Airlangga Sebut Tingkat Inklusi Keuangan Digital Tahun 2023 Berhasil Lampaui Target

  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerataan penyediaan akses layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi salah satu inisiatif yang terus didorong Pemerintah guna mengakselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.    Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020, Pemerintah telah menyiapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peningkatan sistem keuangan yang inklusif tersebut. Sejak penetapan SNKI pada 2016, tingkat inklusi keuangan terus mengalami peningkatan rata-rata per tahun sebesar 3 poin persentase.    Airlangga menyebut bahwa pada 2023, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tercatat sebesar 88,7 persen, atau lebih tinggi dari tahun 2022 yang sebesar 85,1 persen. Capaian tersebut juga lebih tinggi sebesar 0,7 poin persentase dari target yang ditetapkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 88 persen.  

  “Capaian ini merupakan hasil dari kolaborasi dan sinergi program yang kuat di antara Kementerian/Lembaga, Bank Indonesia, OJK serta mitra pembangunan Pemerintah,” kata Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Jumat (22/3).   Peningkatan keuangan inklusif nasional didorong dengan capaian tiga indikator utama berupa jangkauan akses, penggunaan produk keuangan, dan kualitas yang secara umum juga mengalami peningkatan signifikan.    Hingga saat ini telah terdapat 53,9 juta rekening pelajar, 150,7 juta akun uang elektronik, dan 30 juta merchant QRIS. Sementara itu, untuk program jaminan sosial terdapat 1,11 juta penyaluran Kartu Prakerja dan pembiayaan bersubsidi kepada 4,64 juta debitur KUR.   

  Sedangkan, untuk menjangkau masyarakat di area perdesaan juga telah terdapat 1,18 juta agen Laku Pandai dan 932 ribu agen Layanan Keuangan Digital. Meski tingkat inklusi keuangan telah menunjukkan pencapaian target secara nasional, namun Pemerintah perlu mengambil langkah untuk memangkas berbagai tantangan ke depannya seperti pengurangan kesenjangan tingkat inklusi keuangan dengan tingkat literasi, pengurangan disparitas antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi.   Ia menekankan, Pemerintah akan terus melakukan penajaman pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif untuk tahun 2024, dengan target tingkat keuangan inklusif mencapai 90 persen dan target kepemilikan akun sebesar 80 persen.   

  Selain itu, Pemerintah juga telah mencanangkan target keuangan inklusif dan literasi keuangan untuk jangka menengah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, dengan rincian target penggunaan akun yang diharapkan meningkat sebesar 1 persen tiap tahun mulai dari 91 persen di tahun 2025 hingga 95 persen pada tahun 2029, dan target kepemilikan akun yang diharapkan meningkat sebanyak 2 persen per tahun mulai dari 82 persen di tahun 2025 hingga 90 persen pada tahun 2029.   “Pemerintah dengan melibatkan industri sektor keuangan dan mitra pembangunan juga telah merumuskan berbagai inisiatif program khususnya yang menyasar kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh keuangan formal dalam rangka mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun ini sesuai target dari Bapak Presiden selaku Ketua DNKI,” pungkas Airlangga.

Tag:  #airlangga #sebut #tingkat #inklusi #keuangan #digital #tahun #2023 #berhasil #lampaui #target