Anggota DPR dari PDIP: Pemerintah Selalu Tergagap-gagap Tiap Ada Bencana

- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, mengkritik pemerintah yang dianggapnya tergagap-gagap menghadapi bencana.

Menurutnya, kondisi itu tecermin ketika terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir tahun lalu.

Ia menyebut, kebijakan dan penganggaran dana pemerintah belum memiliki kesadaran atas situasi genting atau sense of crisis, padahal Indonesia berada dalam area cincin api (ring of fire).

"Selalu tergagap-gagap setiap ada bencana kita seperti anak yang belajar berdiri, belajar berjalan, Pak. Dilihat dari sisi kebijakan, dilihat dari sisi penganggaran, itu sama sekali tidak ada sense of crisis terhadap potensi-potensi kebencanaan," kata Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/1/2026).

Deddy menyampaikan, ketidaksiapan juga terlihat ketika tenda yang dipasang kembali dicabut seusai kedatangan Presiden.

Artinya, kata dia, pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki stok yang cukup untuk peralatan itu.

"Bayangkan, hanya untuk tenda saja kemarin kita menunggu dari pusat datang BNPB, itu pun Presiden pulang, (kemudian) cabut lagi itu tenda. Artinya, kabupaten/kotanya kan tidak punya stok sama sekali," beber Deddy.

Deddy juga berpandangan, identifikasi daerah rawan bencana belum bekerja secara signifikan.

Seharusnya, kata dia, daerah-daerah itu dipetakan, dilengkapi dengan tingkat kemiringan, jalur hidrologis, dan sebagainya.

"Jadi 80 tahun kita merdeka, rakyat itu memang hidup dengan sendirinya tanpa kehadiran negara, Pak. Bayangkan desa-desa bisa disapu habis. Memang kita membuat kebijakan tidak pernah hulu-hilir, Pak. Jadi ini bagaimana, Pak, menatanya kembali, Pak? Bukan tidak mungkin, sangat mungkin ini terulang," beber Deddy.

Deddy lalu mengevaluasi kinerja sejumlah kementerian terkait yang menangani bencana.

Ia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kemampuan pemerintah daerah memulihkan daerahnya secara cepat pascabencana.

Ia mendorong pemda harus mampu memulihkan dengan cepat kondisi kehidupan rakyat pascabencana.

Sementara untuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Deddy meminta perizinan ditata lebih bijak.

"Kadang-kadang pemerintah daerah itu tidak tahu, Pak, tiba-tiba hutannya sudah dikasih di Jakarta sana, Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang mengerti persoalan itu orang daerah, Pak. Yang memberi izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada, Pak. Ekosistem policy making kita itu seperti apa sebenarnya?" beber Deddy.

Adapun untuk Kementerian ATR/BPN, ia meminta pengurusan surat-surat lebih mudah dan memahami kondisi masyarakat.

Misalnya, syarat melampirkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang dianggap memberatkan masyarakat lantaran surat-surat itu sudah hilang.

"Ini warga semua yang kehilangan KK, segala macam, disuruh bawa KK. KK dari Hongkong? Rumahnya saja dibawa air, suruh bawa KK. Disuruh pergi ke kabupaten naik apa? Bagaimana caranya? Cobalah bikin pelayanan teknis cepat, bawa mesinnya pergi itu ke kampung-kampung, KK-nya sediakan print di kabupaten/kota," jelas Deddy.

Soal isu tenda pengungsi

Isu soal tenda pengungsi sempat mengemuka pada pertengahan Desember tahun lalu. Saat itu muncul kabar bahwa tenda pengungsi di Aceh Tamiang baru dipasang jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Brigadir Jenderal M Arief Hidayat menegaskan, informasi itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Tenda BNPB dipasang segera setelah akses jalan ke Aceh Tamiang berhasil dibuka oleh petugas. Bukan karena rencana kedatangan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Arief di Jakarta, 13 Desember 2025.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan distribusi logistik berupa tenda baik itu Tenda Pleton (TP) maupun Tenda Keluarga (TK) telah dilakukan sejak akses jalur darat dari Medan menuju Aceh Tamiang mulai dibuka pada 6 Desember 2025.

“Dalam satu minggu ini, BNPB telah mengirimkan tidak kurang dari 30 TP dan 1.000 TK,” ujar Muhari dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/12/2025).

“Di mana delapan TP dan 664 TK sudah tergelar sejak 9 Desember 2025,” tambahnya.

Namun pembangunan tenda perlu proses. Delapan tenda pleton dan 664 tenda keluarga terpasang sejak 9 Desember 2025.

“Sehingga narasi bahwa pembangunan tenda dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar,” kata Abdul Muhari, 13 Desember 2025.

Tag:  #anggota #dari #pdip #pemerintah #selalu #tergagap #gagap #tiap #bencana