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang sejalan dengan amanat UUD, termasuk di BRICS, ” pungkasnya.

BRICS merupakan koalisi lintas negara dan benua yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. BRICS disebut sebut sebagai kekuatan baru untuk melawan hegemoni Barat.