Prabowo-Gibran dan Komitmen Terhadap Penguatan Pertahanan: Dari Peningkatan Anggaran Sampai Penantian Kedatangan Alutsista Baru untuk Tiga Matra TNI

Sepuluh tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin, hari ini, Minggu (20/10) kendali pemerintahan Indonesia beralih kepada Prabowo Subianto. Bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, Prabowo resmi menduduki kursi presiden. Sebagai presiden dengan latar belakang militer, tidak heran bila banyak pihak berharap ketua umum Partai Gerindra itu mampu memperkuat pertahanan negara. Sebagaimana pernah dia janjikan saat kampanye, TNI menjadi lebih kuat. Lantas bagaimana Prabowo-Gibran bisa mewujudkan hal itu dalam lima tahun ke depan? 

Melalui visi-misinya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyinggung beberapa hal terkait dengan pertahanan negara. Mereka berniat meningkatkan anggaran pertahanan secara bertahap. Tujuannya untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Hal serupa pernah disampaikan oleh Jokowi. Namun sampai masa kepemimpinannya berakhir, anggaran pertahanan tidak pernah tembus satu persen Produk Domestik Bruto (PDB). 

Padahal anggaran merupakan salah satu aspek penting untuk menghadirkan TNI yang profesional. Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan hal itu. Menurut dia, anggaran pertahanan harus naik. Sepuluh tahun belakangan, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) memang meningkat. Bahkan selalu masuk deretan teratas anggaran untuk kementerian dan lembaga. Namun, belum sekalipun menyentuh angka satu persen PDB. 

”Kalau kita mau meletakkan ini dalam kebutuhan pertahanan yang kuat, stabilitas politik, dan keamanan negara, itu mau tidak mau harus dilakukan. Karena anggaran pertahanan kita ini tidak pernah mencapai satu persen dari PDB. Setidaknya pemenuhan satu persen dulu saja, karena 1,5 persen kalau tidak salah pernah dihitung-hitung itu Rp 230-an triliun,” terang Jaleswari.

Khusus 2024, total alokasi anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah Rp 139, 26 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk kebutuhan Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Praktis anggaran tersebut digunakan oleh lima unit organisasi sekaligus. Maka tidak heran bila para peneliti LAB 45 mendapati bahwa sejauh ini anggaran pertahanan belum terpenuhi. Sehingga menjadi salah satu warisan pekerjaan dari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin kepada Prabowo-Gibran. 

”Pemetaan yang disampaikan oleh kawan-kawan LAB 45 itu juga sekaligus menunjukkan kira-kira ke depan yang perlu dicermati oleh pemerintahan Pak Prabowo. Salah satunya bagaimana pemenuhan anggaran pertahanan yang memadai, bagaimana anggaran itu dialokasikan secara proporsional, terutama mungkin untuk alutsista,” terang Jaleswari. 

1. Pesawat Tempur Dassault Rafale 

Prabowo mendatangkan 42 unit pesawat tempur generasi 4.5 untuk TNI AU. Yakni jet tempur Dassault Rafale. Pengadaan alutsista tersebut sudah berlangsung. Diperkirakan unit pertama Rafale sudah dikirim ke Indonesia pada awal 2026 mendatang. 

2. Pesawat Angkut Airbus A400M 

Armada pesawat angkut baru buatan Airbus tersebut akan menambah deretan pesawat angkut berat milik TNI AU. Sebelumnya, mereka sudah mendapat tambahan pesawat angkut C-130J Super Hercules buatan Amerika Serikat (AS). Rencananya mulai awal 2025, Airbus A400M untuk TNI AU mulai diserahkan. 

3. Kapal Selam Scorpene

Untuk mengembalikan kekuatan armada tempur kapal selam TNI AL, pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) menambah kapal selam baru. Sebelumnya sudah ada tiga kapal selam baru yang produksinya dikerjakan bersama oleh PT PAL Indonesia dengan perusahaan asal Korea Selatan. Khusus scorpene, dipastikan produksinya akan dilakukan di Indonesia. 

