Jokowi setelah Dua Periode, Besok Kembali ke Solo
- Setiap awal pasti ada akhir. Termasuk juga kekuasaan. Hari ini (19/10) merupakan hari terakhir periode masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sebagai eksekutif. Khusus bagi Jokowi, berbagai dinamika mengiringi masa tugasnya memimpin Indonesia.
Suasana Istana Kepresidenan di Jakarta kemarin (18/10) terlihat sibuk. Presiden Jokowi mengundang Wapres, para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga untuk makan siang bersama. Momen itu sekaligus jadi ajang perpisahan Kabinet Indonesia Maju.
Acara dimulai dengan sambutan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang memberikan pengantar.
"Selamat datang di Istana Negara. Ini adalah acara makan siang bersama. Agenda utamanya nanti Bapak Presiden yang menyampaikan," ujar Pratikno.
Makanan Nusantara menjadi menu yang disajikan. Ada asinan, nasi liwet, soto bangkong, pempek, hingga kambing guling.
Di meja utama, Presiden Jokowi duduk bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Presiden terpilih Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, serta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menteri-menteri lain berada di meja masing-masing. Di tengah acara, Jokowi berpindah meja untuk menghampiri para menteri.
Di pengujung jamuan, Kepala Negara memberikan sambutan. Dia memulai dengan mengingat perjalanan 10 tahun pemerintahannya. "Kita telah lalui bersama-sama, banyak tantangan-tantangan yang kita diskusikan, kita debatkan, kita ramaikan di dalam rapat-rapat kabinet, rapat terbatas, dan rapat internal," ujar Jokowi.
Dia berharap apa yang telah dikerjakan bersama dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. "Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas support, atas kerja keras untuk negara ini," ucapnya. Pada kesempatan itu, Jokowi menyampaikan selamat bekerja kepada Prabowo selaku presiden terpilih dan calon kabinet barunya.
"Hari Minggu siang saya akan pulang ke Solo," ujarnya. Jokowi pun mempersilakan mereka untuk mampir ke Solo. "Kalau ada yang pas ke Jogja, 30 menit nanti lewat tol bisa silakan kalau ada yang ingin ke Solo. Kalau pakai jalan tol ada yang ke Surabaya, lewatnya pasti harus lewat Solo, silakan juga kalau ingin mampir ke rumah," ucap Kepala Negara.
Menko PMK Muhadjir Effendy merasa momen tersebut mengharukan. Dia sudah menjadi pembantu Jokowi sejak delapan tahun lalu. "Beliau (Jokowi) pidatonya hanya sebentar. Itu yang membuat terharu karena akan berpisah,’’ ujarnya.
"Pak Jokowi berterima kasih kepada semua yang membantu. Baik yang sudah membantu 10 tahun atau yang baru sebulan sembilan hari seperti Gus Ipul (Saifullah Yusuf)," lanjutnya.
Muhadjir punya kesan sendiri soal Jokowi. "Beliau ini seorang yang belajar, dia tidak banyak memberikan arahan kepada pembantunya, justru banyak mendengarkan. Bahkan, beliau mencatat," katanya.
jOKO
Bingkai 10 Tahun Kabinet Indonesia Maju
Dari sisi capaian, sejumlah sorotan mengiringi kinerja Jokowi selama 10 tahun. Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengkritisi jargon revolusi mental yang digaungkan Jokowi. "Kalau berangkat dari branding revolusi mental, sepuluh tahun tidak ada hasilnya apa-apa," katanya.
Ubaid menyebutkan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2023 untuk sektor pendidikan berada di angka 73,70 poin. Yang lebih membuat Ubaid prihatin adalah indeks integritas justru semakin turun untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pada jenjang SD/MI, indeks integritasnya 78,75 poin. Turun menjadi 76,26 poin di jenjang SMP/MTs. Lalu, turun lagi menjadi 75,16 poin di jenjang SMA/MA/SMK. Bahkan ketika jenjang pendidikan tinggi, angkanya turun menjadi 70,93 poin. "Artinya, semakin lama bersekolah, semakin tidak berintegritas," sorotnya.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lisman Manurung menyebut akselerasi pembangunan jalan dan sarana pendukung belum pernah dilakukan presiden sebelumnya. Dampaknya adalah biaya logistik turun signifikan. "Dari 24 persen menjadi 12 persen," katanya.
