Legislator: Kasus Siswa SD di NTT Bukti Kebijakan Pendidikan Belum Berpihak Kelompok Rentan

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menilai kasus bunuh diri siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah bukti kebijakan pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok paling rentan.

Menurut Selly, konstitusi telah menempatkan pendidikan sebagai hak dasar setiap warga negara.

Namun, jika akses pendidikan dasar masih dibebani biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah, maka negara belum sepenuhnya hadir bagi rakyat miskin.

“Tragedi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kelompok paling rentan,” ujar Selly kepada Kompas.com, Rabu (4/2/2026).

Baca juga: Mengenal Hak Anak yang Wajib Dipenuhi Negara Usai Tragedi Siswa SD di NTT

Politikus PDI-P itu menekankan bahwa peristiwa ini mencerminkan kemiskinan struktural yang masih kuat akibat kegagapan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya hak atas pendidikan dan kehidupan yang layak.

“Ketika buku pelajaran, kebutuhan paling elementer dalam pendidikan, menjadi penghalang hidup, maka persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan struktural yang belum terselesaikan,” jelas Selly.

Dia menegaskan bahwa kemiskinan tidak semata-mata persoalan keterbatasan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan runtuhnya martabat, kesehatan mental, serta lemahnya perlindungan sosial, terutama bagi perempuan dan anak.

Dalam banyak keluarga miskin, lanjut Selly, beban ekonomi kerap dipikul oleh ibu.

Sementara itu, anak-anak menjadi kelompok paling rentan yang menanggung dampak psikologis dan sosial dari kondisi tersebut.

Baca juga: Anak SD di NTT Tewas, Anggota DPR Sorot Anggaran Pendidikan Seharusnya Bantu Siswa

“Negara tidak boleh menutup mata terhadap realitas ini,” ucap Selly.

Sebagai Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly meminta Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta lembaga terkait lain untuk berada di garda terdepan dalam mencegah tragedi kemanusiaan serupa.

Dia mendesak penguatan dan integrasi program perlindungan sosial, mulai dari bantuan sosial adaptif, jaminan pemenuhan kebutuhan dasar anak, hingga pendampingan psikososial bagi keluarga rentan yang dijalankan secara proaktif dan berbasis data lapangan.

“Negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat, tetapi harus memperkuat kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak usia sekolah, melalui penguatan ekonomi, akses pendidikan yang utuh, dan pendampingan sosial berbasis kebutuhan nyata di lapangan, agar kemiskinan tidak terus diwariskan lintas generasi,” tutur Selly.

Lebih lanjut, Selly pun menyinggung sikap partainya yang berpihak kepada rakyat kecil, perempuan, dan anak, serta telah menegaskan posisinya sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Ini Pengakuan Ibu Kandung Siswa SD yang Diduga Bunuh Diri di Ngada NTT

Oleh karena itu, lanjut Selly, PDI-P memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan secara kritis terhadap kebijakan pemerintah.

“Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi serius bagi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan, bahkan nyawa akibat kemiskinan dan kelalaian sistem,” pungkasnya.

Dikutip dari Kompas.id, dalam artikel berjudul "Anak SD Bunuh Diri lantaran Tak Mampu Beli Buku dan Pena, Tamparan bagi Negara", kematian YBS (10), yang diduga akibat bunuh diri, adalah tragedi kemanusiaan.

Siswa kelas IV sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, itu putus asa dengan keadaan yang dialaminya.

Saat meminta uang untuk membeli buku dan pena seharga kurang dari Rp 10.000, ibunya MGT (47) menjawab bahwa mereka tak punya uang.

Baca juga: Siswa SD Diduga Bunuh Diri di Ngada NTT, Pengamat Pertanyakan Sistem Pendidikan Gratis

Bagi keluarga mereka, mendapatkan uang dengan nominal itu memang tidak mudah.

Uang Rp 10.000 saja sulit bagi mereka yang tergolong masyarakat miskin.

MGT bekerja sebagai petani dan buruh serabutan.

Dia janda yang menafkahi lima anak.

Bahkan, untuk mengurangi beban MGT, korban diminta tinggal bersama neneknya yang berusia sekitar 80 tahun di sebuah pondok.

Tak jauh dari pondok itulah korban mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di dahan pohon cengkih pada Kamis (29/1/2026).

Tag:  #legislator #kasus #siswa #bukti #kebijakan #pendidikan #belum #berpihak #kelompok #rentan