Ironi WFH ASN: Kritik Jusuf Kalla dan Miskalkulasi Efisiensi BBM

KEBIJAKAN Work From Home (WFH) yang kembali digulirkan pemerintah sebagai instrumen ganda—mengatasi polusi sekaligus menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM)—mendapat sorotan tajam dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

Dalam pernyataan lugas di kawasan Senayan, tokoh yang akrab disapa JK ini menilai bahwa logika pemerintah dalam menghubungkan WFH dengan penghematan BBM adalah kekeliruan mendasar yang tidak menyentuh akar persoalan.

Pergeseran Konsumsi, Bukan Penghematan

Masalah utama yang dituturkan oleh Jusuf Kalla berakar pada perbedaan jenis energi yang dikonsumsi saat bekerja.

Menurut JK, aktivitas perkantoran modern saat ini tidak bergantung secara langsung pada BBM, melainkan pada energi listrik.

Ketika pemerintah memaksakan WFH dengan harapan konsumsi BBM menurun secara signifikan, pemerintah dianggap melupakan bahwa operasional kantor—terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat—sebagian besar ditopang oleh listrik yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"WFH itu ingin menghemat energi, tapi ada dua hal di sini. Di kantor itu energi yang dipakai adalah lampu dan AC, itu berasal dari listrik. Sementara listrik kita di Jakarta ini sebagian besar dari PLTU yang bahan bakarnya batu bara," ujar JK.

Baca juga: Ekonomi WFH 1 Hari

Inti dari argumen JK adalah terjadinya miskonsepsi sektoral. Memindahkan orang dari kantor ke rumah memang mengurangi pergerakan kendaraan pribadi secara parsial. Namun beban energi tetap ada, hanya berpindah tempat (dari gedung kantor ke pemukiman).

JK menegaskan bahwa tidak ada korelasi langsung antara pengurangan aktivitas fisik di kantor dengan penurunan drastis beban subsidi BBM nasional jika pola konsumsi listrik tetap tinggi.

Di sisi lain, pemerintah tetap optimistis bahwa WFH adalah solusi instan. Landasan pemerintah merujuk pada pengurangan beban kemacetan yang secara teoritis akan menurunkan "pembakaran BBM sia-sia" di jalan raya.

Pemerintah memandang bahwa dengan berkurangnya ribuan kendaraan yang terjebak macet setiap pagi dan sore, maka kuota BBM subsidi dapat lebih terjaga.

Namun, jika kita membandingkan kedua sudut pandang ini, kebijakan pemerintah tampak bersifat superfisial. Pemerintah fokus pada mobilitas, sementara JK fokus pada sumber energi.

Di sinilah letak kesenjangannya: pemerintah mencoba mengobati gejala (kemacetan), sementara JK menunjukkan bahwa sistem energi kita masih sangat bergantung pada fosil, baik itu batu bara untuk listrik maupun minyak bumi untuk transportasi.

Apakah WFH Menghemat Energi?

Data dan riset mengenai efektivitas WFH terhadap penghematan energi menunjukkan hasil yang beragam, tapi cenderung mendukung skeptisisme Jusuf Kalla dalam konteks Indonesia.

Pertama, paradoks efek rebound. Riset global menunjukkan bahwa penghematan BBM dari berkurangnya komuter sering kali terhapus oleh peningkatan penggunaan kendaraan untuk keperluan non-kerja (seperti berbelanja atau keperluan domestik) selama waktu luang yang tercipta dari WFH.

Contohnya: Mobil yang lebih irit bahan bakar (efisien) sering memicu orang untuk berkendara lebih jauh atau lebih sering, sehingga total penggunaan bahan bakar tidak berkurang, bahkan meningkat.

Kedua, efisiensi pendingin ruangan (AC). Menyalakan satu unit AC sentral di kantor untuk 50 karyawan jauh lebih efisien secara energi dibandingkan 50 karyawan menyalakan 50 unit AC di rumah masing-masing selama jam kerja.

Baca juga: WFH ASN: Nyaman di Pusat, Tantangan di Daerah

Ketiga, ketergantungan batu bara. Fakta yang diungkap JK mengenai PLTU sangat akurat. Berdasarkan data ESDM, komposisi bauran energi listrik di Jawa-Bali masih didominasi oleh batu bara di atas 60 persen.

Artinya, WFH tidak membuat Indonesia menjadi lebih "hijau" atau hemat energi fosil secara total; ia hanya memindahkan pembakaran dari knalpot kendaraan ke cerobong asap PLTU.

Melampaui Sekadar WFH

Agar kebijakan pemerintah tidak hanya menjadi gimik administratif, diperlukan langkah nyata yang lebih struktural.

Berdasarkan masukan dari Jusuf Kalla dan analisis pakar energi, berikut adalah solusi yang seharusnya diambil:

Pertama, penguatan transportasi publik massal. Daripada sekadar melarang orang ke kantor, pemerintah seharusnya mendorong penggunaan angkutan umum yang masif atau penyediaan bus jemputan khusus karyawan.

Ini secara langsung memotong konsumsi BBM per kapita tanpa mengganggu produktivitas.

Atau alternatif lain, yaitu: pemerintah seharusnya mulai melirik integrasi layanan Micro-Mobility bertenaga listrik dan sistem Park and Ride yang terdigitalisasi di titik-titik penyangga kota.

