PKB dan PDIP Segera Tentukan Pengganti Ade Sugianto yang Didiskualifikasi MK dari Pilbup Tasikmalaya

- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) langsung berkoordinasi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai-partai pendukung lainnya untuk menentukan pengganti Ade Sugianto sebagai calon bupati dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Tasikmalaya.

Ade Sugianto sebelumnya didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai calon bupati (cabup) dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024.

“Kami langsung berkoordinasi dengan PDIP dan partai pendukung setelah putusan MK untuk menentukan pengganti calon bupati yang akan kami usung. Kami masih perlu waktu untuk mematangkan keputusan ini, insya Allah dalam minggu ini sudah selesai,” kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid saat dihubungi Tribunnews, Selasa (25/2/2025).

Pria yang akrab disapa Gus Jazil itu menambahkan, pihaknya berharap dapat mencapai kesepakatan yang baik dalam menentukan pasangan calon pengganti bupati tersebut.

Sehingga pasangan yang dipilih tetap unggul dan memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada.

“Kita berharap ada kesepakatan yang akan membuat pasangan penggantinya masih tetap unggul dan menang,” ujar Ketua Fraksi PKB DPR RI itu.

Gus Jazil menyatakan PKB berkomitmen menjaga kelancaran proses politik dan memastikan bahwa pasangan calon yang diusung dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memenangkan Pilkada dengan hasil yang terbaik.

Sebelumnya pada Pilkada Serentak 2024 pasangan Ade Sugianto-Iip Miftahul Paoz yang diusung PDIP, PKB, NasDem dan PBB meraih 487.854 suara (52,02 persen). 

Sementara kandidat lainnya, Iwan Saputra-Dede Muksit Aly mendapatkan 192.183 suara (20,49 persen), dan pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al Ayyubi mendapat 257.843 suara (27,49 persen).

Ade Sugianto merupakan Ketua DPC PDIP Kabupaten Tasikmalaya dan Iip Miftahul Paoz merupakan kader PKB.

Adapun, alasan Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Ade Sugianto lantaran Bupati petahana Tasikmalaya itu dinilai telah melebihi dua periode masa jabatan.

Dalam pertimbangan hukum putusan a quo, hakim konstitusi M Guntur Hamzah menyoroti empat Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan kepala daerah dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

2. "Masa jabatan yang telah dijalani" setengah atau lebih dari setengah masa jabatan adalah dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara;

3. 'Masa jabatan yang telah dijalani tersebut adalah masa jabatan yang telah dijalani secara nyata (rill dan faktual) dan bukan masa jabatan yang dihitung berdasarkan waktu pelantikan.

Pemohon sebelumnya mendalilkan Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode.

Setelah Mahkamah mencermati secara seksama, ternyata yang menjadi persoalan utama adalah pada masa periode pertama Ade Sugianto, bukan pada periode kedua. 

Pada periode pertama, pemohon mendalilkan Ade Sugianto telah menjabat selama 2 tahun 7 bulan 18 hari atau lebih dari dua setengah tahun.

Guntur kemudian mengatakan, Mahkamah secara terang dan jelas menyatakan dalam amar dan/atau pertimbangannya bahwa cara menghitung masa jabatan seorang kepala daerah yang tidak selesai (penuh) dalam menjalankan jabatan selama 5 tahun dan di tengah masa jabatan digantikan oleh wakil kepala daerah, maka satu periode adalah 2 tahun 6 bulan atau lebih yang dihitung dengan tidak membedakan antara jabatan definitif dan jabatan sementara.

Kemudian masa jabatan yang digantikan tersebut dihitung sejak secara ril/faktual wakil kepala daerah menjalankan tugas menggantikan dan bukan sejak pelantikan sebagai pejabat pengganti (acting). 

Artinya, apabila ada seorang kepala daerah yang berhalangan tetap karena tidak bisa menjalankan tugas dan kewajibannya disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 173 ayat (1) UU 10/2016, yaitu meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, maka sejak saat itu pula wakil kepala daerah baik karena jabatan (ex officio) atau karena penunjukkan maka secara ril/faktual pejabat tersebut dihitung telah mulai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan "tugas dan wewenang" kepala daerah, sekalipun statusnya masih menjadi wakil kepala daerah. 

Terlepas dari apapun nama yang disematkan kepadanya: Pelaksana Tugas (Pit.), Penjabat Sementara (Pjs.), Pelaksana Harian (Plh.), Penjabat (Pj.), atau sebutan lainnya yang dimungkinkan jika ada kepala daerah yang berhalangan sebagaimana dimaksud di atas dan surat penunjukkan penggantiannya belum diterbitkan, maka sejak saat itu pula yang bersangkutan akan mulai dihitung sebagai wakil kepala daerah yang menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah. 

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di suatu daerah.

Terkait hal itu, Mahkamah menilai masa jabatan Ade Sugianto sebagai Bupati Tasikmalaya pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan 23 Maret 2021 adalah selama 2 tahun 6 bulan 18 hari atau lebih dari 2 tahun 6 bulan. 

"Oleh karena itu, berdasarkan perhitungan tersebut, H. Ade Sugianto telah menjabat pada periode pertama sebagai Bupati Tasikmalaya telah melebihi atau melewati 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sehingga harus dihitung telah-menjabat satu periode," kata Guntur.

Dengan demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon berkenaan calon Bupati Ade Sugianto pada periode pertama telah menjabat lebih dari dua setengah tahun sehingga harus dihitung satu periode.

Sementara pada periode kedua juga telah menjabat sebagai Bupati secara penuh satu periode, menurut Mahkamah adalah dalil yang beralasan menurut hukum.

Oleh karena calon Bupati Ade Sugianto telah terbukti melewati/melebihi 2 periode, maka menurut Mahkamah Ade Sugianto tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan, "belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Cälon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota".

Dengan demikian MK menilai Ade Sugianto tidak memenuhi syarat sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024. 

Oleh karena itu, Mahkamah memandang hal demikian jelas telah melanggar atau mencederai prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. 

"Tidak ada keraguan lagi bagi Mahkamah untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai calon Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024," tutur Guntur.

Menindaklanjuti hal tersebut, Mahkamah memerintahkan kepada KPU agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) dengan tanpa menyertakan Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.

"Memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa mengikutsertakan H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah," tegas Ketua MK membacakan amar putusan.

Tag:  #pdip #segera #tentukan #pengganti #sugianto #yang #didiskualifikasi #dari #pilbup #tasikmalaya