Reshuffle Kabinet: Ujian Loyalitas dan Kapasitas

ISU reshuffle kabinet yang kembali menguat belakangan ini, tidak lagi dibaca publik sebagai sekadar pergantian teknis.

Ia telah berubah menjadi penilaian terhadap gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, bagaimana loyalitas dan kapasitas ditempatkan dalam satu bangunan kekuasaan.

Publik hari ini tidak lagi bertanya apakah reshuffle perlu, melainkan untuk apa dan dengan standar apa.

Apakah reshuffle benar-benar dimaksudkan sebagai koreksi kinerja, atau justru menjadi mekanisme pengamanan lingkaran terdekat meski kapasitasnya terbatas?

Penting ditegaskan sejak awal, politik memang tidak bisa dipisahkan dari kedekatan dan kepercayaan.

Dalam sistem presidensial, presiden membutuhkan orang-orang yang ia percaya untuk memastikan agenda berjalan tanpa sabotase internal. Tidak ada pemerintahan yang sepenuhnya steril dari unsur personal.

Masalahnya bukan pada kedekatan itu sendiri, melainkan ketika kedekatan berdiri sendirian tanpa disertai kapasitas.

Baca juga: Reshuffle Kabinet: Ketika Kursi Kosong Membuka Banyak Tafsir

Di titik inilah reshuffle menjadi sensitif, karena publik mulai membaca pola bahwa yang bertahan bukan selalu yang paling cakap, tetapi yang paling aman secara relasi.

Fenomena ini bukan khas Indonesia. Ia bersifat universal. Di Amerika Serikat, presiden juga mengangkat figur dekat ke posisi strategis.

Antony Blinken sering dijadikan contoh bagaimana kedekatan dan kapasitas bisa berjalan beriringan. Ia lama menjadi orang kepercayaan Presiden Joe Biden, tetapi juga diplomat karier dengan rekam jejak panjang.

Hal serupa terlihat pada Janet Yellen, ekonom papan atas dan mantan Ketua The Federal Reserve.

Dalam dua kasus ini, publik relatif menerima karena kedekatan tidak berdiri sendiri; ia disangga profesionalisme dan pengalaman.

Namun, Amerika juga memperlihatkan sisi lain dari politik kedekatan. Penunjukan Ivanka Trump dan Jared Kushner pada era Presiden Donald Trump memicu kritik luas.

Bukan semata karena relasi keluarga, tetapi karena mandat strategis yang besar tidak diimbangi pembuktian kapasitas yang meyakinkan di mata publik.

Kasus ini menunjukkan, bahkan di negara dengan institusi kuat, kedekatan tanpa kapasitas cepat kehilangan legitimasi.

Pola serupa juga dapat dilihat di Filipina. Benjamin Diokno relatif diterima publik karena meskipun dekat secara politik dengan presiden, ia dikenal sebagai teknokrat murni dengan reputasi panjang.

Baca juga: Di Balik Kalimat Berjuang Mati-matian Jokowi di Rakernas PSI 2026

Sebaliknya, figur seperti Bong Go, mantan ajudan dekat Presiden Duterte, kerap dibaca publik sebagai simbol loyalitas yang melampaui pembuktian kapasitas. Sekali lagi, persoalannya bukan kedekatan, melainkan apa yang menyertainya.

Untuk memahami mengapa isu ini selalu berulang dan mengapa reshuffle menjadi begitu politis, kita bisa menggunakan teori principal–agent dari Michael Jensen dan William Meckling.

Dalam kerangka ini, presiden bertindak sebagai principal yang mendelegasikan kewenangan besar kepada para menteri sebagai agent.

Idealnya, para agen bekerja sesuai kepentingan principal dan tujuan negara. Reshuffle berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk mengurangi agency loss, yakni jarak antara mandat yang diberikan dan kinerja yang dihasilkan.

Masalah muncul ketika loyalitas personal mengaburkan mekanisme koreksi tersebut. Agen yang lemah kinerja, tetapi kuat secara relasi menjadi sulit disentuh.

