Ketika Buruh Tidak Menjadi Paduan Suara

ADA momen kecil yang kadang lebih jujur daripada sebuah naskah pidato panjang. Ia muncul tiba-tiba, tidak selalu rapi, tetapi cukup mengguncang logika komunikasi kekuasaan.

Itulah yang terasa ketika Presiden Prabowo Subianto, dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, 1 Mei 2026, bertanya kepada massa buruh tentang program Makan Bergizi Gratis: “MBG bermanfaat atau tidak?”

Lantas audiens, peserta peringatan May Day itu, serempak menjawab “Tidaaak”.

Di ruang pidato biasa, pertanyaan seperti itu hampir selalu dimaksudkan sebagai pertanyaan aklamatif.

Pemimpin bertanya bukan untuk memperoleh jawaban terbuka, melainkan untuk mengundang persetujuan.

Audiens diharapkan menjawab “bermanfaat”, lalu panggung berubah menjadi ruang legitimasi. 

Masalahnya, Hari Buruh bukan ruang biasa. Ia bukan aula birokrasi, forum internal partai, atau panggung kampanye satu arah. Ia adalah ruang politik yang dipenuhi perlawanan, tuntutan, dan kegelisahan kelas pekerja.

Baca juga: Presiden Melihat MBG dengan Nurani, Bermanfaat Atau Tidak?

Karena itu, bila (sebagian besar) massa menjawab “tidak”, peristiwa itu tidak bisa dibaca dangkal sebagai penolakan terhadap program MBG.

Buruh tentu paham pentingnya anak-anak memperoleh makanan layak.

Yang mereka tolak barangkali bukan gagasan makan bergizi, melainkan cara negara memindahkan panggung pembicaraan dari problem konkret buruh ke program unggulan pemerintah.

Retorika Terpental

Ada kalanya pemimpin terlalu percaya bahwa program besar otomatis menghasilkan tepuk tangan besar.

Padahal, publik tidak hidup di dalam brosur kebijakan, melainkan di dalam pengalaman.

Bagi buruh, manfaat negara bukan hanya terdengar dari angka perlindungan sosial, melainkan terasa dari upah yang cukup, kepastian kerja, jaminan tidak mudah di-PHK, penghapusan outsourcing murah, dan perlindungan keluarga pekerja.

Di titik ini, teori ruang publik Jürgen Habermas relevan.

Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere yang terbit pada 1962, Habermas menempatkan ruang publik sebagai arena warga membentuk opini mengenai urusan bersama, bukan sekadar menonton representasi kekuasaan.

Dengan kacamata itu, massa buruh di Monas tidak semestinya dilihat sebagai latar aklamasi.

Mereka punya hak menjawab, menyela, bahkan mengecewakan ekspektasi retoris Presiden. Konteks inilah yang membuat momen tersebut penting.

Pada May Day 2026, sejumlah pimpinan serikat buruh menyampaikan tuntutan langsung di hadapan Presiden.

Isunya konkret: daycare, RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, dan upah murah, Satgas PHK, reformasi pajak pesangon serta THR, hingga penurunan potongan aplikator bagi pengemudi ojek online.

Daftar tuntutan itu menunjukkan bahwa buruh datang bukan sebagai penonton pidato, melainkan sebagai warga negara yang mengusung agenda.

Mereka tidak sekadar ingin diyakinkan. Mereka ingin didengar. Di sinilah retorika Prabowo terpental.

Baca juga: Generasi Tanpa Regenerasi

Pertanyaan “bermanfaat atau tidak” yang semula dimaksudkan untuk menegaskan keberhasilan program, justru membuka celah bagi publik untuk mengingatkan bahwa manfaat negara tidak bisa dimonopoli oleh satu program.

Suara yang Bocor

Yang menarik dari insiden ini bukan sekadar jawaban “tidak”, melainkan bocornya suara publik ke tengah tata panggung kekuasaan. Selama ini, politik kita terlalu sering mengatur publik sebagai latar visual.

Massa hadir untuk memenuhi lapangan. Bendera dikibarkan. Yel-yel diteriakkan. Kamera mengambil gambar kedekatan pemimpin dan rakyat.

Namun, sesekali, rakyat tidak bergerak sesuai skenario. Mereka menjawab dengan nada lain. Mereka membuat panggung menjadi tidak steril.

Di titik itu, pemikiran Jacques Rancière dalam La Mésentente yang terbit pada 1995, lalu diterjemahkan sebagai Disagreement: Politics and Philosophy pada 1999, ada benarnya. Rancière memandang politik muncul ketika mereka yang biasanya tak terdengar mengganggu pembagian peran yang mapan.

Politik bukan hanya soal sepakat, melainkan juga ketidaksepakatan yang memaksa kekuasaan menyadari suara lain.

Dalam kerangka ini, sahutan “tidak” bukan sekadar gangguan akustik, melainkan lebih sebagai dinamika dalam koreografi politik.

Prabowo, tentu saja, punya hak menjelaskan MBG sebagai bagian dari visi pembangunan manusia.

Baca juga: KTT ASEAN: Belajar dari Venezuela dan Iran

Dalam pidatonya, ia mengaitkan MBG dengan anak kurang gizi, ekonomi lokal, kebutuhan telur, daging, sayur, susu, ikan, serta penghasilan petani.

Secara konsep, argumen itu masuk akal. Namun, persoalannya bukan semata pada rasionalitas program, melainkan pada ketepatan panggung, sensitivitas audiens, dan kesediaan membaca suasana.

Hari Buruh memiliki kosakata politiknya sendiri. Ia berbicara tentang kerja, upah, waktu, tubuh, keluarga, dan martabat.

Maka, ketika MBG dibawa ke tengah massa buruh, ia harus dihubungkan langsung dengan hidup buruh, bukan hanya dengan narasi besar bangsa.

Bagaimana negara memastikan anak-anak buruh mendapat gizi baik tanpa membuat orang tuanya tetap terjebak dalam upah murah?

Bagaimana dapur MBG membuka pekerjaan layak? Bagaimana perlindungan sosial terasa?

Insiden ini mengajarkan satu hal: publik tidak selalu menolak karena tidak paham. Kadang publik menolak karena terlalu paham bahwa hidup mereka lebih rumit daripada kalimat pidato.

Buruh tidak sedang berkata bahwa makan bergizi tidak penting. Mereka sedang mengingatkan bahwa perut anak tidak bisa dipisahkan dari upah orang tua, keamanan kerja, biaya hidup, rumah, daycare, dan kepastian masa depan.

Karena itu, jawaban “tidak”, kalau benar terdengar dari sebagian massa, sebaiknya tidak diperlakukan sebagai gangguan.

Ia harus dibaca sebagai alarm: bukan untuk membatalkan MBG, melainkan agar pemerintah tidak menjadikan program unggulan sebagai selimut bagi begitu banyaknya persoalan struktural yang lain.

Kekuasaan yang matang tidak takut pada sahutan sumbang. Sebab demokrasi bukan paduan suara yang harus menyanyikan nada yang sama.

Demokrasi adalah keberanian membiarkan suara berbeda tetap terdengar di tengah pidato seorang presiden.

Tag:  #ketika #buruh #tidak #menjadi #paduan #suara