Rapat Tertutup Malam Hari, Pemerintah Waspadai Mafia Haji yang Mainkan Harga

- Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebagai penyelenggara ibadah haji mewaspadai adanya mafia haji di Arab Saudi. Pasalnya, para mafia itu kerap memainkan harga selama pelaksanaan ibadah haji.

Oleh karena itu, Kemenhaj dan Komisi VIII DPR menggelar rapat panitia kerja (Panja) penyelenggaraan ibadah haji 2026 secara tertutup pada Selasa (28/10/2025) malam.

Salah satu poin yang dibahas keduanya dalam rapat tersebut adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2026.

"Kami paham itu dari DPR, karena memang kan pertama kita menghindari spekulasi permainan harga di Saudi Arabia," ujar Dahnil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Jika rapat untuk membahas BPIH itu dilakukan secara terbuka, informasi tersebut dapat menjadi bahan permainan harga para spekulan.

Dahnil menjelaskan, mafia haji kerap menaikkan harga lewat informasi yang berasal dari rapat pemerintah bersama DPR terkait tempat, akomodasi, hingga penyelenggaraan haji.

"Itu spekulasi jadi lebih tinggi tuh, tiba-tiba dinaikin lah, tiba-tiba nanti banyak calo lah," kata Dahnil.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah para mafia haji mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji 2026 adalah dengan rapat tertutup tersebut.

"Jadi justru kemudian kalau kemudian terbuka, itu membuka kemungkinan para mafia, para calo itu bermain," ujar Dahnil.

Unsplash/Haidan Ilustrasi haji.

Biaya Haji Bisa Ditekan

Dalam kesempatan berbeda, Dahnil mengatakan bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 masih bisa ditekan dari usulan sebelumnya.

Dahnil mengungkap, salah satu komponen yang bisa ditekan untuk menurunkan biaya haji 2026 adalah kontrak penerbangan.

Pasalnya, selama ini kontrak penerbangan untuk penyelenggaraan ibadah haji dilakukan setiap satu tahun sekali. Dahnil pun mengusulkan agar kontrak dengan penerbangan menggunakan skema multi-years.

"Penerbangan misalnya kan kontrak yang kita dorong itu tidak lagi kontrak year per year, tapi kontrak multi year. Jadi, kontrak per tiga tahun, kita evaluasi per setahun, tapi kontraknya tiga tahun. Nah, itu memberikan insentif agar bisa menurunkan harga penerbangan," ujar Dahnil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10/2025).

Skema kontrak multi-years juga bisa diterapkan kepada mitra penyedia layanan haji atau syarikah. Menurutnya, hal tersebut juga bisa menekan biaya haji 2026.

"Semuanya itu menggunakan pendekatan kontrak multi year per tiga tahun. Itu untuk mencegah misalnya potensi kecurangan, potensi cashback karena setiap tahun ada tim pengadaan atau penyediaan. Dengan cara per tiga years ini, maka peluang untuk cashback bisa berkurang," ujar Dahnil.

Sebagai informasi, pemerintah mengusulkan BPIH 2026 sebesar Rp 88.409.365,47, dengan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung oleh calon jemaah sebesar Rp 54.924.000.

Tag:  #rapat #tertutup #malam #hari #pemerintah #waspadai #mafia #haji #yang #mainkan #harga