Mantan Sekjen Kemhan Kritik Menteri Pertahanan Beli Alutsista Bekas

Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Laksamana Madya (Laksdya) Purnawirawan (Purn) Agus Setiadji mengritik langkah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membeli alat utama sistem senjata TNI (alutsista) bekas dari negara lain.

"Saya pernah tahu dari staf Menhan bahwa pembelian alustsista bekas itu adalah sebagai pengisi gap atau kekosongan. Tapi masalahnya pengisi kekosongan itu tidak terlalu panjang (waktunya). Sebab kalau kekosonganya hanya 5 tahun saja, kenapa tidak sekalian beli alutsista yang baru," kata Laksdya (Purn) Agus Setiadji saat diwawancarai dalam Podcast LanjutGan, Jumat (5/1/2024).

Menurut Agus, apabila memesan alutsista maka kemungkinan barangnya 5 tahun lagi baru datang.

Sebenarnya Indonesia tidak perlu membeli pesawat bekas yang pada 15 tahun lalu rencana Indonesia membeli pesawat itu ditolak.

Agus mengaku dirinya tidak mempertanyakan keputusan pembelian alutsista yang bekas, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Menhan Prabowo saat ini. Namun Agus menilai ada kebijakan yang tidak pas yang dilakukan Menhan.

"Seharusnya kita sebagai bangsa tetap tegas menjaga Undang-undang Industri Pertahanan di tanah air dan tetap fokus pada pengadaan alutsista baru. Kita harus mempunyai bargaining power untuk bisa mendapatkan alutsista baru," kata Agus.

Menurut Agus, bargaining power itu jadi faktor kekuatan sangat penting dan punya pengaruh besar dalam menentukan seberapa kuat pertahanan sebuah negara. Karena negara-negara di kawasan akan sangat memperhatikan dan melihat kekuatan alutsiswa negara-negara di sekitarnya.

"Mereka akan melihat, negara sebelah itu pengadaan alat pertahanannya itu barang-barang apa saja, baru atau bekas. Kalau mereka melihat selama ini barang-barang negara sebelahnya adalah barang-barang yang sudah bekas, absolute dan berpuluh-puluh tahun tidak digunakan, maka mereka akan menilai aah...negara sebesar itu saja alutsistanya tidak proper," pungkas Agus.

Dampak lanjutannya maka kekuatan pertahanan negara tersebut akan dipandang sebelah mata, karena peralatan alutsistanya adalah barang-barang bekas.

Ada pun pemerintah memutuskan untuk menunda pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage 2000-5 dari Qatar.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Anzar mengatakan, keputusan itu dilakukan karena keterbatasan fiskal.

"Karena ada keterbatasan fiskal, maka rencana pembelian pesawat Mirage 2000-5 tersebut ditunda,” kata Dahnil dalam keterangannya, Kamis (4/1/2023).

Prabowo Tidak Punya Buku Putih Pertahanan Indonesia?

Agus Setiadji mengungkapkan ternyata Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tidak memiliki Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Fakta itu diungkapkan Laksdya (Purn) Agus Setiadji dalam Podcast LanjutGan, Jumat (5/1/2024).

"Itulah pentingnya sebuah Buku Putih Pertahanan Indonesia. Buku Putih itu selalu dibikin oleh menteri pertahanan. Namun saya belum lihat Buku Putih Menteri Pertahanan Tahun 2020-2024 apakah sudah diterbitkan?" ucap Agus Setiadji dengan nada bicara heran.

Menurut Agus, Buku Putih Pertahanan Indonesia adalah sebuah proses untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam negeri dan luar negeri tentang rencana ke depan dalam satu Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan Indonesia.

"Setiap Menhan harus punya Buku Putih Pertahanan Indonesia. Lazimnya Menteri Pertahanan setiap awal menjabat, dia akan membuat Buku Putih. Namun Saya belum melihat Menhan sekarang membuat itu," kata Agus.

Agus mengatakan, dirinya sempat melihat ada pernah mempertanyakan soal itu ke Menhan dan dijawab bila diperlukan maka akan dibuat. Namun pada kenyataan sampai saat ini belum ada Buku Putih Pertahanan Indonesia.

Agus menjelaskan, Buku Putih itu adalah pertanggungjawaban pemerintah dalam arti adalah Menteri Pertahanan kepada masyarakat tentang kebijakan pertahanan negara dan juga meliputi rencana alat pertahanan yang akan dibeli.

