Ada Novel Baswedan, Apa Tugas Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara?

- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.

Satgassus tersebut diketuai oleh mantan Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Muryanto. Sedangkan di posisi Wakil Ketua Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, ditempati oleh eks penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Dengan beranggotakan mantan Pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebelumnya mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi," ujar anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo Harahap lewat keterangan tertulisnya, dikutip Senin (16/6/2025).

Apa Tugas Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara?

Yudi menjelaskan, tugas Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara adalah fokus untuk mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor.

Tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembangunan yang saat ini dilakukan pemerintah.

Selama enam bulan terakhir, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Terbaru, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara turun langsung bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali pada 11-13 Juni 2025.

Dari kunjungan itu, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara menilai bahwa di sektor perikanan masih ada potensi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara kemudian menemukan masalah yang harus diselesaikan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan.

Masalah itu adalah masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan dengan ukuran di bawah dan/atau di atas 30 gross ton (GT) yang belum mempunyai izin.

Imbasnya, ikan hasil tangkapan kapal tak berizin tidak dapat dipungut PNBP. Beberapa kapal juga telah mengajukan perizinan, tetapi terkendala waktu pengurusan yang lama.

Lanjutnya, Satgassus mensinergikan dan mendampingi para pemangku kepentingan terkait, seperti Kementerian KKP, Kemenhub, dan pemerintah daerah.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," ujar Yudi.

Tag:  #novel #baswedan #tugas #satgassus #optimalisasi #penerimaan #negara