Rencana Retreat Sekda Dikritik, Tak Sejalan dengan Semangat Efisiensi

- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N. Suparman, menilai rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan menggelar retreat sekretaris daerah (Sekda) tidak sesuai dengan semangat efisiensi.

"Kita kan lagi dalam efisiensi, menurut kami ini sudah tidak sejalan dengan semangat efisiensi itu, apalagi kalau ada retreat seperti itu harus lagi dilokalisir di satu tempat, yang itu menurut kami membutuhkan biaya juga," kata pria yang akrab disapa Arman tersebut, Senin (30/6/2025).

Arman mengatakan, Sekda adalah jabatan karier birokrasi yang sudah memiliki bekal, pengalaman, serta kapasitas.

Sekda yang sudah khatam dengan tugas dan fungsinya tidak perlu lagi ditajamkan.

Jika memang perlu adanya pembekalan, kata Arman, ada kementerian dan lembaga yang memiliki forum di tingkat regional.

"Tidak perlu, apalagi ini retreat untuk semua Sekda. Kita membayangkan Sekda itu ada 500-an sekian, kan sesuai dengan jumlah kabupaten dan kota," tutur Arman.

Selain itu, Arman juga menyebut Sekda adalah jabatan struktural yang tidak bisa berseberangan dengan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah.

Alasan tersebut yang membuat KPPOD menilai retreat sudah cukup di tingkat kepala daerah tanpa harus memberikan retreat lagi untuk sekretaris daerah.

"Apa iya misalnya kepala daerah berseberangan dengan Sekda, kan enggak mungkin gitu ya. Itu yang menurut kami kenapa itu tidak relevan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar sekretaris daerah (Sekda) seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia harus ikut retreat.

Hal itu disampaikan Tito usai membuka retreat gelombang kedua kepala daerah yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025).

"Bapak Presiden sudah memberikan arahan kepada saya, retreat untuk Sekda Provinsi, Kabupaten, Kota (se-)Indonesia nantinya, di Magelang," kata Tito.

Tito menjelaskan, ratusan Sekda ini adalah aparatur sipil negara dan birokrat yang paling tinggi di daerah.

Karena kepala daerah bukan birokrat melainkan pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Oleh sebab itu, Kemendagri menilai perlu agar para ASN di puncak kariernya itu harus diberikan peningkatan kapasitas melalui retreat.

"Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga," tuturnya.

Tag:  #rencana #retreat #sekda #dikritik #sejalan #dengan #semangat #efisiensi