



Dewan Pertahanan Nasional Tak Ambil Fungsi Lemhanas
- Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menjelaskan, kehadiran Dewan Pertahanan Nasional (DPN) tidak akan menggeser tugas dan fungsi lembaga lain, seperti Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
Ia menjelaskan, DPN fokus terhadap perumusan kebijakan umum terkait pertahanan negara, yang disebutnya berbeda dengan tugas Lemhanas.
"Kalau kita melihat, kan DPN ini strukturnya ketuanya adalah Presiden, ya, dan memang konteksnya adalah pertahanan. Kalau Lemhannas ini kan dari sisi ketahanan, ya, jadi memang ada sedikit perbedaan," ujar Frega, Jumat (13/6/2025).
DPN secara struktur berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian terhadap pentingnya dimensi pertahanan nirmiliter.
Oleh karena itu, DPN mengajak akademisi dan pakar untuk memberikan masukan terkait hal-hal yang bersifat nirmiliter.
"Yang nantinya mungkin akan dilaksanakan diseminasi, kemudian juga interaksi, karena kita memahami ketika bicara pertahanan nirmiliter, ini bukan Kemenhan sebagai leading sector, tapi ada K/L lain yang memang sesuai dengan bidangnya," ujar Frega.
Pada Jumat (13/6/2025), DPN mengundang sejumlah tokoh seperti mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie, serta pakar hukum seperti Purnomo Yusgiantoro, Hikmahanto Juwana, Refly Harun, dan Bambang Kesowo.
Tokoh militer dan kepolisian juga hadir dalam forum tersebut, seperti Jenderal (Purn) Wiranto, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Laksamana (Purn) Siwi Sukma Adji, Marsekal (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, serta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri.
Frega menjelaskan, hasil diskusi dalam pertemuan tersebut akan menjadi fondasi awal kerja Dewan Pertahanan Nasional ke depan.
"Makanya tadi juga disampaikan oleh Bapak Menhan kepada para tokoh yang diundang, bahwa tentunya interaksi, kemudian juga kolaborasi ini menjadi kunci, dan beberapa tadi juga menyarankan adanya penguatan kolaborasi," ujar Frega.