Tak Akan Mundur, Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono Diprediksi Tetap Bertahan di Kabinet

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono diperkirakan akan tetap bertahan di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Keduanya tidak akan ikut mundur dari kabinet mengikuti langkah Mahfud Md yang mundur dari kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) karena ingin fokus di Pilpres 2024.

Mahfud MD sendiri sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia juga telah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, untuk menyatakan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Ditengah mundurnya Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali diisukan akan menyusul Mahfud Md mundur dari Kabinet Jokowi.

Bahkan, dikabarkan Sri Mulyani dan Basuki Hadimuljono telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, termasuk kepada Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP).

Isu mundurnya Sri Mulyani dan Basuki itu muncuat karena isu ketidaknyamanan kerja di kabinet Jokowi yang dinilai sudah tidak netral dan condong ke pasangan Prabowo-Gibran menjelang Pilpres 2024 ini.

Tribun Network sudah berupaya mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah pihak di elite PDIP terkait kabar Sri Mulyani dan Basuki telah bertemu dengan Megawati. Namun, tak ada yang jawaban dari pesan yang dikirimkan untuk mengkonfirmasi hal tersebut.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet Jokowi.

Apalagi, Ujang menyebut jika isu mundurnya Sri Mulyani dan Basuki sudah beredar sejak 2 bulan lalu.

"Ini isu mundur sudah 2 bulan lalu sudah santer, tapi kan tidak mundur juga. Jadi saya melihatnya tidak akan mundur Sri Mulyani dan Basuki," kata Ujang saat dihubungi Tribun Network, Jumat (2/2/2024).

Ujang membeberkan alasan kenapa Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur dari Kabinet.

"Karena Sri Mulyani ditunjuk langsung oleh Presiden, dia menteri Profesional, bertanggung jawab kepada Presiden Jokowi. Kalau Pak Basiki dulu juga dari profesional, ditunjuk oleh Jokowi walaupun saat ini punya KTA PDIP," ungkap Ujang.

"Jadi saya melihat itu hanya isu, kalau profesional itu sulit untuk mundur, kecuali dari Partai. Kalau partai bisa, partainya mencabut bisa mundur," sambung dia.

Ujang juga menyakini bahwa Sri Mulyani dan Bssuki tidak akan mundur karena ini berkaitan dengan pertanggungjawaban negara.

Sehingga, dia berharap seluruh menteri yang berada di Kabinet bisa menjalani tugasnya hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

"Saya meyakini tidak akan mundur karena, ini bukan persoalan Jokowi, ini persoalan tanggungjawab kepada negara, ketika menteri diberikan tanggung jawab hingga Oktober 2024, dijalani dengan senang hati. Dengan tanggung jawab hingga tuntas dan akhir," katanya.

"Jadi saya menganalisa, Sri Mulyani dan Basuki tidak akan mundur," jelas Ujang.

Sebelumnya, dugaan sejumlah menteri sudah mulai tak betah di Kabinet, juga diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri.

Bahkan, Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi untuk mundur.

Seruan Faisal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Faisal Basri saat diskusi bertajuk 'Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, akhir pekan lalu.

Ekonom senior Faisal Basri.

Dia turut menyebut sejumlah menteri yang dibujuk untuk mundur dari Kabinet. Diantaranya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Menurutnya, menteri-menteri ini akan manimbulkan efek besar jika benar-benar mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat," kata Faisal Basri.

Faisal Basri bahwa menyebut, Sri Mulyani menjadi menteri yang paling siap untuk mundur.

"Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," ucap Faisal.

Setelah isu itu berhembus beberapa hari, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun akhirnya angkat bicara mengenai isu dirinya yang siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan pada 19 Januari lalu, Sri Mulyani terlihat mengenakan pakaian berwarna pink serta berteduh di bawah payung yang dipegang petugas pengamanan.

Awak media pun menyapa Sri Mulyani. Dia pun melempar senyum kepada awak media yang ingin melontarkan pertanyaan kepada dirinya.

"Bu Ani. Selamat siang. Terkait isu mundur dari kabinet, bagaimana Bu? tanya awak media.

Sri Mulyani pun merespons dengan mengatakan dirinya ingin maju menuju mobilnya.

"Aku mau maju, aku mau maju. Aku mau maju," jawab Sri Mulyani.

Awak media pun kembali mencecar Sri Mulyani dengan pertanyaan yang sama.

"Ini masih kerja. Aku mau maju, aku mau maju. Nah, maju kan," jawab Sri Mulyani lagi.

