Mendagri Minta Pemda Perkuat Literasi Keuangan Digital untuk Perluas “E-Government” dan Tingkatkan PAD

– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) memperkuat literasi keuangan digital sebagai langkah penting dalam memperluas penerapan e-government sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Tito saat memberikan sambutan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Tito menjelaskan bahwa transformasi digital di pemerintahan membutuhkan dua tahapan utama.

Pertama, meningkatkan literasi digital dan finansial di lingkungan pemda agar proses digitalisasi berjalan optimal.

Kedua, menyiapkan integrasi sistem digital daerah dengan sistem nasional agar seluruh pemda saling terhubung dan data dapat dimanfaatkan secara bersama.

Dengan integrasi tersebut, lanjut Tito, potensi kebocoran anggaran dapat ditekan karena alur transaksi dan pelaporan menjadi lebih transparan.

“Mudah-mudahan nanti bisa disuarakan ke teman-teman lain di 552 pemerintah daerah, 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten untuk (mendukung) digitalisasi pemerintah, e-government. Dari awal kami memang selalu mendukung, terutama adanya sistem digital,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Jumat.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti peran strategis sistem digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government.

Dukcapil menyimpan sekitar 99 persen data penduduk Indonesia lengkap dengan biometrik, mulai dari sidik jari, iris mata, hingga face recognition. Data tersebut menjadi salah satu kunci verifikasi di sektor finansial, termasuk perbankan, layanan investasi, belanja online, dan teknologi finansial.

“Daripada menggunakan KTP (seperti) zaman dulu, dan kemudian bisa dipalsukan, sekarang cukup menggunakan satu alat, yaitu dilihat wajah. Orangnya cukup melihat wajahnya saja, dan melihat ini benar si A atau si B. Karena tidak mungkin akan tertukar,” jelas Tito.

Ia menegaskan, pemda perlu meninggalkan pola pikir lama dan menyesuaikan diri dengan perkembangan digital saat ini.

Menurut Tito, digitalisasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia mencontohkan, pajak hotel, restoran, dan parkir yang selama ini dibayarkan masyarakat, namun tidak seluruhnya tercatat di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Menurut Tito, pemda perlu membenahi mekanisme pemungutan pajak agar penerimaan dari sektor-sektor tersebut tercatat dengan benar.

Dia menambahkan, melalui sistem digitalisasi, penerimaan pajak tersebut dapat langsung tercatat dan masuk ke Bapenda, sehingga berdampak positif pada peningkatan PAD tanpa menambah beban baru, khususnya bagi masyarakat kecil.

Oleh karena itu, kata Tito, pemda perlu memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan PAD melalui mekanisme pencatatan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Saya berpikir bagaimana caranya teman-teman [pemda] bisa meningkatkan pendapatan, PAD dengan digitalisasi,” pungkasnya.

Tag:  #mendagri #minta #pemda #perkuat #literasi #keuangan #digital #untuk #perluas #government #tingkatkan