Banyak Purnawirawan Komisaris, Nurdin Halid: Jangan Terjebak Stigma Negatif

- Wakil Ketua Komisi VI DPR Nurdin Halid angkat bicara mengenai banyaknya pensiunan TNI dan Polri yang menjadi komisaris di berbagai perusahaan BUMN, bahkan mencapai sekitar 45 orang.

Nurdin berpandangan, kebijakan ini dinilai sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara melalui pendekatan disiplin, integritas, dan loyalitas yang dimiliki oleh para purnawirawan.

Dia pun menilai kehadiran pensiunan TNI dan Polri di jajaran komisaris bukanlah bentuk politisasi jabatan, melainkan sebuah langkah strategis, di mana BUMN memanfaatkan pengalaman managerial dan kepemimpinan mereka.

“Kita jangan terjebak dalam stigma negatif. Banyak dari purnawirawan ini punya pengalaman lapangan, kemampuan organisasi, dan rekam jejak pengabdian yang kuat. Penempatan mereka sebagai komisaris BUMN bisa membawa semangat kedisiplinan dan loyalitas pada kepentingan bangsa,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Jumat (20/6/2025).

Nurdin mengatakan, sinergi antara kalangan sipil dan militer sudah sepatutnya diperkuat dalam ruang-ruang strategis, termasuk BUMN.

Dia menekankan, selama penunjukan komisaris dilakukan secara profesional dan mempertimbangkan kompetensi, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan.

“Pensiunan TNI dan Polri bukan sekadar aparat keamanan, tapi juga kader bangsa yang telah terbukti loyal pada negara," ucapnya.

"Mereka punya jaringan luas, pemahaman terhadap stabilitas nasional, dan daya tahan terhadap tekanan. Ini penting dalam menghadapi tantangan korporasi BUMN yang makin kompleks,” sambung Nurdin.

Lalu, lanjut Nurdin, DPR juga mendorong agar Kementerian BUMN tetap melakukan evaluasi kinerja secara berkala terhadap para komisaris, termasuk yang berasal dari unsur militer dan kepolisian

BUMN, kata dia, harus bisa memastikan bahwa kontribusi para komisaris ini benar-benar berdampak terhadap tata kelola dan performa perusahaan.

Yang pasti, Nurdin meyakini kombinasi antara profesional sipil dan purnawirawan TNI-Polri dapat menciptakan keseimbangan dalam pengambilan kebijakan, serta pengawasan manajemen.

“Dukungan kami bukan berarti tanpa syarat. Kami ingin penempatan ini berbasis kompetensi dan integritas, bukan sekadar balas jasa. Tetapi kami percaya, banyak dari para purnawirawan itu yang punya kapasitas dan dedikasi tinggi terhadap pembangunan bangsa,” imbuhnya.

Diketahui, sejumlah purnawirawan TNI-Polri memang mendapatkan jabatan komisaris di era Presiden Prabowo Subianto ini.

Di antaranya seperti Komjen (Purn) Mochamad Iriawan di Pertamina, Komjen (Purn) Suntana di Pelindo, Irjen (Purn) Rudi Antariksawan di Jasa Marga, Irjen (Purn) Istiono di PT PP, Letjen (Purn) Bambang Ismawan di Bukit Asam, dan masih banyak lagi.

Tag:  #banyak #purnawirawan #komisaris #nurdin #halid #jangan #terjebak #stigma #negatif