Para awak media kembali melontarkan pertanyaan soal isu mundurnya Sri Mulyani itu.

Sri Mulyani pun menjawab bahwa dirinya kini masih bekerja.

"Saya bekerja, saya bekerja," jawab Sri Mulyani sambil masuk kedalam mobilnya.

Di dalam mobilnya, Sri Mulyani masih dicecar pertanyaan oleh awak media soal isu tersebut. Bahkan, ada pertanyaan yang membuat Sri Mulyani terlihat tersenyum sambil melipat kedua tangannya.

"Wacana yang berkembang benar enggak Bu? Ada perselisihan dengan Pak Prabowo ya Bu?" tanya awak media.

Sri Mulyani pun merespons pertanyaan itu dengan melempar senyumnya. Tam berselang lama, pintu mobilnya pun tertutup dan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri dari PDIP Keluar Kabinet?

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya enggan terburu-buru meminta para kader PDIP yang berada di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mundur.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pertanyaan wartawan apakah menteri-menteri PDIP akan ikut mundur pasca calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD lebuh awal mundur kursi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Dari terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (1/2).

Lebih lanjut, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini mencontohkan perlakuan yang dialami Menteri Sosial Tri Rismaharini di kabinet soal tak dilibatkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos).

Padahal, Risma yang kader PDIP itu menaruh perhatian dan memprioritaskan perlindungan bagi rakyat miskin agar menerima bansos.

"Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur, beliau melindungi data-data orang miskin, kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin, membagi raskin, ini data orang miskin," jelas Hasto.

Berbeda dengan situasi saat ini, lanjut Hasto, bansos justru dibagikan hanya di beberapa daerah yang kuat kaitannya dengan unsur politisasi dan elektoral.

Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Daerah-daerah yang dimaksud Hasto yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Lampung.

"Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung. Tapi ada di seluruh Indonesia," sambung dia.

Politisi asal Yogyakarta ini pun menyebut ada data-data penerima bansos milik Kementerian Sosial (Kemensos) yang tidak digunakan dalam pembagian bansos beberapa waktu terakhir. Sehingga, Hasto sangat menyayangkan aksi tersebut.

"Seperti Prof Mahfud MD itu pertimbangan yang sangat mendalam. Bahkan, beliau juga memohon petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT dan akhirnya itulah sikapnya," pungkas Hasto.

Respons Pelaku Usaha

Pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) mewanti-wanti beberapa hal jika isu tersebut benar adanya.

Terlebih, kepercayaan asing diprediksi akan menurun ketika Menkeu Sri Mulyani mundur dari jabatannya sebagai bendahara negara RI.

Dewan Penasihat Hippindo, Tutum Rahanta mengatakan, kondisi pasar dinilai akan bergejolak sejalan dengan turunnya kepercayaan investor asing terhadap Indonesia.

"Kalau pasar bergejolak pasti pengusaha kan di dalam pasar tersebut, saya kira pasar akan mengikuti keadaan akan menyelamatkan diri masing-masing dulu. Sambil situasi tenang," ujar Tutum kepada Tribun Network, Jumat (2/2).

Tutum mengatakan, Hippindo pun mewanti-wanti pengganti Menkeu Sri Mulyani yang harus memiliki komitmen dalam aturan-aturan keuangan bukan hanya pengeluaran dan pendapatan negara.

"Balik lagi kan apakah ini kondusif karena ini menyangkut aturan-aturan main, bukan hanya sekedar mengontrol seluruh pengeluaran dan pendapatan negara. Ini bisa perpajakan bisa ini itu segala macam lah," ungkap dia.

"Apakah kebijakan-kebijakan insentif yang selama ini sudah digariskan tetap dijalankan atau tidak," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, Tutum mengatakan bahwa kinerja Menkeu Sri Mulyani sejauh ini dinilai baik dalam membaca keadaan situasi.

Dia bilang kalau Sri Mulyani ini, bisa menjaga kepastian pelaku usaha terhadap beragam aturan maupun insentif yang sudah digariskan pemerintah.

"Menkeu Sri Mulyani dialah yang menjaga itu semua karena selama aturan main itu tidak bisa ditegakkan, tidak memberikan trust kepada pasar, saya kira siapapun untuk menanamkan uangnya akan berpikir beberapa kali," jelasnya. (Tribun Network/ Yuda).

Tag:  #akan #mundur #mulyani #basuki #hadimuljono #diprediksi #tetap #bertahan #kabinet