Eks Pimpinan KPK Nilai Kasus Izin Tambang Konawe Utara Tak Layak Dihentikan

- Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif menilai kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014 tidak layak dihentikan penyidikannya.

Diketahui, kasus tersebut melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman.

"Kasus itu tidak layak untuk diterbitkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan, red.) karena kasus sumber daya alam yang sangat penting, dan kerugian negaranya besar," ujar Laode dilansir dari ANTARA, Minggu (28/12/2025).

Di samping itu, Laode menyebut KPK pada periode kepemimpinannya telah menemukan cukup bukti terkait dugaan suap kasus pemberian izin tambang di Konawe Utara.

Bahkan saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negaranya.

"Makanya sangat aneh kalau KPK sekarang menghentikan penyidikan kasus ini," ujar Laode.

Di sisi lain, ia menyampaikan bahwa apabila BPK pada akhirnya tidak melakukan penghitungan kerugian negara dalam perkara tersebut, KPK tetap dapat melanjutkan penanganan dugaan tindak pidana suap yang melibatkan Aswad Sulaiman.

"Kalau BPK enggan melakukan perhitungan kerugian keuangan atau perekonomian negaranya, maka KPK bisa melanjutkan kasus suapnya saja," ujar Laode.

KPK SP3 Kasus Izin Tambang Konawe Utara

Sebagai informasi, KPK menghentikan tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi, eksploitasi, serta izin usaha pertambangan operasi produksi nikel di Kabupaten Konawe Utara pada 2007-2014.

"Benar, KPK telah menerbitkan SP3 dalam perkara tersebut," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (26/12/2025).

Budi mengatakan, tempus atau waktu terjadinya tindak pidana kasus dugaan korupsi izin pertambangan tersebut pada 2009.

Dia mengatakan, setelah penyidik melakukan pendalaman pada tahap penyidikan tidak ditemukan kecukupan bukti.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, KPK masih terbuka kepada masyarakat yang memiliki informasi terbaru yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi tersebut.

"Kami terbuka, jika masyarakat memiliki kebaruan informasi yang terkait dengan perkara ini untuk dapat menyampaikannya kepada KPK," ucap Budi.

Tag:  #pimpinan #nilai #kasus #izin #tambang #konawe #utara #layak #dihentikan