Bagaimana dengan ekonomi tanah air? Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang, struktur ekspor Indonesia sepanjang 10 tahun era Jokowi cenderung stagnan atau tidak mengalami perubahan. Struktur ekspor masih didominasi komoditas sumber daya alam yang sifatnya ekstraktif.
Kontribusi industri manufaktur pada struktur ekspor RI juga makin menyusut. "Bahkan, untuk kendaraan bermotor dan spare part-nya juga porsinya kecil sekali. Mobil itu hanya 1,3 persen, sisanya sebagian besar adalah komoditas dan olahan primer," ujarnya dalam sebuah diskusi.
Kinerja ekspor yang terus mengandalkan komoditas juga tak terlalu menguntungkan di tengah harga komoditas yang masih terbilang swing. ’’Dari sisi batu bara, kemudian gas, itu tidak bisa terlalu diandalkan sebagai dorongan untuk ekspor. Makanya defisit migas kita cukup besar,’’ imbuhnya.
Daya saing industri dalam negeri masih kalah kompetitif jika dibandingkan negara tetangga. Bhima mencontohkan, Vietnam justru membukukan porsi produk-produk industri yang memiliki nilai tambah.
Di bidang politik dan demokrasi, era Jokowi-Ma’ruf tidak memberikan kontribusi positif. Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai pembangunan demokrasi lima tahun terakhir mengalami stagnasi dan bahkan kemunduran di banyak aspek. "Khususnya untuk integritas politik dan tata kelola pemerintahan antikorupsi," ujarnya.
Sistem politik dan sistem pemilu lima tahun belakangan, lanjut dia, terlihat makin pragmatis. Itu sejalan dengan oportunisme elite yang menguat. "Politik kita dipenuhi kompromi dan bagi-bagi kekuasaan," imbuhnya. (dee/far/lyn/tyo/wan/c6/bay)
---
JOKOWI SELAMA 10 TAHUN
Peningkatan SDM
• Kartu prakerja: Program pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Meskipun ada kritik soal efektivitas karena pelatihannya tidak relevan dengan kebutuhan pasar.
- Reformasi kesehatan: Peningkatan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 98 persen dari penduduk Indonesia.
Pendidikan
- Kartu Indonesia pintar (KIP): Bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu agar dapat mengakses pendidikan dengan lebih baik.
- Reformasi kurikulum: Penyesuaian kurikulum untuk memenuhi kebutuhan industri lewat keterampilan yang relevan. Di sisi lain, reformasi kurikulum menambah tekanan siswa dalam proses belajar.
Ekonomi
- UU Cipta Kerja: Pemberian kemudahan dalam perizinan usaha untuk menarik investasi demi menciptakan lapangan kerja. Namun, UU Ciptaker juga ditentang karena mengabaikan perlindungan lingkungan dan hak pekerja serta menimbulkan kecemasan di kalangan buruh.
- Pembangunan infrastruktur: Upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas. Jalan tol hingga bendungan banyak dibangun di era Jokowi.
Hukum
- Revisi UU KPK: Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang cenderung melemahkan independensi KPK.
- UU Perlindungan Data Pribadi: Upaya perlindungan data pribadi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Sejauh ini belum efektif setelah marak kebocoran data pribadi masyarakat.
Politik
- Menyetujui revisi UU ITE yang memuat beberapa pasal bermasalah. Pasal dalam UU ITE ini dinilai mengekang kebebasan ekspresi.
- Dinasti politik: Orang-orang dekat Jokowi memiliki jabatan publik. Lalu, perubahan Undang-Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi proses pencalonan di Pilpres 2024.
Sumber: Diolah dari berbagai sumber