Daripada memaksa karyawan menembus kemacetan dengan kendaraan pribadi atau WFH yang menggeser beban listrik ke rumah, penyediaan skuter elektrik atau sepeda berbagi (bike-sharing) yang terhubung langsung dengan stasiun kereta cepat atau LRT dapat memutus ketergantungan pada BBM untuk perjalanan jarak pendek (last-mile).

Solusi ini lebih mainstream bagi generasi pekerja modern dan jauh lebih efektif menekan emisi serta konsumsi bahan bakar fosil secara sistemik tanpa harus mengorbankan mobilitas profesional di pusat ekonomi.

Kedua, transisi energi primer. Penghematan energi sejati hanya akan terjadi jika sumber listrik kita beralih dari batu bara ke energi terbarukan (EBT).

Baca juga: Deep State di Pemerintahan Prabowo

Selama listrik masih dari batu bara, penghematan di sektor transportasi akan sia-sia di sektor pembangkitan. Beberapa contoh solusi alternatif seperti:

• Implementasi Skema Solar Rooftop Massal pada Gedung Pemerintah dan Kampus. Pemerintah dapat mewajibkan seluruh gedung instansi publik dan universitas, untuk memasang panel surya atap yang terhubung dengan sistem Net Metering PLN.
  Hal ini secara langsung mengurangi beban penarikan daya dari PLTU batu bara pada siang hari saat jam kerja berlangsung.
• Pengembangan Smart Grid di Kawasan Industri dan Pendidikan: Membangun jaringan listrik pintar yang mampu mengintegrasikan sumber EBT lokal (seperti tenaga surya atau biomassa) dengan penyimpanan baterai skala besar.
  Dengan sistem ini, kelebihan energi yang dihasilkan pada siang hari dapat disimpan dan digunakan saat beban puncak, sehingga operasional digital dan riset akademis tidak lagi menyumbang emisi karbon dari pembakaran batu bara.

Sebetulnya dari hal di atas kita juga perlu belajar dari hal yang telah dilakukan oleh berbagai negara.

Indonesia dapat mengadopsi prototipe Virtual Power Plant (VPP) seperti yang diimplementasikan di Australia Selatan.

Dalam model ini, ribuan atap rumah dan gedung perkantoran yang memiliki panel surya serta baterai penyimpanan diintegrasikan ke dalam satu jaringan digital pintar yang berfungsi layaknya pembangkit daya tunggal.

Saat permintaan listrik di pusat kota atau kawasan pendidikan seperti Unindra melonjak, sistem VPP akan secara otomatis mendistribusikan cadangan energi dari baterai-baterai lokal tersebut, sehingga mengurangi ketergantungan mendadak pada PLTU batu bara tanpa perlu membangun pembangkit fosil baru.

Kedua, benchmarking pada Singapura menunjukkan efektivitas Building Integrated Photovoltaics (BIPV) untuk gedung pencakar langit.

Berbeda dengan panel surya biasa, teknologi ini mengintegrasikan sel surya langsung ke dalam material fasad gedung, jendela, atau kanopi parkir.

Ini adalah solusi cerdas untuk daerah perkotaan yang minim lahan horizontal; gedung perkantoran atau kampus di Jakarta dapat berubah menjadi produsen energi mandiri yang memanen cahaya matahari dari sisi vertikal gedung, sehingga secara drastis mengurangi asupan listrik dari jaringan transmisi nasional yang masih berbasis fosil.

Terakhir, benchmarking pada Pelabuhan Rotterdam di Belanda menunjukkan efektivitas Industrial Symbiosis melalui pemanfaatan panas buang (waste heat recovery).

Panas sisa dari proses industri dialirkan kembali untuk memanaskan air atau menjadi sumber energi bagi pemukiman dan perkantoran di sekitarnya.

Baca juga: Memukul Mundur Pabrik Nikotin Media Sosial

Di Indonesia, teknologi serupa dapat diterapkan pada kawasan industri padat energi untuk memastikan bahwa setiap Joule energi yang dihasilkan dari sisa produksi tidak terbuang sia-sia ke atmosfer, melainkan dikonversi menjadi daya dukung operasional digital yang rendah emisi.

Kritik Jusuf Kalla menjadi pengingat penting bagi pembuat kebijakan bahwa efisiensi tidak bisa dicapai hanya dengan mengubah lokasi kerja.

Tanpa perbaikan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan transisi energi yang serius, WFH hanyalah solusi semu yang memindahkan masalah dari jalan raya ke ruang tamu masyarakat, tanpa pernah benar-benar menjawab tantangan krisis BBM nasional.

Pernyataan kritis dari Jusuf Kalla ini bukan sekadar retorika politik, melainkan pengingat fundamental bahwa efisiensi energi nasional tidak akan pernah tercapai secara substantif jika pemerintah hanya melakukan pergeseran lokasi kerja tanpa membenahi infrastruktur pendukungnya.

Kebijakan Work From Home (WFH) yang sering digadang-gadang sebagai penyelamat kuota BBM subsidi justru berpotensi menjadi bumerang administratif yang menipu indikator keberhasilan.

Tanpa adanya penguatan sistem transportasi publik yang terintegrasi secara masif—seperti sinkronisasi antarmoda yang berbasis listrik—masyarakat akan tetap terjebak dalam ketergantungan pada kendaraan pribadi saat mobilitas kembali normal.

Lebih jauh lagi, tanpa transisi energi primer yang serius, kita hanya memindahkan titik pembakaran fosil dari sektor transportasi di jalan raya menuju sektor pembangkitan listrik di ruang tamu masing-masing masyarakat.

Tag:  #ironi #kritik #jusuf #kalla #miskalkulasi #efisiensi