Di titik ini, reshuffle kehilangan fungsi rasionalnya dan berubah menjadi alat proteksi. Kabinet tidak lagi sepenuhnya menjadi instrumen kerja presiden, melainkan berpotensi menjadi beban politik.

Ironisnya, beban itu tidak berhenti di tingkat menteri. Ia selalu memantul ke presiden sebagai pemegang mandat langsung dari rakyat.

Di sinilah publik memainkan peran penting. Rakyat tidak memilih menteri. Rakyat memilih presiden.

Dalam logika delegated responsibility, seluruh kinerja kabinet akan selalu bermuara pada satu alamat politik.

Menteri yang pasif, tidak responsif, atau tidak mampu menjelaskan apa yang dikerjakannya tetap dibaca sebagai kegagalan presiden dalam memilih dan mengawasi pembantunya.

Baca juga: Kisah Suderajat, Es Gabus, dan Pesan Prabowo

Karena itu, reshuffle sejatinya bukan sekadar urusan internal kekuasaan, melainkan bagian dari kontrak akuntabilitas dengan publik.

Reshuffle juga berfungsi sebagai sinyal kepemimpinan. Siapa yang diganti, siapa yang bertahan, dan siapa yang dipromosikan dibaca publik sebagai pesan tentang apa yang dihargai negara.

Jika sinyal yang tertangkap adalah “kedekatan mengalahkan kapasitas”, maka erosi kepercayaan tidak terjadi secara dramatis, tetapi perlahan dan sistemik. Bukan satu kebijakan yang dipersoalkan, melainkan arah kekuasaan secara keseluruhan.

Analogi yang paling mudah dipahami adalah dunia penerbangan. Presiden adalah kapten pesawat. Ia tentu membutuhkan kru yang ia percaya, karena kepercayaan penting dalam situasi krisis.

Namun, tidak ada maskapai yang menempatkan sahabat kapten sebagai kopilot jika ia tidak mampu membaca instrumen.

Pesawat mungkin masih bisa lepas landas, tetapi setiap turbulensi akan menjadi ancaman serius.

Dalam pemerintahan, turbulensi itu hadir dalam bentuk krisis ekonomi, tekanan geopolitik, atau gejolak sosial. Pada saat itulah kapasitas diuji, bukan loyalitas semata.

Masalah lain yang kini makin disorot publik adalah fenomena pejabat yang “tidak terlihat”. Tidak terlihat bekerja, tidak terdengar menjelaskan, dan tidak hadir saat isu muncul.

Dalam era keterbukaan informasi, diam bukan lagi posisi aman. Kekosongan komunikasi hampir selalu diisi oleh spekulasi dan kecurigaan.

Pejabat yang bekerja tetapi tidak mampu berkomunikasi akan kalah persepsi. Pejabat yang tidak bekerja dan juga tidak berkomunikasi akan menjadi beban ganda.

Karena itu, inti persoalan reshuffle bukan menolak orang dekat, melainkan menuntut kualitas orang dekat.

Loyalitas tanpa kapasitas hanya menghasilkan kepatuhan, bukan kinerja. Kapasitas tanpa kepercayaan juga rapuh karena sulit bekerja di bawah tekanan politik. Kabinet yang sehat adalah irisan keduanya: dipercaya sekaligus mampu.

Reshuffle yang hanya berorientasi pada stabilitas elite mungkin menenangkan dalam jangka pendek. Namun, ongkos politiknya muncul di jangka menengah.

Setiap orang dekat yang gagal bekerja akan selalu memantul ke presiden. Upaya melindungi kekuasaan melalui loyalitas sempit justru dapat mempercepat erosi legitimasi.

Pada akhirnya, reshuffle adalah kontrak simbolik antara presiden dan publik. Ia menyampaikan pesan tentang apa yang dihargai negara: kinerja atau sekadar kedekatan.

Politik memang membutuhkan loyalitas. Pemerintahan membutuhkan kapasitas. Negara bukan ruang coba-coba. Orang dekat boleh, asal berbakat. Yang berbahaya adalah orang dekat dengan modal nekat.

Tag:  #reshuffle #kabinet #ujian #loyalitas #kapasitas