"Juga kepada negara sahabat. Buku Butih harus bisa menjelaskan kepada negara sahabat tentang kebijakan pertahanan Indonesi. Sewaktu menjabat Sekjen Kemenhan, saya mendapat masukan dari negara sahabat seperti dari Australia, dari Singapura. Negara sahabat itu menjelaskan isi Buku Putih negara sahabat seperti ini. Namun tidak perlu sampai mendetail kepada hal yang rahasia," jelas Agus.

Buku Putih Pertahahan Negara, kata Agus, merupakan bagian dari upaya menjaga komunikasi, menjaga kondisi ekonomi dan juga bentuk pertanggungjawaban Kemenhan kepada masyarakat bahwa tahun ini, Renstra Kemenhan akan melaksanakan kegiatan dan pengadaan dengan tujuan seperti ini.

Kemudian kepada negara lain juga disampaikan bahwa negara Indonesia melaksanakan pengadaan senjata ini dalam rangka untuk balancing power, bukan untuk menyerang anda (negara sahabat). "Itulah pentingnya Buku Putih Pertahanan karena Buku Putih tidak hanya disampaikan ke internal tapi juga ke eksternal," ujar Agus.

Agus menjelaskan, dalam Buku Putih itu juga menyampaikan tentang rencana pembelian alutsista. Contohnya, saat Agus menjadi Deputi Politik Luar Negeri Kemenhan RI, dirinya didatangi Dirjen Kemenhan Australia.

"Mereka menyampaikan, Pak, 5 tahun ke depan kami (Australia) akan beli kapal selam seperti ini. Bukan tujuannya untuk meyerang negara Bapak tapi tujuannya balancing power, sebab kami (Australia) melihat risiko di atas (perairan Australia) yang lebih tinggi lagi. Begitu penjelasan Buku Putih dari Kemenhan Australia," kata Agus menceritkan pengalamannya.

Agus mengatakan, penjelasan yang ada di Buku Putih Kemenhan tidak perlu detail seperti misalnya negaranya akan melakukan pengadaan kapal selam model ini dengan kemampuan seperti ini. Penjelasan Buku Putih tidak perlu sedetail itu.

Selain itu, kata Agus, di dalam Buku Putih itu juga menjelaskan tentang adanya risiko ancaman terhadap pertahanan sebuah negara. Di dalam Buku Putih itu, bisa dilihat risiko ancaman sebuah negara itu seperti apa.

Menurut Agus, kalau hingga saat ini Menhan tidak mempunyai Buku Putih Pertahanan maka hal itu menjadi pertanyaan masyarakat.

"Padahal seharusnya dalam Buku Putih Pertahanan Negara itu masyarakat bisa paham, ternyata tujuan negara melakukan pengadaan senjata seperti ini untuk apa," pungkas Agus.

Prabowo Bicara soal Alutsista

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan Indonesia harus mengoptimalkan kerja sama dengan penyuplai alat utama sistem senjata (alutsista) dari luar negeri.

Penyuplai luar negeri, dikatakan Prabowo, musti bekerja sama dengan industri pertahanan (inhan) dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia.

Prabowo awalnya bicara soal alutsista atau yang teknologinya belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia.

"Untuk alutsista yang teknologinya belum kita kuasai sepenuhnya, seperti pesawat tempur fighter-fighter itu, kita sudah kontrak dengan Prancis, Rafale. Kemudian beberapa senjata yang canggih. Kita harus terpaksa masih mencari dari luar," ujar Prabowo seusai Indo Defence 2022 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2022).

Walaupun masih mencari di luar negeri, Prabowo memastikan industri dalam negeri tidak ditinggalkan.

"Kita ingin memacu kerja sama, jadi kita paksakan semua supplier dari luar harus kerja sama dengan industri dalam negeri," ujar Ketum Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, dia menyebut perusahaan swasta bisa ikut serta soal industri pertahanan dalam negeri.

"Kita sekarang membuka untuk swasta boleh ikut dalam industri pertahanan. Justru itu PR kita (BUMN lesu). Kita akan perbaiki, sudah ada pergantian manajemen," kata dia.

"Kita optimistis bahwa kita bisa memperbaiki kinerjanya, kita bereskan semuanya, perbaiki performanya. Kita negara besar dan produksinya juga harus besar," pungkas Prabowo.

Tag:  #mantan #sekjen #kemhan #kritik #menteri #pertahanan #beli #alutsista #bekas