Deretan Peringatan untuk Pemerintah: Hati-hati Kirim TNI ke Gaza

- Pemerintah berencana mengirim pasukan perdamaian dari TNI ke Gaza usai Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace (BOP) besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Meski begitu, belum diketahui kapan pasukan ini akan dikirimkan meski Mabes TNI telah menyiapkan prajuritnya.

Terlepas dari itu, wacana pengiriman ini memicu tanggapan dari sejumlah pihak.

Baca juga: Kemlu RI Tegaskan Batasan TNI di Gaza, Tegas Tolak Relokasi Paksa Warga Palestina

Mereka mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam mengambil keputusan, memastikan misi itu benar-benar demi kepentingan kemanusiaan dan tidak menyeret Indonesia dalam kepentingan politik pihak tertentu.

MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan pemerintah untuk tidak terjebak dalam dominasi dan hegemoni Amerika Serikat dan Israel saat mengirimkan prajurit TNI ke Gaza.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI Sudarnoto Abdul Hakim khawatir, tentara yang dikirim akan bergabung pada misi stabilisasi, bukan pada misi perdamaian.

"Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza," kata Sudarnoto, dikutip dari laman MUI, Sabtu (14/2/2026).

Sudarnoto berpendapat, pengiriman dalam kerangka International Stabilization Force (ISF) biasanya di bawah kendali dan hegemoni negara-negara besar seperti Amerika Serikat dengan fokus stabilisasi wilayah pascakonflik.

Baca juga: Kemlu Jelaskan Dasar Pengiriman 8.000 Prajurit TNI ke Gaza dalam Misi ISF

Oleh karena itu, menurut dia, misi ISF kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.

Terlebih, ISF berfokus pada demiliterisasi Gaza, terutama pelucutan senjata Hamas yang dinilai bukanlah solusi berkeadilan untuk Palestina.

Atas dasar mandat tersebut, MUI meminta pemerintah untuk mempertimbangkan ulang keputusan untuk mengirim pasukan tentara ke Gaza.

Amnesty Internasional

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengingatkan, ada risiko di balik bergabungnya Indonesia ke BOP dan rencana mengirim pasukan TNI ke Gaza.

Dia mengatakan, pengiriman pasukan TNI ke Gaza akan berisiko menempatkan Indonesia dalam pelanggaran hukum humaniter internasional yang dilakukan Israel.

"Keikutsertaan dalam Dewan Perdamaian, termasuk pengiriman pasukan TNI ke Gaza berarti menempatkan Indonesia berisiko berpartisipasi dalam mekanisme yang akan memperkuat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional,” ucap Usman.

“Termasuk membiarkan pendudukan ilegal Israel bahkan memperparah penindasan terhadap warga Palestina khususnya di Gaza," sambung Usman, dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Usman mengatakan, keputusan mengirim pasukan ke Gaza lewat naungan ISF berisiko karena tidak ada Palestina dalam Dewan Perdamaian.

Baca juga: MUI soal TNI Dikirim ke Gaza: Jangan Terjebak Hegemoni AS-Israel

Sebaliknya, Israel yang melakukan agresi di Gaza justru tergabung di organisasi bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut.

Adanya BOP dinilai sebagai bentukan atas kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu dan bahkan ambisi personal sosok tertentu yang mengacak-acak lembaga PBB.

"Mendesak pemerintah RI untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang mengacu pada hukum internasional dan penghormatan terhadap prinsip universal Hak Asasi Manusia, dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas," ucap Usman.

Anggota DPR

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai, jumlah prajurit yang akan dikirim Indonesia ke Gaza tidak perlu terlalu besar hingga mencapai 20.000 personel.

Menurut Utut, kebutuhan pasukan harus dihitung secara proporsional dengan mempertimbangkan luas wilayah dan kondisi di lapangan.

“Intinya hemat saya, tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran,” kata Utut, usai rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Wakil Menteri Pertahanan dan jajaran TNI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pandangan tersebut disampaikan Utut setelah mencermati kondisi geografis Jalur Gaza.

Dia menyebutkan, luas wilayah Gaza hanya sekitar 45 kilometer persegi, atau sedikit lebih kecil dibandingkan Jakarta Pusat.

“Kalau Jalur Gaza sempat saya pelajari itu luasnya 45 kilometer persegi, itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Jadi, Jakarta Pusat ini Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih itu, Senen, kurang lebih seperti itu,” ujar Utut.

Baca juga: Amnesty Internasional Ingatkan Risiko Kirim TNI ke Gaza

Meski begitu, Utut menegaskan Indonesia akan mengirimkan prajurit terbaik apabila rencana tersebut terealisasi.

Dia berharap, keterlibatan Indonesia lebih berfokus pada misi penjaga perdamaian dan pemulihan Gaza pascakonflik.

“Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian dan membantu percepatan perbaikan Gaza,” tutur Utut.

Tag:  #deretan #peringatan #untuk #pemerintah #hati #hati #kirim #gaza