Trump Ikut Campur di Inggris, Tolak Larangan Medsos pada Anak, Bela Perusahaan AS?
Gedung Putih meminta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer membatalkan rencana larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun.
Pemerintahan Presiden Donald Trump menilai aturan pembatasan seperti model Australia dapat mengancam kebebasan berbicara dan seharusnya orang tua menjadi pihak utama dalam mengatur penggunaan media sosial anak.
Penolakan Washington terhadap kebijakan Inggris ini membuka ketegangan baru antara kedua negara, setelah sebelumnya hubungan London dan Washington memanas akibat sejumlah isu politik lain.
Baca juga: Susul Indonesia, Malaysia Resmi Larang Anak di Bawah 16 Tahun Main Medsos
AS tolak larangan medsos pada anak
Dilansir The Telegraph, Senin (8/6/2026), Pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan kebijakan yang disebut sebagai model “Australia-plus”, yaitu larangan akses ke lebih banyak situs bagi anak-anak, pembatasan fitur yang dianggap membuat kecanduan, serta aturan verifikasi usia yang lebih ketat.
Namun, dalam tanggapan resmi terhadap konsultasi pemerintah Inggris mengenai kehidupan anak di dunia digital, Amerika Serikat memperingatkan agar London tidak menerapkan larangan luas.
Pemerintah AS menolak “pembatasan pemerintah yang ditentukan secara seragam untuk semua pihak” dan “instrumen regulasi yang kasar” sebagai cara menangani bahaya di internet.
Dalam pernyataannya, AS mengatakan bahwa pendekatan yang lebih tepat adalah aturan yang lebih terarah, terutama terhadap konten dewasa.
Gedung Putih menyatakan, lebih mendukung “persyaratan yang ditargetkan” terhadap “konten pornografi dan komersial dewasa” dibandingkan larangan media sosial secara luas.
Washington soroti dampak bagi perusahaan teknologi AS
Dalam tanggapannya, pemerintah AS juga menyampaikan kekhawatiran bahwa aturan Inggris dapat memberikan beban kepatuhan yang tidak proporsional terhadap perusahaan-perusahaan asal Amerika.
AS memperingatkan, “Jawaban terbaik terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh teknologi hampir selalu adalah teknologi yang lebih baik, bukan larangan luas atau instrumen regulasi yang kasar.”
Pemerintah AS juga mengatakan bahwa sebagian besar konten seharusnya tetap dapat diakses secara terbuka.
“Kami percaya internet terbuka sangat penting untuk menjaga kebebasan berbicara dan sebagian besar konten harus dapat diakses secara default kecuali penyedia layanan mengetahui atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa pengguna tersebut adalah anak-anak.”
Selain itu, Washington menolak rencana yang membatasi penggunaan perangkat lunak virtual private network (VPN), yang memungkinkan pengguna mengakses situs seolah-olah berada di negara lain.
AS menyebut kebijakan yang melarang atau mencurigai alat privasi internet tersebut biasanya dikaitkan dengan negara yang menerapkan penyensoran besar dan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca juga: Makin Ketat, Jepang Bakal Pantau Medsos untuk Buru Pekerja Asing Ilegal
Starmer tetap dorong perlindungan anak di dunia digital
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mendorong langkah perlindungan anak dari risiko dunia maya.
Di sisi lain, Keir Starmer tetap mendorong langkah perlindungan anak dari risiko dunia maya.
Pemerintah Inggris sebelumnya mengumumkan rencana agar perusahaan teknologi mencegah anak-anak melihat atau membuat gambar telanjang.
Perusahaan teknologi besar seperti Apple dan Google diberi waktu tiga bulan untuk menerapkan teknologi yang dapat mencegah anak-anak di bawah 18 tahun mengakses gambar telanjang melalui perangkat mereka.
Jika perusahaan gagal mematuhi aturan tersebut, pemerintah Inggris berencana membuat undang-undang dengan ancaman denda, pembatasan penjualan ponsel kepada anak-anak, hingga hukuman pidana bagi pimpinan perusahaan.
Dalam pidatonya di London Tech Week, Starmer mengatakan, “Terlalu lama orang diberi tahu bahwa itu hanyalah harga dari teknologi modern, bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, bahwa pemerintah tidak berdaya, bahwa orang tua hanya harus menerimanya. Namun saya menolak sepenuhnya pandangan itu.”
Ia menambahkan, “Karena teknologi harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya.”
Perdebatan soal kebebasan dan privasi
Rencana Inggris tersebut mendapat dukungan dari pihak yang ingin memperkuat perlindungan anak, tetapi juga menuai kritik dari kelompok kebebasan sipil.
Mereka khawatir sistem verifikasi usia dan teknologi pemantauan dapat mengancam privasi serta menghilangkan anonimitas pengguna internet.
Komisioner anak Inggris Dame Rachel de Souza bahkan mendorong agar larangan media sosial diperluas hingga anak usia 16 dan 17 tahun, serta aturan diterapkan secara setara kepada semua anak hingga usia 18 tahun.
Ia juga meminta pemerintah membuat daftar fitur teknologi yang harus dilarang karena dianggap mendorong anak terus berada di dunia maya atau membuka risiko kontak dengan orang asing.
Baca juga: Lewat Medsos, Trump Paksa Arab Saudi dan Qatar Damai dengan Israel
Tag: #trump #ikut #campur #inggris #tolak #larangan #medsos #pada #anak #bela #perusahaan