Wujudkan Visi Negara Maritim, Pemerintahan Prabowo-Gibran Harus Tingkatkan Jumlah Kapal Perang dan Patroli

- Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis, Indonesia terus digadang-gadang menjadi poros dunia dalam aspek maritim. Namun, sayangnya sampai saat ini mimpi tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

Prabowo Subianto sebagai presiden yang dilantik hari ini, Minggu, 20 Oktober 2024 memiliki tanggung jawab mewujudkan mimpi ini. Dalam astacita yang telah disusun Prabowo saat masa kampanye Pilpres 2024 juga memuat visi misi tentang negara maritim.

Pengamat Pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi meniali, mewujudkan visi maritim harus dilakukan dengan penguatan sektor Angkatan Laut (AL). Penambahan alutsista juga mutlak dilakukan.

"Peningkatan jumlah kapal perang dan kapal patroli, serta pembangunan infrastruktur pertahanan seperti pangkalan militer di pulau-pulau terdepan, akan memperkuat kemampuan kita dalam menjaga perairan dan wilayah strategis," kata Fahmi kepada JawaPos.com, Sabtu (19/10).

Selain Natuna, Morotai, dan Biak, Fahmi berpendapat bahwa pengamanan perairan di sekitar Kepulauan Andaman juga harus menjadi prioritas. Wilayah ini, meskipun jauh dari pusat pemerintahan, memiliki arti strategis dalam menjaga jalur pelayaran internasional dan menghadapi potensi ancaman dari wilayah Samudera Hindia.

Tidak hanya itu, perhatian khusus juga harus diberikan pada pengamanan ketiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan jalur penting bagi lalu lintas kapal internasional. ALKI memiliki posisi strategis dan rentan terhadap ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, penyelundupan, dan potensi konflik maritim.

"Investasi pada infrastruktur radar dan sensor untuk deteksi dini di laut serta memperkuat kemampuan patroli di sepanjang ALKI sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim kita," imbuhnya.

Di sisi lain, kemandirian industri pertahanan dalam negeri adalah langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan militer Indonesia. Oleh karena itu, Prabowo harus terus meningkatkan keberpihakannya terhadap industri pertahanan dalam negeri seperti selama ini dia menjabat Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dukungan terhadap PT PAL, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia untuk memproduksi alutsista secara mandiri harus terus ditingkatkan. Termasuk melalui kerja sama teknologi dengan negara lain yang lebih maju di bidang pertahanan.

"Selain itu, memperkuat riset dan pengembangan teknologi militer akan membantu kita mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan daya saing industri pertahanan nasional," ungkap Fahmi.

Prabowo dianggap memiliki kesempatan besar untuk membawa perubahan yang berarti dalam kebijakan pertahanan Indonesia, terutama dalam mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Terlebih Prabowo merupakan purnawirawan TNI, sehingga seharusnya sudah paham sekali dengan kekurangan pertahanan Indonesia.

"Namun, keberhasilan visi ini akan sangat bergantung pada komitmen kolektif untuk terus memperkuat pertahanan dengan cara yang lebih progresif, strategis, dan berkelanjutan," pungkas Fahmi.

Tag:  #wujudkan #visi #negara #maritim #pemerintahan #prabowo #gibran #harus #tingkatkan #jumlah #kapal #perang #patroli