Rosan Jelaskan Kenapa Rp 70 Triliun Anggaran MBG Dikembalikan BGN: Penurunan Budget

- Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan kenapa anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 70 triliun dikembalikan Badan Gizi Nasional (BGN) ke Presiden Prabowo Subianto.

Rosan mengatakan, itu terjadi karena penurunan bugdet lantaran Capital Expenditure (capex) atau belanja modal yang di awal dianggarkan BGN tidak terpakai.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tersebut mengatakan, belanja modal tersebut tidak terpakai karena pengusaha di daerah ikut terlibat dalam program MBG.

"Itu capex yang di awal itu sekarang oleh kita ingin menggerakkan dunia usaha nih di daerah jadi terjadilah penurunan budget itu. ‎Itu yang menerangkan kenapa bukan bugdet tidak terserap, justru kita menggerakkan pengusaha-pengusaha di daerah untuk ikut semua di MBG,” Kata Rosan dalam program diskusi "Laporan Khusus Satu Tahun Prabowo-Gibran” di Kompas TV pada Senin (20/10/2025) malam.

Rosan menyebut, pengusaha di daerah membangun sendiri dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) sehingga anggaran yang sudah dialokasikan BGN tidak terpakai.

“MBG ini awalnya itu semuanya dapurnya lah saya bilang itu mau dibangun oleh Badan Gizi Nasional. Tapi, kemudian dalam perjalanannya kita menyampaikan bahwa kalau ini dibangun semuanya oleh BGN, ketikutsertaan dari dunia usaha itu kan jadi tidak berjalan,” ujarnya.

"Oleh sebab itu, dapur-dapur ini banyak justru dibikin oleh dunia usaha. Salah satunya banyak oleh UMKM, banyak oleh pengusaha-pengusaha daerah. Saya tahu banget karena saya dapat laporan dari Kadin, saya dapat laporan dari teman-teman Apindo,” katanya lagi.

Padahal, Rosan mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk membangun satu dapur umum termasuk bangunannya kurang lebih Rp 2-3 miliar.

Oleh karena itu, menurut dia, anggaran Rp 70 triliun yang dikembalikan BGN bukan tidak terserap. Melainkan, dilihat sebagai keberhasilan program MBG menggerakkan para pengusaha di daerah.

“Justru dengan adanya MBG ini, dunia usaha di daerah harus hidup ya pengusahanya, kemudian ibu-ibunya, kemudian para pengusaha dan peternaknya,” ujar Rosan.

Penjelasan Menkeu Purbaya

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa anggaran Rp 70 triliun yang dipulangkan BGN sebenarnya belum dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Sebab, anggaran itu masuk dalam alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun yang sebelumnya diminta sebagai anggaran tambahan tahun ini.

"Enggak, yang saya tahu dia balikin Rp 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul, jadi sebetulnya uangnya belum ada,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta pada 14 Oktober 2025.

Menurut Purbaya, anggaran untuk program MBG yang masuk di APBN 2025 hanya sebesar Rp 71 triliun.

Namun, Purbaya memastikan akan terus mengawasi penyerapan anggaran MBG hingga akhir Oktober ini. Sebab, realisasi anggaran program prioritas pemerintah ini masih minim.

"Rp 71 triliun itu bukan yang dibalikin ya tapi yang dianggarkan. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat seperti apa. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, telah mengembalikan anggaran sebesar Rp 70 triliun ke Presiden Prabowo Subianto.

Sebab, menurut dia, BGN menilai anggaran tersebut kemungkinan tidak terserap untuk pelaksanaan MBG tahun 2025.

"Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun, ditambah dana standby Rp 100 triliun. Dari total tersebut, Rp 99 triliun berhasil terserap, sementara Rp 70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Dadan dalam keterangan tertulis pada 13 Oktober 2025.

Sementara itu, hingga Oktober 2025, jumlah penerima manfaat MBG tercatat sebesar 36,7 orang dengan 12.508 mitra dapur umum atau SPPG yang sudah beroperasi.

Tag:  #rosan #jelaskan #kenapa #triliun #anggaran #dikembalikan #penurunan #budget