Megawati: Pilkada Lewat DPRD Sistem Masa Lalu, Tak Jamin Penguatan Demokrasi

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menegaskan, mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan sistem masa lalu yang tidak menjamin penguatan demokrasi.

Menurut Megawati, skema tersebut juga tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan maupun pengurangan biaya politik.

“Mekanisme pilkada melalui DPRD adalah praktik masa lalu. Praktik yang tidak menjamin penguatan demokrasi. Tidak menjamin akuntabilitas kekuasaan. Dan tidak pula menjamin pengurangan biaya politik, sebagaimana sering didalihkan,” kata Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Ancol, Jakarta, Senin (13/1/2026).

Megawati menekankan, pilkada langsung merupakan capaian penting pasca-Reformasi.

Sebab, mekanisme itu lahir dari perjuangan panjang rakyat untuk merebut kembali hak politik.

Pilkada langsung, lanjut Megawati, memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, serta membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan di tingkat lokal.

“Sebaliknya, pilkada langsung memberikan ruang partisipasi rakyat, memperkuat legitimasi pemimpin daerah, dan membuka ruang kontrol sosial terhadap kekuasaan lokal,” kata Megawati.

Oleh karena itu, Megawati menegaskan bahwa mekanisme pilkada langsung harus tetap dipertahankan sebagai sistem yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah.

“Saya menegaskan agar pilkada langsung tetap dipertahankan sebagai mekanisme yang demokratis, partisipatif, dan konstitusional dalam memilih kepala daerah,” jelasnya.

Megawati menilai, menjaga pilkada langsung adalah bagian dari komitmen ideologis PDI-P untuk memastikan demokrasi tidak berjalan mundur.

Ia menekankan bahwa Reformasi tidak boleh dibatalkan secara perlahan.

“Ini adalah bagian dari komitmen ideologis kita untuk menjaga demokrasi agar tidak mundur ke belakang. Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan,” kata Megawati.

Megawati menambahkan, PDI-P akan berada di garis depan dalam menjaga hak rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri.

Dia juga menegaskan bahwa partainya tidak akan membiarkan demokrasi dipersempit dengan alasan efisiensi, stabilitas, maupun dalih teknokratis lainnya.

“PDI Perjuangan akan berdiri di garis depan untuk menjaga hak rakyat memilih pemimpinnya sendiri,” kata Megawati.

“Kita tidak akan membiarkan demokrasi dikerdilkan atas nama efisiensi, stabilitas, atau alasan-alasan teknokratis yang mengabaikan kedaulatan rakyat,” pungkasnya.

Tag:  #megawati #pilkada #lewat #dprd #sistem #masa #lalu #jamin #penguatan #demokrasi