Tolak Pilkada Lewat DPRD, PDI-P Tetap Buka Komunikasi dengan Partai yang Pro

Ketua DPP PDI-P Puan Maharani mengatakan pihaknya akan selalu membuka komunikasi dengan partai-partai yang pro terhadap pilkada lewat DPRD.

Meskipun, PDI-P saat ini menjadi satu-satunya partai yang menolak pilkada via DPRD.

"Pasti, kita akan selalu membuka komunikasi, ini juga selalu berkomunikasi," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Puan menjelaskan, PDI-P tidak akan pernah menutup pintu komunikasi dengan partai lain.

Dia mengeklaim partai berlambang banteng tersebut akan selalu terbuka bagi siapa pun.

"Jadi komunikasi tidak pernah tertutup. Kita selalu terbuka dan selalu berkomunikasi, jadi tidak pernah ada komunikasi yang tertutup, terbuka untuk selalu berkomunikasi," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, PDI-P menetapkan sikap menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD atau tidak langsung oleh rakyat dalam rapat kerja nasional (Rakernas) yang digelar di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2025).

Sikap tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PDI-P Aceh Jamaluddin Idham saat membacakan risalah hasil Rakernas yang digelar selama 3 hari sejak Sabtu (10/1/2026).

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin di hadapan seluruh peserta Rakernas, Senin.

Partai yang dipimpin oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri itu pun kemudian mengusulkan penerapan sistem e-voting dalam pilkada langsung.

Penerapan teknologi itu disebut bisa menjadi solusi atas keluhan mahalnya biaya pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat, tanpa mengurangi hak warga dalam sistem demokrasi.

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah, antara lain menerapkan e-voting," ungkap Jamaluddin.

Tag:  #tolak #pilkada #lewat #dprd #tetap #buka #komunikasi #dengan #partai #yang