4. Rudal Baru untuk TNI AU 

Secara keseluruhan ada 25 radar baru yang didatangkan oleh Kemhan untuk TNI AU. Sebanyak 13 diantaranya merupakan rudal buatan Perancis. Sementara 12 lainnya produksi perusahaan asal Meksiko. Angkatan Udara optimistis alutsista baru tersebut segera diserahterimakan kepada TNI AU secara bertahap. 

5. Fregat Merah Putih

Kapal perang Fregat Merah Putih menjadi salah satu pekerjaan besar bagi industri pertahanan dalam negeri. Untuk pertama kalinya, mereka membangun kapal perang jenis fregat secara total. Berdasar hitung-hitungan yang sudah disampaikan kepada publik. Dalam dua tahun ke depan TNI AL akan diperkuat dengan kapal fregat karya anak bangsa. Tidak tanggung, jumlahnya dua unit sekaligus. 

Revisi Undang-Undang TNI dan Rencana Pembentukan Matra Baru

Kepala LAB 45 Jaleswari Pramodhawardani menyampaikan bahwa Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 harus dilakukan untuk penguatan TNI. Bukan dilakukan dengan tujuan lain. Karena itu, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak revisi UU TNI selama itu dilakukan dalam koridor yang tepat. Yakni semata-mata untuk memastikan bahwa revisi UU tersebut akan menjadikan TNI lebih kuat. 

”Kita semua setuju revisi UU TNI. Tapi, apa yang akan direvisi itulah yang seharusnya lebih penting untuk disampaikan. Revisi UU TNI itu setidaknya harus memenuhi persyaratan, misalnya apakah itu merespons kondisi atau tantangan global hari ini, apakah itu menguatkan TNI, apakah itu membuat TNI lebih profesional; efektif; dan efisien. Persyaratan-persyaratan itu harus dijawab dan tidak bisa hanya mencuplik satu dua pasal dan merevisinya,” terang dia. 

Jaleswari tidak menampik, usia UU TNI sudah 20 tahun. Selama dua dekade belum ada perubahan atau revisi UU TNI. Sementara dunia saat ini berubah dengan cepat. Potensi ancaman dan tantangan pun mengikuti. Karena itu, TNI sebagai penjaga kedaulatan Indonesia harus beradaptasi dengan zaman. Bila revisi UU TNI bisa menjadi jawaban, tentu langkah itu bisa dilakukan. 

”Perjalanan TNI dari UU TNI itu 2004 sampai sekarang, itu kan 20 tahun. Saya rasa ini penting. Mungkin kalau misalkan revisi UU TNI itu akan disampaikan untuk dibicarakan di tahun 2025, November atau Desember tahun ini harus masuk prolegnas,” imbuhnya. 

Selain revisi UU TNI, belakangan juga sempat mencuat mengenai usulan dan ide pembentukan matra baru. Yakni Matra Siber atau Angkatan Siber. Beberapa pihak menyampaikan pembentukan matra baru itu dibutuhkan untuk menjawab tantangan. Namun, tidak sedikit yang menyatakan bahwa pembentukan angkatan baru di TNI tidak bisa dilakukan buru-buru. 

Pemerhati isu-isu militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan agar rencana pembentukan angkatan keempat untuk TNI itu dilakukan dengan menggunakan perspektif jangka panjang. Meski ancaman siber penting untuk ditangani, dia menilai pembentukan Angkatan Siber tidak bisa sembarang dilakukan. 

Selain butuh banyak persiapan seperti aturan dan anggaran yang memadai, Fahmi menyatakan bahwa pembentukan Angkatan Siber tidak boleh menimbulkan masalah baru di kemudian hari. ”Pembentukan Matra Siber TNI adalah langkah strategis yang sangat penting, namun perencanaannya harus matang dengan perspektif jangka panjang agar efektif tanpa menimbulkan masalah baru,” terang dia. 

Fahmi menyampaikan bahwa perlu banyak pertimbangan sebelum pemerintah bersama DPR dan TNI membentuk Angkatan Siber. Termasuk pertimbangan terkait dengan aturan, regulasi, dan payung hukum. Membentuk matra atau angkatan baru di TNI, berarti harus mengubah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan merevisi UU TNI. 

Tag:  #prabowo #gibran #komitmen #terhadap #penguatan #pertahanan #dari #peningkatan #anggaran #sampai #penantian #kedatangan #alutsista #baru #untuk #tiga #matra